AJI: Upah Minimum 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa Berdampak ke Publik – El Jabar

AJI: Upah Minimum 2022 Tak Berpihak ke Pekerja Media, Bisa Berdampak ke Publik

JAKARTA, eljabar.com – AJI Indonesia dan LBH Pers @lbhpersjakarta menolak upah minimum yang rata-rata secara nasional hanya naik 1,09 persen. Angka tersebut tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja media, termasuk jurnalis.

Besaran kenaikan upah 1,09 persen itu merupakan buntut dari ketentuan baru Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, turunan langsung dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dalam PP Pengupahan, upah minimum ditetapkan tanpa melibatkan para pekerja. Meski terdapat peran Dewan Pengupahan untuk memberikan saran, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk memastikan keterlibatan pekerja dalam penentuan upah minimum.

Ketentuan upah minimum dalam PP Pengupahan, hanya memperhatikan variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah tanpa mempertimbangkan aspek kebutuhan hidup layak pekerja.

Kebijakan penetapan upah minimum 2022 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ditegaskan juga pada pasal 28D ayat (2) UUD 1945, terkait hak untuk bekerja, mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Penetapan upah minimum 2022 membuat kesejahteraan pekerja media makin terpuruk, setelah terdampak pandemi COVID-19.

Bakhan, riset AJI Indonesia bersama International Federation Journalist (IFJ) yang melibatkan 700-an jurnalis di akhir 2020, mengungkap sebesar 83,5 persen jurnalis terdampak ekonomi akibat pandemi, berupa pemotongan honor (53,9 persen), pemotongan gaji (24,7 persen), PHK (6,9 persen) dan dirumahkan (4,1 persen).

Rendahnya upah minimum tahun 2022 tersebut dapat mengganggu profesionalisme jurnalis dalam karya jurnalistik yang dibutuhkan publik.

Upah murah yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu mbuat rawan rawan jurnalis menerima suap dan gratifikasi yang mempengaruhi independensi. Ini bertentangan dengan Undang-umdang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan kaidah etika jurnalistik yang menuntut kerja-kerja jurnalistik harus profesional, memihak kebenaran dan kepentingan masyarakat luas. (*)

Categories: Nasional