SURABAYA, eljabar.com — Pemicu pengerjaan halte dan shelter Trans Jatim Koridor (TJK II) yang berjalan lambat kini terkuak.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Jatim, Ainur Rofiq beralasan hal tersebut disebabkan oleh yang bersifat nonteknis. “Pekerjaan kita sempat dihentikan oleh BBPJN Jatim Bali,” ujar Rofiq kepada eljabar.com di ruang kerjanya, Rabu (6/9/2923).
Rofiq menambahkan, penghentian itu disebabkan rekomendasi teknis pemanfaatan rumija/rumaja yang belum dikantongi namun pihak kontraktor telah mulai bekerja di lapangan.
“Tapi permasalahan ini sudah tuntas, setelah kita berkoordinasi akhirnya ada solusinya demi kepentingan masyarakat dan rekomtek itu terbit,” tegasnya.
Pihaknya, kata Rofiq, mengapresiasi Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali atas dukungannya terhadap Trans Jatim.
Sementara Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali Nanang Permadi membantah tuduhan tersebut.
“Izinnya sudah terbit kok, tidak ada yang mempersulit,” tandas Nanang, melalui pesan, Rabu (6/9/2023).
Nanang melanjutkan, izin tersebut sudah terbit bulan Agustus lalu dan semua dilaksanakan sesuai prosedur. Selama rekomtek belum terbit tidak diizinkan bekerja di rumija, rumaja atau damija.
“Izin belum terbit mereka sudah bekerja,” terangnya.
Aktivis anti korupsi dari Lingkar Pergerakan Multiple Data (Link Pemuda), RAI Alwahidi menilai buruknya koordinasi antara Dishub Jatim dan BBPJN Jatim-Bali adalah cermin ketidakberpihakan kepada kepentingan publik.
“Mereka terlihat masih mengedepankan ego sektoral yang menafikan kepentingan publik yang lebih luas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya menemukan potensi kecurangan dari pengadaan halte tersebut. Sampai saat ini masih digali sejauh mana resiko dari potensi kecurangan tersebut. (*wn/red)
