Bupati Bandung Harus Membuka Formasi PPPK Seluas-luasnya?
KAB. BANDUNG, elbajar.com — Pemerintah seperti “tabu” mengangkat guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun di sekolah guna jadikan Pengawai Negeri Sipil (PNS) lebih memilih opsi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Akibatnya di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung ada Sekolah Dasar Negeri (SDN) tidak punya guru PNS dan kepala sekolahnya Plt. Tak pelak jadi sorotan berbagai pihak.
Sumber mengatakan, kejadian SDN ini tidak punya guru PNS dan kepala sekolah di Plt itu bukti nyata oknum pejabat disdik (Dinas Pendidikan Kab. Bandung, red) diduga tidak becus kerja. Yakni keluhan dibawah tidak sampai ke tangan Bupati Bandung, Dadang Supriatna (DS).
“Dengan demikian, bukan tidak mungkin visi misi Bupati Bandung, HM. Dadang Supriatna, yakni BEDAS tidak akan berjalan lancar kalau masih ada oknum pejabat disdik yang disinyalir hanya terima laporan asal bapak senang (ABS), tidak turun kelapangan dengan bukti ada SDN tidak punya kepala sekolah dan guru PNS. Hingga Rabu (17/11/2021) malam belum ada solusi,” urai sumber.
Sementara itu salah seorang guru honor dengan tegas mengatakan, bahwa akan bersama-sama mengawal jumlah formasi PPPK untuk tahun 2022 dari berbagai stakeholder, lembaga guru honorer dan ke legislatif.
“Juga Bupati Bandung harus membuka formasi seluas-luasnya, sebab guru honor hendak mengawal hingga pusat,” tegas sumber kepada eljabar,com melalui pesan singkat Whatsapp, Rabu (17/11/2021). A56
