Bupati Pamekasan Luncurkan Program Beasiswa Untuk Calon Taruna Akpol dan Akmil
Pamekasan, eljabar.com – Untuk mencetak para generasi muda yang memiliki SDM unggul dan berprestasi. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kembali meluncurkan program beasiswa baru untuk pendidikan Perguruan Tinggi (PT) Kedinasan Akademi Kepolisian (Akpol) serta Akademi Militer.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga telah memfasilitasi dengan cara memberikan beasiswa untuk para pelajar berprestasi jurusan kedokteran.
Baddrut Tamam mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kontak kerjasama dengan Akpol dan Akmil untuk memberikan peluang bagi para peserta didik di daerahnya yang memiliki hasrat dan keinginaan untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan institusi Korp Bhayangkara maupun TNI.
“Polri sudah memberikan sinyal kepada kita, siapa saja peserta didik, anak-anak desa dari pesantren yang mau mendaftar di Akpol sudah bisa kita daftarkan,” ungkapnya, Sabtu (10/4/2021).
Lebih lanjut Baddrut menambahkan bahwa beasiswa ini dipersiapkan oleh Pemkab Pamekasan agar Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Gerbang Salam ke depan bisa lebih maju dan unggul di masa-masa yang akan datang.
“Apapun tantangan untuk menghadapi masa depan yang lebih maju memang menjadi tugas pemerintah dan masyarakat secara umum untuk menyiapkannya,” tegasnya.
Oleh sebab itu, dirinya berharap agar para anak-anak desa yang cerdas, ulet, dan tidak memiliki ekonomi yang cukup tetap semangat melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Sebab, saat ini sudah bisa mendapatkan fasilitas yang akan digagas langsung oleh Pemkab Pamekasan.
“Program beasiswa tersebut diberikan bukan hanya biaya kuliah saja, melainkan juga biaya hidup selama menempuh pendidikan,” imbuhnya.
Bupati Pamekasan juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan program beasiswa bagi mereka yang baru lulus dengan jumlah 15 anak.
“Sekarang yang kelas III SMA, kita maunya dari awal. Sekarang mau daftarkan 15 orang dulu. Dalam artian yang akan kita fasilitasi setelah seleksi dan akan kita kerjasamakan 15 orang tersebut bukan standar pemkab, tetapi sudah standar Polri,” bebernya. (idrus)
