DADDY ROHANADY: JANGAN ASAL POTONG GAJI ASN…!
BANDUNG, elJabar.com – Seiring merebaknya isu rencana pemotongan gaji ASN dilingkungan Pemprov Jawa Barat, sebagaimana yang diumumkan Gubernur Ridwan Kamil melalui akun instagram @ridwankamil, diprotes Daddy Rohanady Anggota DPRD Jawa Barat.
“Jangan asal potong gaji ASN,” tandas Anggota DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady, kepada elJabar.com, Senin (30/3).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana memberlakukan kebijakan tersebut di tengah merebaknya wabah yang disebabkan Covid-19.
Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut rencananya masih dikaitkan dengan langkah-langkah penanggulangan merebaknya Covid-19 di Jawa Barat. Sayangnya, pemotongan itu tidak dilakukan secara sukarela, tetapi diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu.
Masalahnya menurut Daddy, banyak ASN yang SK-nya masih “disekolahkan” di bank. Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal -kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil-. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).
Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Sehingga mereka tidak berani mengutarakan hal itu.
“Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun. Sayangnya, kami di DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk itu pun, belum dibahas,” jelas Daddy.
Seandainya dana yang sudah direncanakan untuk penanggulangan covid-19, menurut Daddy, jangan sampai harus memotong gaji para ASN.
“Saya kira, kalau masih kurang juga (dana untuk menanggulangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN,” tandas Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Kebijakan potong-memotong gaji menurut Daddy, memang bukan yang pertama kalinya dilakukan di Jawa Barat. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda.
“Idealnya, memang pemotongam gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama work from home (WFH). Jadi, menurut saya, jangan asal potong,” pungkasnya.
Lantas, apakah Gubernur Ridwan Kamil tetap akan memberlakukan pemotongan gaji ASN? Kita tunggu kelanjutannya. (MI)
