Desain dan LDP Blok Sayur Tahap I Diubah, Lelang Ulang Siapa Yang Diuntungkan – El Jabar

Desain dan LDP Blok Sayur Tahap I Diubah, Lelang Ulang Siapa Yang Diuntungkan

SUMENEP, eljabar.com — Perubahan desain tiang pancang dan persyaratan Lembar Dokumen Pemilihan (LDP) di lelang ulang Pembangunan Pasar Anom Baru Blok Sayur Tahap I, masih memantik polemik.

Perubahan spesifikasi teknis dari desain rencana itu ditenggarai ‘titipan’ untuk meloloskan badan usaha tertentu yang ikut dalam lelang tersebut. Begitu juga dengan perubahan yang dilakukan dalam persyaratan LDP.

Semestinya, perubahan-perubahan yang mendasar itu tidak terjadi apabila kinerja pejabat pengadaan pada satuan kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, berhati-hati dalam menyusun KAK sejak awal.

Alasan waktu pelaksanaan mepet yang terlontar, tak ayal dianggap akal-akalan dan dalih PPKo, sebab perubahan desain konstruksi tidak bisa dibuat serta merta tanpa verifikasi dan kajian teknis yang rigid.

Maka perubahan spesifikasi dalam dokumen lelang blok sayur tahap 1 seharusnya diuji terlebih dahulu dengan dukungan data-data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini dikemukakan oleh peneliti Investment and Assets Studies Lukas Jebaru.

“Semua perubahan yang sangat teknis itu harus didukung dengan data-data teknik yang sangat rigid, tidak asal menggunakan asumsi tanpa dukungan data yang valid, teruji dan terukur. Ini kan menyangkut umur rencana konstruksi dan umur ekonomisnya setelah dibangun,” kata Lukas. Senin (06/09/2021), melalui selulernya.

“Jika terjadi risiko yang tidak diinginkan, imbuhnya, maka konsultan perencana yang akan menjadi pihak yang pertama kali akan diminta tanggungjawab, bukan kontraktor pelaksana maupun pengguna jasa,” tegasnya.

Walaupun perubahan dalam dokumen lelang dimungkinkan menurut regulasi, namun begitu, Lukas menilai, hal itu tidak perlu terjadi, apabila KAK dan LDP disusun secara komprehensif dan bertanggungjawab oleh pejabat pengadaan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sekaligus PPKo pada proyek tersebut, Agus Dwi Syaputra menjelaskan bahwa perubahan desain teknis strauss pile pada mini pile dikarenakan perubahan waktu pelaksanaan yang singkat.

“Ini bisa berubah dari strauss ke mini pile. Hal itu dilakukan karena waktu pelaksanaanya singkat. Tapi kalau pakai itu lebih mahal,” ungkapnya pada media ini, Senin (06/09/2021).

Sedangkan soal adanya perubahan jadwal lelang dan retender pada proyek tesebut, kata Agus, dikarenakan pada tender pertama tidak ada peserta yang lolos disebabkan tidak memenuhi kualifikasi pada tahapan evaluasi penawaran.

“Begitu yang pertama nggak ada yang memenuhi syarat, jadi mau tidak mau harus retender,” singkatnya.

Sebelumnya, tender pertama proyek dengan pagu anggaran 2,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep tahun 2021 tersebut, dibuka pada tanggal 06 Agustus 2021.

Pada tanggal 12 Agustus 2021, sudah ada 3 peserta yang masuk pada tahapan evaluasi penawaran yakni CV. Zaim Diwan Putra dengan harga penawaran sebesar Rp 2,38 miliar, CV. Lima Cahaya Putra sebessr Rp 2,46 miliar dan CV. Bayu Jaya Abadi sebesar Rp 2,73 miliar.

Namun, pada hari Minggu 15 Agustus 2021 Pukul 14.56 WIB, Pokja melakukan perubahan jadwal pembuktian kualifikasi dari yang semula tanggal 16 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB sampai Pukul 14.00 WIB, diubah menjadi tanggal 15 Agustus 2021 pukul 15.01 WIB sampai pukul 15.02 WIB.

Anehnya, dalam informasi di laman LPSE Kabupaten Sumenep itu tertulis keterangan di bawahnya ‘perubahan jadwal karena evaluasi penawaran telah selesai dilaksanakan’.

Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Pokja melakukan pembatalan lelang dengan alasan tidak ada yang lolos evaluasi penawaran.

Berlanjut pada tanggal 23 Agustus 2021, sesuai surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Nomor: 602/29536046.05/435.112.3/2021 tentang Pengajuan Tender Ulang Paket Pembangunan Pasar Anom Baru Blok Sayur Tahap I.

Kemudian pada tender kedua itu, ada beberapa persyaratan LDP yang bertambah di antaranya adalah peserta wajib mendapat dukungan dari produsen baja profil. Jika dukungannya dari distributor maka wajib melampirkan surat resmi penunjukan distributor.

Persyaratan lain yang juga dihilangkan adalah sertifikat keahlian welding inspector (inspektur/pengawas pekerjaan las) dan welder (tukang las). Demikian juga dengan frasa ‘kualitas pekerjaannya terjamin’, tak luput untuk dihilangkan.

Sedangkan beberapa persyaratan lain yang ditambahkan adalah surat dukungan dari produsen tiang pancang dengan melampirkan sertifikat SMK3.

Perlu diketahui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) perusahaan itu adalah sistem manajemen pengendalian risiko, keselamatan kerja yang aman efisien, dan produktifitas di dalam pabrik.

Hal ini berbeda dengan yang dimaksud oleh Permen PUPR No. 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Berbagai pihak menilai bahwa konteks keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri jauh berbeda dengan yang dimaksud oleh manajemen keselamatan konstruksi.

Tidak hanya itu, pada lelang ulang ini, ada persyaratan dukungan dari pemilik workshop baja dengan melampirkan bukti kepemilikan IMB workshop.

Hal-hal yang dinilai aneh itu, juga terlihat dari desain tiang pancang. Pada tender pertama menggunakan strauss pile kemudian diganti dengan mini pile 20 x 20.

Alasan perubahan-perubahan yang memicu kontroversi disebabkan oleh berubahnya waktu pelaksanaan, dari yang semula 120 hari kalender menjadi hanya 105 hari kalender.

Untuk diketahui, untuk menentukan struktur pondasi bangunan yang tepat seharusnya melalui observasi dan penyelidikan tanah yang terukur. Tidak hanya didasarkan pada parameter waktu pelaksanaan pekerjaan yang mepet.

Seorang aktivis anti korupsi Sumenep mengungkapkan bahwa alasan PPKo tersebut hanyalah retorika pembenaran sepihak.

“Itu kan bahasa pembelaan mas, wajar aja, maling aja baru ngaku kalau uda digebukin sampai lemes, lagian pernyataannya kurang mendidik,” ujar Hendro, aktivis anti korupsi Sumenep. Senin (06/09/2021).

Pihaknya menilai, pelaksanaan proyek Pembangunan Pasar Anom Baru Blok Sayur Tahap I itu seakan ada yang mengarahkan dan berpotensi menjadi ajang persekongkolan lelang.

“Sebenarnya mudah menilai lelang itu diarahkan atau tidak, pertama dari sisi persyaratan kedua dari pantauan sistem di LPSE, dan terbukti dalam lelang tersebut persayaratanya diluar nalar kita dan LPSE terlihat kurang transparan, seolah-olah ada yang disembunyikan, sepertinya PPKo dan Pokja dalam hal ini kompak di bawah satu kendali komando,” tegasnya.

Buktinya, kata dia, dari perubahan waktu lelang yang terjadi pada hari libur dengan waktu yang sangat singkat dan kemudian setelah itu dilakukan retender dengan perubahan teknis tiang pancang dan beberapa tambahan persyaratan LDP.

“Ada apa hari Minggu di luar jam kerja susah-susah datang ke LPSE mengutak atik sistem melakukan perubahan jadwal lelang. Mereka seperti kebingungan seakan bekerja di bawah tekanan,” papar Hendro.

Terpisah, polemik lelang Pembangunan Pasar Anom Baru Blok Sayur Tahap I yang dinilai berpotensi menimbulkan tersebut praktik persekongkolan lelang tersebut, eljabar.com mencoba menghubungi belum berhasil mengonfirmasi Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV Surabaya di Jl. Basuki Rahmat, Kota Surabaya.

Namun, hingga berita ini ditayangkan eljabar.com belum berhasil meminta tanggapan lembaga pengawas persaingan usaha tersebut. (ury)

Categories: Regional