SUMEDANG, eljabar.com — Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan didampingi unsur Forkopimda dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Sumedang yang diterima di Posko Bencana Tanah Longsor Cimanggung, SMAN 1 Cimanggung, Jumat (15/01/2021).
Rombongan Komisi VIII DPR- RI yang berkunjung diantaranya Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Dr. H. TB Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Partai Gerindra Laksdya TNI (Purn.) Moekhlas Sidik, MPA, Anggota Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina, A.Md., Anggota Fraksi Golkar H. John Kenedy Azis, SH., Anggota Fraksi Golkar Hj, Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos, MM., Anggota Fraksi Gerindra Dr. H. Jeffry Romdonny, SE, S,Sos, M.Si, MM., Anggota Fraksi Nasdem Hj. Lisda Hendrajoni, SE, MMtr, Anggota Fraksi PKB, H. Maman Imanul Haq, Anggota Fraksi Demokrat, Ir. H. Nanang Samodra, KA, M. Sc, Anggota Fraksi PKS, K.H. Buchori Yusuf, Lc, MA. jajaran dari BNPB, Kementerian Sosial RI, dan Kepala Basarnas Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan untuk korban bencana senilai Rp. 196.078.000,- berupa 1.000 paket Sembako. Diserahkan pula 1 unit mesin PCR, 1 unit mesin RNA, PCR 5000 test, RNA 5008 Test, VTM 5000 Test, Swab Antigen 5000 Test, Mie Sago 100 Karton, dan 1.600 masker kain 1.600 pcs. Selain itu, ada bantuan Dana Siap Pakai untuk Dana Tunggu Hunian sebesar Rp. 99.000.000,- bagi 26 Rumah Rusak Berat dan 7 Rumah Terancam selama enam bulan.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, sebagai Komisi VIII DPR RI tugasnya mengawasi terhadap bencana alam di Indonesia.
“Kita melihat langsung kondisi bencana longsor di Kecamatan Cimanggung. Kita melihat memang ada yang salah dari ekosistem. Lingkungan di lokasi bencana ini merupakan daerah yang sangat rawan bencana tetapi digunakan untuk pemukiman,” ucapnya.
Ia menerangkan, yang harus dilakukan pemerintah baik Pusat maupun Daerah ke depan ialah mendesain ulang Tata Ruang agar betul-betul memperhatikan aspek analisis resiko bencana sebagai salah satu rekomendasi apakah di wilayah tersebut layak dibangun atau tidak.
“Oleh karena itu, mau tidak mau harus dilakukan relokasi. Harus menjadi pelajaran bahwa analisis risiko bencana di dalam tata ruang memang mutlak harus ada,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang agar menyediakan lahan untuk relokasi.
“Mohon pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan dan lahan tersebut dan harus betul-betul bebas dari rawan bencana. Kami akan minta kepada BNPB untuk menyediakan anggaran rumahnya dari Dana Siap Pakai,” katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Fraksi PKB H Maman Imanul Haq dalam sesi mengatakan ada tiga kunci penting dalam penanganan bencana di Cimanggung tersebut.
“Pertama, Cimanggung dan Jatinangor ini menjadi sebuah kawasan yang memang di bawah administratif kabupaten tapi dikelola bersama di tingkat nasional. Ini point penting itu,” tegasnya.
Point yang kedua, lanjutnya, mitigasi bencana menjadi bagian penting dari nilai yang ada di Jatinangor dan Cimanggung ini.
“Daerah ini sangat rawan bencana dan pemangkasan bukit-bukit di sekitar sini menjadi awal bencana yang akan lebih besar,” ucapnya.
Point yang terakhir ia mengungkapkan bahwa Sumedang merupakan Dapil dirinya sehingga iakan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat Sumedang.
“Kami akan membantu masyarakat Sumedang, baik itu relokasi dan bantuan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah membantu Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam penataan Cimanggung dan Jatinangor,” pungkasnya.
Wabup H Erwan Setiawan mengatakan, pihaknya akan membuat ‘grand design’ untuk menghijaukan bukit-bukit baik yang gundul maupun yang sudah dibangun perumahan.
“Kita akan edukasi dulu (masyarakatnya) supaya mereka mau direlokasi dan lahannya kita akan jadikan hijau kembali,” ucapnya.
Ia menyampaikan terimakasih kepada BNPB yang sudah menyiapkan pohon-pohon keras untuk ditanam di lokasi.
“Ada pohon Aren dan Alpukat. Kita akan segera tanam dan saya harap ditambah lagi karena butuh sekitar 1 juta pohon,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, terkait dengan perizinan perumahan akan dilakukan moratorium.
“Saya tidak akan pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan di perbukitan di seluruh Kabupaten Sumedang. Kita diskusikan bersama supaya ini hijau kembali. Adapun lahan yang peruntukannya untuk hutan lindung resapan air, kita akan kembalikan fungsinya,” tegasnya.
Setelah mengunjungi lokasi tanah longsor para Anggota Komisi VIII DPR RI beserta Wakil Bupati dan unsur Forkopimda menanam pohon di lahan yang berada di depan Posko Bencana SMAN Cimanggung. (Abas)
