PAMEKASAN, eljabar.com – Program KIHT yang menjadi prioritas pembangunab ekonomi Bupati Pamekasan. Pembabgunan KIHT tersebut untuk memfasilitasi kepentingan pengusaha rokok dan mencegah peredaran rokok ilegal di Pamekasan.
Kini yang sudah usai dilaksanakan hanya perataan (pengurukan) lahan seluas 2,5 hektare dan pembangunan pagar di sekeliling area KIHT.
Proses pembangunan tersebut menggunakan dana dari APBD dari DBHCHT tahun 2022 yang mencapai sekitar Rp 3 miliar, dengan masa pelaksanaan 100 hari kerja terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan (SPMK).
Namun, pembangunan infrastruktur produksi rokok tersebut belum terealisasi sampai sekarang. Akibatnya, peruntukan anggaran pembangunan KIHT sebesar Rp 7,5 miliar menjadi sorotan imbas gagal terserap.
Disperindag Kabupaten Pamekasan berdalih, pembangunan tahap dua belum terealisasi karena dalam proses pelelangan tidak ada yang menjadi pemenang tender. Hal itu mengakibatkan proyek bangunan fisik dan sarana penunjang kawasan industri senilai Rp. 7,5 miliar di kawasan Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, harus berlanjut pada tahun 2023.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan KIHT sebesar Rp7,5 miliar, dari total kebutuhan Rp13 miliar,” beber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Achmad Sjaifuddin.
Pemkab Pamekasan melalui dinas Disperindag Pamekasan akan tetap melanjutkan pembagunan proyek KIHT pada 2023, apabila proses lelang sesuai prosedur dan ada pemenang.
“Rencananya proyek KIHT digarap di Tahun 2022 lalu. Karena gagal lelang maka dialihkan pada 2023, asal hasil lelang baik-baik saja. Artinya, tidak ada sanggah banding, sanggah banding seperti di Tahun 2022. Insyaallah, itu terbangaun dengan baik dan bisa beroperasi,” ucapnya.
Setelah pembangunan ruang produksi, jalan, maingate, pengadaan lampu (listrik, Red) dan air, serta beberapa sarana lainnya dilaksanakan, pihaknya akan mengumpulkan pengusaha rokok.
Sebelumnya, menurut Sjaifuddin, 6 pemilik pabrik rokok yang sudah tergabung dalam pembinaan program KIHT agar berkomitmen tetap bergabung di KIHT tersebut.
“Kenapa komitmen kita butuhkan. Jangan sampai bangunan yang memakan biaya besar itu tidak ada penghuninya. Akhirnya tidak berfungsi alias mangkrak. Saya tidak ingin pengalaman bangunan di Kampung Batik di desa Klampar, Proppo, terulang kembali,” pungkasnya.
Akan tetapi, kata Sjaifuddin, saat ini Disprindag terlebih dahulu fokus pada pembangunan pasar Kolpajung yang sudah direncanakan pada tahun 2023 dan sudah dianggarkan oleh Kementerian PUPR.
“Kami sudah anggarkan pembangunan Pasar Kolpajung dan relokasi para pedagang di sana pada tahun ini. Konsepnya green building bersumber dari APBN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sjaifuddin menjelaskan, APBD Pamekasan hanya untuk pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) para pedagang pasar Kolpajung di Lapangan Kowel dengan anggaran berkisar Rp 6 miliar.
Dihubungi terpisah, Kepala Balai Prasarana Permukiman (BPPW) Jawa Timur, M. Reva Sastrodiningrat belum berhasil dikonfirmasi terkait rencana pembangunan Pasar Kolpajung Pamekasan tersebut. Materi konfirmasi yang disampaikan eljabar.com melalui aplikasi Whatsapp belum dibalas.
Begitu juga dengan Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, hingga saat ini belum merespon pertanyaan eljabar.com melalui pesan Whatsapp, terkait pembangunan pasar milik Pemkab Pamekasan tersebut. (idrus)
