DPRD Provinsi Jawa Barat Minta BKKBN Tekan Stunting dan Pernikahan Dini
Bandung,eljabar.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sampai saat ini selalu concern dalam program-program BKKBN di Kabupaten/Kota se Jawa Barat ditambah dengan penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta jiwa.
Menurutnya, pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat ditinjau pihaknya dengan cara meminta masukan sebagai informasi ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan selalu mengawal program BKKBN,” katanya di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima redaksi.
Ru’yat menyebut jika saat ini Pemprov Jabar telah merasakan dampak positif dengan hadirnya tenaga penggerak PKK Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan keluarga.
“Sehingga formula untuk tim penggerak PKK tingkat Desa harus bisa dipatenkan posisinya,” ucap dia.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe mengatakan, maksud tujuan pihaknya mendatangi BKKBN ialah untuk mencari informasi mengenai bantuan BKKBN untuk disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Karena menurutnya masih ditemukannya penyerapan yang terkendala.
Kata Harris, yang paling urgent di Jabar ialah menekan angka stunting serta angka pernikahan usia dini.
