Endah Siti Solimah: Berikan Kesempatan Mantan Narapidana untuk Menjadi Lebih Baik - El Jabar

Endah Siti Solimah: Berikan Kesempatan Mantan Narapidana untuk Menjadi Lebih Baik

GARUT, eljabar.com — Endah Siti Solimah, S.H Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut mengatakan, masyarakat luas sudah banyak memahami bahwa pidana penjara di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan Belanda.

“Tepatnya sejak tahun 1872 telah diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pribumi,” ungkap Endah Siti Solimah, SH.

Endah menuturkan, tahun 1918 telah dikodifikasikan KUHP menjadi satu dan tidak ada lagi pembeda hukuman untuk kaum pribumi maupun Eropa, pada saat itu diterapkan hukum pidana penjara sebagai pidana pokok.

“Seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat beranggapan bahwa bukan lagi efek jera yang harus diterima oleh seseorang yang melakukan suatu kejahatan ataupun pelanggaran melainkan perlu dipikirkan ketika mantan narapidana kembali ditengah-tengah masyarakat,” tandas Endah.

Dikatakanya, apa yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup, dan harus ada kesempatan bagi mantan narapidana untuk menjadi lebih baik serta memperbaiki kehidupannya.

“Maka, munculnya beberapa penggagas dalam sejarah perkembangan kepenjaraan di Indonesia yang merubah istilah kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan karena menganggap sistem didalam penjaralah yang harus pertama kali berubah,” jelasnya.

Selanjutnya kata Endah, Sistem Pemasyarakatan ini digagas oleh Sahardjo, S.H yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah tujuan dari pidana penjara. Istilah ini membuat perubahan sistem kepenjaraan dan merubah istilah kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, seperti berubahnya istilah Lembaga Pemasyarakatan.

“Berdasarakan UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan, Warga Binaan, Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina,” tambahnya.

Lalu, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

“Dapat aktif berperan dalam pembangungan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di dalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya dan tetap mengikutsertakan masyarakat secara langsung sehingga tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat,” ungkap Pembimbing Permasyarakatan Pertama pada Balai Permasyarakatan Kelas II Garut.

Endah Siti Solimah menjelaskan, Sistem pemasyarakatan tidak hanya berjalan di lapas sebagai pelaksana pembinaan warga binaan pemasyarakatan, ketika narapidana kembali berbaur ditengah-tengah masyarakat (reintegrasi pemasyarakatan) atau keluar dari lapas karena mendapatkan pembebasan bersyarat.

“Cuti bersyarat maupun cuti mengunjungi keluarga disana ada peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk membimbing dan mengawasi narapidana selama menjalani masa reintegrasi,” jelasnya.

Namun, kata Endah, tidak sedikit masyarakat yang awam dengan sistem pemasyarakatan menganggap narapidana yang telah keluar dari lapas ditakutkan akan mengulangi tindak pidana dan dianggap akan meresahkan masyarakat.

“Stigma tersebut membuat narapidana kehilangan kepercayaan dirinya sehingga membuat mantan narapidana tidak dapat berkembang. Maka dari itu, menjelang kebebasannya dari lapas dilakukan terlebih dahulu penelitian kemasyarakatan oleh petugas BAPAS dan melihat bagaimana penerimaan masyarakat apabila narapidana kembali di tengah-tengah lingkungan tersebut,” kata Endah.

Selain itu, lanjutnya, di dalam lapas narapidana diberikan keterampilan dari segi kerohaniannya maupun kemandiriannya agar kelak ketika keluar dari lapas mempunyai keahlian yang membuatnya dapat bertahan hidup.

“Diharapkan usaha pemasyarakatan terhadap narapidana dapat mengembalikan kedudukan mantan narapidana di masyarakat sebagai makhluk sosial sebagaimana masyarakat luas beradaptasi satu sama lain,” paparnya.

Endah memastikan, guna mengatasi Penerimaan Mantan Narapidana di Masyarakat, sebagai makhluk sosial tentunya manusia hidup berdampingan dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Manusia pasti akan membutuhkan orang lain untuk bisa berkembang begitupun dengan mantan narapidana. Kesalahan seorang narapidana tidak luput dari peran masyarakat,” paparnya.

Kurangnya kepedulian masyarakat kata Endah, terhadap suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh orang lain membuat semakin meluasnya pelanggaran yang terjadi di masyarakat, masyarakat berhak dan bertanggungjawab ketika ada seseorang yang terlihat akan melakukan penyimpangan,

“Seperti menegur dan membubarkan kerumuman di malam hari, ikut mengawasi dan menjadi penengah ketika ada permasalahan dilingkungannya sehingga menekan ruang pergerakan seseorang yang akan melakukan penyimpangan karena merasa terawasi dan dipedulikan,” tegasnya.

Selain itu, ungkap Endah, terhadap kejahatan maupun pelanggaran yang telah dilakukan seorang mantan narapidana hendaknya masyarakat memberikan kesempatan dan penerimaan yang baik terlebih dahulu, semua itu diharapkan akan memunculkan optimisme pada mantan narapidana dan bisa melanjutkan kehidupannya.

“Pemaafan dari masyarakat akan mempengaruhi kehidupan mantan narapidana menjadi lebih baik dan merasa menyesal atas perbuatannya terdahulu,” jelasnya.

Dimana jelas Endah, Sistem pemasyarakatan tidak lepas begitu saja ketika mantan narapidana berbaur dengan masyarakat. Ada peran BAPAS yang telah diamanatkan oleh undang-undang memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap mantan narapidana yang sedang menjalani masa reintegrasi.

“Balai Pemasyarakatan bersama stake holder turut serta membimbing dan mengawasi mantan narapidana agar terhindar dari pengulangan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih lama ketika terjadi pengulangan tindak pidana,” jelasnya lagi.

Sistem pemasyarakatan juga mengharapkan seorang narapidana berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat.

“Seorang mantan narapidana berhak mendapatkan kembali perannya sebagai masyarakat aktif dan ikut dalam kegiatan bersama di masyarakat. Masyarakat perlu memberikan ruang untuk mantan narapidana dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu dengan berharap dapat menjadi manusia yang memberikan kontribusi di dalam kehidupan sosial,” pungkasnya. (Abas)

Categories: Kronik