Fantastis, Triwulan Pertama DPRD Jabar Habiskan Anggaran Perjadin 24 Miliar Rupiah

BANDUNG, elJabar.com – Berdasarkan data yang dihimpun elJabar.com, alokasi Perjalanan Dinas untuk seluruh OPD Pemprov Jawa Barat pada APBD murni TA 2020, total sebesar Rp. 521.921.235.797,-.

Anggaran Perjalanan Dinas paling besar untuk Sekretariat DPRD, yaitu sebesar Rp. 129.847.181.900,-, dengan rincian untuk perjalanan dinas anggota DPRD ke Luar Provinsi Rp. 49.072.128.900,-, perjalanan ke Luar Negeri Rp. 11.875.500.000,-.

Yang cukup menarik untuk dikritisi menurut Peneliti Senior FITRA, Nandang Suherman, adalah perjalanan dinas di pos Sekretariat DPRD, yang digunakan oleh seluruh anggota DPRD.

“Karena alokasi perjalanan dinas yang ada di pos Setwan, sebagian besar digunakan oleh Anggota DPRD,” ujar Nandang kepada elJabar.com, Jum’at (24/04/2020).

Perjalanan dinas secara sederhana dibagi tiga yaitu dalam daerah/dalam kota, luar daerah/provinsi dan luar negeri. Dengan peserta PNS dan Non PNS, dan anggota DPRD masuk Non PNS.

Anggaran perjalanan dinas untuk triwulan pertama (Januari – Maret) telah diserap oleh seluruh OPD Pemprov Jawa Barat sebesar Rp. 110.537.903.471,-. Dan sebagian besar menurut Nandang Suherman, sudah diserap oleh Sekretariat Dewan sebesar Rp. 50.926.378.769,- atau (46,1%).

Dari 46,1% itu, digunakan untuk perjalanan anggota DPRD ke Luar Provinsi dan Luar Negeri, sebesar Rp. 28.330.446.002,-, dengan nama program Hubungan Kelembagaan Aspirasi Pengawasan dan Anggaran.

Sementara untuk bulan Maret 2020, setelah diberlalukan social distancing oleh Pemerintah, anggota DPRD Provinsi masih melakukan perjalanan ke luar provinsi dan luar negeri dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 14.260.440.634,-.

Dan kegiatan yang cukup besar menyedot anggaran perjalanan ke luar daerah adalah studi komparatif, sebesar Rp. 13.380.683.905,- dan perjalanan ke luar negeri Rp. 117.953.650,-.

“Dengan melihat data-data tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat semestinya memberi contoh ke publik dalam implementasi social distancing ini. Karena Maret sudah mulai ada kebijakan social distancing,” tandas Nandang.

Ditegaskan Nandang, era perkembangan teknologi yang sangat cepat sekarang ini, mestinya anggota DPRD bisa menggunakan teknologi informasi dengan berbasis internet untuk menggali informasi. Dengan teknologi, melakukan studi banding tidak harus berkunjung secara fisik. Tapi cukup dengan meng”klik” web atau situs dan tinggal menuliskan informasi apa yang dibutuhkan.

Sesuai dengan yang sering di pidatokan Gubernur Jawa Barat, Pemprov Jabar sedang terus mengembangkan e-govt dengan berbagai variannya. Ada e-budget, e-planing, e-book dan berbagai e lainnya.

Lebih lanjut menurut Nandang Suherman, Anggota DPRD setiap tahun sudah biasa ditingkatkan kapasitasnya melalui berbagai training, seminar, workshop, kursus singkat dan lain-lainnya. Ini gunanya agar anggota DPRD semakin terampil untuk melakukan penggalian informasi, menjaring aspirasi dan mendengarkan suara publik. Agar setiap keputusan yang dibuatnya mencerminkan kehendak publik yang diwakilinya.

“Namun, kalau melihat dari data-data serapan anggaran di Setwan, anggaran yang paling besar itu digunakan untuk melakukan perjalanan. Baik di dalam daerah, luar daerah/propinsi maupun ke luar negeri,” sesalnya.

Dengan adanya wabah covid 19 yang melanda dunia sekarang ini, dimana seluruh dunia melakukan perubahan di berbagai aspek kehidupan, semestinya anggota DPRD pun harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan perubahan. Paling tidak untuk mengerem semangat “Jalan-jalan” yang selama ini sudah menjadi kebiasaan.

Covid 19 terdetekai masuk Indonesia awal Maret 2020, dengan ditemukannya suspeck di Depok. Pemerintah pusat segera melakukan berbagai langkah antisipasi dengan membuat berbagai kebijakan, dari mulai himbauan sampai membuat peraturan perundangan.

Salah satu regulasi yang dikeluarkan yaitu tentang keharusan daerah agar melakukan perubahan APBD untuk menghadapi penyebaran Covid 19 ke daerah-daerah. Keputusan bersama Mendagri dan Menkeu ini ditanda tangani 9 April 2020.

Mendagri dan Menkeu membuat kebijakan bersama dengan menerbitkan Keputusan bersama Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan dampak Covid 19 di daerah. APBD 2020 harus segera dilakukan perubahan dengan menghitung kembali proyeksi pendapatan daerah dan merasionalisasi belanja daerahnya.

Sementara untk Belanja daerah secara spesifik dirinci dalam Keputusan bersama tersebut yang harus di rasionalisasi untuk dikurangi minimal 50%. Fokusnya di Belanja Langsung dengan jenis Belanja barang dan jasa dan salah satu item belanjanya adalah perjalanan dinas (Jadin).

“Praktis seluruh Anggaran Perjalanan Dinas harus dipotong/dirasionalisas. Hasil rasionalisasi di realokasi untuk penanganan Covid 19 dalam 3 aspek yaitu Kesehatan, Pemulihan Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat yang terkena dampak,” pungkasnya. (muis)

Advertisement

Categories: Regional