FK3I Jabar Tolak Tindakan Semena-mena Terhadap Satwa Titipan

BANDUNG, elJabar.com — Lembaga Konservasi sebagai ruang edukasi, penyelamatan, pengawetan, pengembangbiakan dan atraksi, merupakan lembaga yang ditunjuk negara untuk mengurus jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi sebagai satwa titipan.

Faktanya menurut pantauan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, ada komersialisasi kegiatan dengan dalih untuk kepentingan kesejahteraan satwa.

Pasca ditetapkannya Keputusan Pemerintah untuk menutup tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan orang akibat mewabahnya Covid-19, termasuk Kebun Binatang, Taman Satwa dan Tempat Wisata Atraksi yang mengedepankan objek satwa liar, mulai menuai keluhan dari sejumlah pengelola lembaga konservasi. Diantaranya Taman Satwa Cikembulan dan Kebun Binatang Bandung.

Keluhan tersebut berkaitan dengan biaya perawatan satwa yang ada, termasuk biaya untuk makanan satwa. Namun keluhan tersebut dinilai Ketua DP FK3I Jawa Barat, Dedi Kurniawan, sebagai sikap cengeng dari pengelola lembaga konservasi yang notabene ada nilai komersilnya.

“Keluhan tersebut kami pandang sebagai tindakan picik lembaga konservasi tersebut,” tandas Dedi kepada elJabar.com, Senin (04/05/2020).

Pandemi corona saat ini, memang melanda seluruh dunia, sehingga bantuan dan support negara lain terhadap pelestarian satwa yang berada di lembaga konservasi, jelas berkurang. Dan mungkin nyaris tidak dapat membantu dari sisi pendanaan.

Hal lain juga komersialisasi yang dilakukan seperti tiket masuk dan hal-hal lain yang menjadikan keuntungan para lembaga konservasi, menjadikan hilangnya penghasilan besar mereka, semenjak ditutupnya untuk umum.

“Adanya keluhan lembaga konservasi Taman Satwa Cikembulan yang kesulitan biaya pakan dan gaji pegawai. Kemudian info Kebun Binatang Bandung yang akan memotong atau membunuh rusa untuk pakan satwa lain, adalah tindakan semena-mena, tindakan cengeng dan menyalahi aturan,” ujar Dedi.

Perlu diketahui bahwa seluruh satwa yang ada di lembaga konservasi adalah milik negara dan bersifat titipan. Jadi jika lembaga tersebut melakukan cara diluar aturan yang ada, maka menurut Dedi Kurniawan, mereka melanggar regulasi yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Penutupan ini, baru berjalan belum sampai dua bulan. Namun keuntungan yang diraup sudah   sejak berpuluh-puluh tahun, sudah mengeluh,” sindirnya.

Terkait persoalan tersebut, maka FK3I JABAR meminta KLHK melalui UPT BBKSDA Jabar, perlu segera mengevaluasi managerial lembaga konservasi dan mendata hewan-hewan titipan yang ada di lembaga konservasi tersebut.

 “Kami berpikir keuntungan yang didapat sejak mereka berdiri, seharusnya di kelola seefektif mungkin. Jadi dikemanakan keuntungan tersebut, dimulai sejak mereka beroperasi ? Belum genap dua bulan, sudah mengeluh. Berarti kelayakan dan kemampuan finansial mereka pada saat meminta ijin sebagai lembaga konservasi, perlu dipertanyakan,” ujar Dedi.

Dedi pun menduga, niat para lembaga konservasi ini terindikasi hanya mau jualan atraksi satwa & komersialisasi. Bukan untuk menjadi lembaga konservasi yang mempunyai nilai-nilai  kepedulian terhadap perlindungan satwa.

“Kami meminta KLHK melakukan evaluasi dan pendatan seluruh satwa titipan yang ada di lembaga konservasi di Indonesia, khususnya di Taman Satwa Cikembulan Garut dan Kebun Binatang Bandung,” tandasnya.

Lembaga konservasi dinilai Dedi Kurniawan, sangat penting membuka dan transparan untuk melaporkan secara  rutin atas segala aktifitas yang berhubungan dengan alur masuk keuangan, sebelum pandemic Covid-19,  kepada  publik.

“Karena lembaga konservasi tersebut mempunyai  badan hukum yang jelas. Maka kami FK3I JABAR meminta KLHK lalukan kajian agar jangan terpancing dengan keluhan cengeng lembaga konservasi tersebut. Tolak komersialisasi satwa liar dan cabut ijin lembaga konservasi bermasalah,” pungkasnya. (Abas)

Advertisement

Categories: Kronik