Jalan Provinsi Banyak Yang Belum Memenuhi Standar
Serapan Anggaran Dinas Bina Marga Baru 39%
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, eljabar.com – Pembangunan infrastruktur Jawa Barat, terus digenjot. Untuk kebutuhan infrastruktur dibawah Dinas Bina Marga, Pemprov Jawa Barat Jawa Barat tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah.
Alokasi sebsar itu,anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan mencapai Rp 860 miliar. Anggaran tersebut, untuk peningkatan jalan dan jembatan milik provinsi mencapai Rp 242 miliar dan rehabilitasi Rp 617 miliar.
Sementara itu volume jalan yang ada di Jawa Barat terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.789 kilometer, jalan provinsi sepanjang 2.360 kilometer, dan jalan milik kabupaten dan kota sepanjang 32.438 kilometer.
Sedangkan proyek strategis Bina Marga tahun 2019 ini, di antaranya untuk pembangunan Al Jabar, fly over Gatsu Laswi, fly over Supratman jalan Jakarta, dan penataan Dipenegoro.
Salah satu permasalahan utama di Jawa Barat, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur yang memiliki keterbatasan anggaran. Sehingga masih banyak jalan-jalan dan infrastruktur yang harus sudah dilakukan peremajaan.
Dalam pertemuan antara Komisi 4 dengan Dinas Bina Marga Jawa Barat, terungkap masih banyaknya jalan provinsi yang dibawah standar. Baik dari segi lebar jalan, kualitas maupun dari usia jalan yang sudah dimakan usia.
Untuk standar lebar jalan provinsi, seharusnya 7 meter. Sementara saat ini masih banyak yang lebarnya dibawah itu.
Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, H. Kasan Basari, menekankan supaya permasalahan jalan provinsi ini menjadi fokus Dinas Bina Marga, dalam melakukan perbaikan kualitas yang sesuai standar.
“Sehingga permasalahan ini harus menjadi focus dari Dinas Bina Marga. Harus ada perbaikan standar jalan provinsi,” ujar Kasan Basari, kepada eljabar.com.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap juga rendahnya serapan anggaran yang ada di Dinas Bina Marga. Sampai dua bulan jelang akhir tahun 2019, menurut Kasan Basari baru terserap sekitar 39 % dari total anggaran 1,2 trilin rupiah.
Kasan Basari menilai buruknya daya serap di Dinas Bina Marga, ada persoalan dalam perencanaan diawal. Seharusnyamenurut Kasan Basari yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, perencanaan yang dilakukan sejak awal, sudah terukur secara matang.
“Penggunaan anggaran belum maksimal di Bina Marga. 2019 baru terserap 39 %. Ini sebuah persoalan. Ini diawali perencanaan yang tidak matang dan tidak terukur,” ujar Kasan Basari.
Sungguh ironis, disatu sisi masih banyak jalan provinsi yang kualitasnya jauh dibawah standar, namun disisi lain anggaran yang disediakan masih belum bisa terserap. Padahal masyarakat membutuhkan kualitas jalan yang sering dilalui setiap hari.
Kualitas jalan yang buruk dibanyak lokasi Jawa Barat, sering menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Sehingga hal ini jelas merugikan masyarakat pengguna jalan. (muis)
