KLHK TIDAK SERIUS IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL - El Jabar

KLHK TIDAK SERIUS IMPLEMENTASIKAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL

BANDUNG, elJabar.com — Ketua BP FK3I Jawa Barat yang juga Ketua Dewan Daerah WALHI Jawa Barat Dedi Kurniawan, menilai bahwa program prioritas Presiden dalam rangka pengentasan kemiskinan dan terjaganya Kawasan Hutan Lestari melalui Program Perhutanan Sosial, tidak berjalan dan tidak dijalankan secara serius oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dimana tugas KLHK, menjadi leading sektor untuk mengimplementasikan program, sesuai regulasi yang ada. Dengan dikeluarkannya Permen LHK No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK 39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial di Kawasan Perum Perhutani, sudah memperlihatkan adanya indikasi inkonsisten pihak Kementerian LHK dalam memamahami Nawa Cita. Yakni dalam hal pengentasan kemiskinan, pemulihan kawasan dan terjaganya kelestarian hutan,” beber Dedi Kurniawan, kepada elJabar.com, Sabtu (19/09/2020).

Peraturan Dirjen sebagai regulasi teknis, menurut Dedi Kurniawan, bisa mengarah pada implementasi positif, sebagai marwah Perhutanan Sosial sebagai kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan akses kelola lahan Negara dan cara menata serta menghapus oknum kapitalis penguasaan lahan yang luas.

“Namun kenyataannya, hanya sebatas statement pejabat dan kertas warna belaka,” tandasnya.

Mirisnya lagi menurut Dedi yang merupakan aktivis lingkungan ini, adanya praktek kolonial itu terindikasi dilakukan oleh oknum pejabat pemegang kebijakan yang berkolaborasi dengan oknum kolonial lama, yang mengatur dan membidangi Program Perhutanan Sosial.

“Saya semakin percaya bahwa Program Perhutanan Sosial sangat rawan gagal paham, rawan penyelewengan kekuasaan dan rawan penyelewengan anggaran,” ungkapnya.

Diakui Dedi, dirinya merupakan salah seorang yang diamanatkan oleh lembaganya untuk melihat dari dalam, bagaimana implementasi Program Perhutanan Sosial dilaksanakan. Salah satu kasus yang terjadi adalah hal yang menimpa dirinya, yakni adanya praktik yang tidak jelas, dalam pengelolaan anggaran untuk para pendamping.

Padat tahun 2019 Dedi dan rekan-rekan pendamping lainnya menerima SK dari BPSKL JAWA BALI NUSA TENGGARA dan juga wilayah lainnya, sebagai pendamping di desa dampingan, yang sudah mendapat SK Perhutanan Sosial dari KLHK melalui pembagian langsung oleh Presiden.

SK BPSKL JAWA BALI NUSA TENGGARA tersebut sebagai bentuk apresiasi pada sebagian pendamping yang telah melakukan pendampingan dengan menandatangani kontrak kerja dan fakta integritas pendampingan, sesuai desa yang ditunjuk.

Dari SK tersebut menurut Dedi, tertera pembiayaan selama 6 bulan pendampingan dibiayai Negara dengan nominal yang disebutkan.

“Akan tetapi secara fakta, Kami hanya menerima empat bulan honorarium tanpa ada penjelasan dan menyalahi kontrak dan fakta integritas yang Kami tanda tangani,” sesalnya.

“Yang lebih jadi masalah adalah dikemanakan dana sisa dua bulan dikali berapa banyak pendamping tersebut. Jika dikembalikan ke Negara, maka harus ada bukti dan mekanisme yang wajib kita ketahui,” tandasnya.

Menyikapi sejumlah permasalahan yang terjadi, Dedi tidak akan tinggal diam. Dirinya akan terus menyikapinya, sebagai bentuk kritik positif melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Karena hal yang dianggap sepele tersebut menurut Dedi, menunjukan bahwa Program Perhutanan Sosial rawan penyelewengan anggaran juga.

“Satu hal ini, Saya akan angkat jadi satu kritik baik, melalui upaya litigasi maupun non litigasi. Hal sepele diatas sudah menunjukan bahwa Program Perhutanan Sosial rawan penyelewengan anggaran,” tegasnya.

RAWAN PENYELEWENGAN KEKUASAAN

Lalu Dedi juga mengungkap 20 Peraturan Dirjen yang sudah dikeluarkan untuk menopang Peraturan Menetri LHK tentang Perhutanan Sosial. Dimana secara implementasi, menurutnya, jauh dari cita-cita besar kepentingan rakyat. Disana banyak terindikasi munculnya para kapitalis dan kolonial baru maupun lama.

“Secara implementasi, jauh dari cita-cita besar kepentingan rakyat. Namun justru disana banyak abu-abu yang terindikasi munculnya kapitalis dan kolonial baru atau kolonial lama. Cuma ganti baju dan ganti nama skema. Inilah yang saya namakan rawan penyelewengan kekuasaan,” ungkapnya.

Selama dirinya berada didalam lingkaran program perhutanan social, menurut Dedi, banyak Perdirjen yang seharusnya sudah direvisi pasca berjalannya program selama empat tahun.

Dengan segala konsekuensi atas amanat lembaga sebagai penyambung informasi bagi kawan-kawan diluar lingkaran program, menjadikan Dedi harus bersuara lantang membunyikan kentongan keras dari dalam.

“Hal itu dilakukan sebagai bentuk kritik dalam rangka perbaikan implementasi Program Perhutanan Sosial agar dapat menghasilkan output sesuai cita-cita, yaitu masyarakat sejahtera, hutan terjaga dan konflik tenurial dapat terselesaikan” jelasnya.

Namun diakui Dedi, kenyataan lain muncul. Dimana konflik lama masih ada, muncul masalah-masalah baru yang juga tidak terselesaikan oleh KLHK. Bicara kesejahteraan dan kelestaria hutan pun penting dilihat tahapan keberhasilan, bukan atas sistem yang dirancang melalui metode diatas meja. Kalaupun ada contoh baik Kelompok Perhutanan Sosial, menurut Dedi, itu semata keberhasilan kelompok lama yang bekerja tulus sebelum Program Perhutanan Sosial ada.

Mungkin suaranya yang lantang, akhirnya ada hal yang menimpa Dedi Kurniawan sang aktivis lingkungan, ketika kentongan sebagai kritik selalu ia bunyikan dimanapun dan kapan pun berada, termasuk saat berada didalam lingkaran program perhutanan social tersebut.

“Bukan diskusi positif atau dialog yang didapat, melainkan segala cara oknum pemegang kekuasaan mencoba menghilangkan saya dalam lingkaran Program Perhutanan Sosial,” ungkapnya.

Kejadian unik ketika secara tidak terhormat, Dedi yang diundang resmi dalam Elearning Pelatihan Pendampingan pasca ijin dikeluarkan dari pelatihan, di hari pertama pelatihan dalam sesi pembukaan.

Kejadian lain menurut Dedi, oknum KLHK sebagai penguasa meminta kepada pimpinan lembaga dirinya, agar namanya dihilangkan dari dalam lingkaran Program Perhutanan Sosial dan digantikan oleh nama lain, tanpa alasan yang jelas maksud dan tujuannya.

“Setelah Saya kalrifikasi ke berbagai pihak, terbukti nyata subjektifitas tanpa dasar yang jadi penyebabnya. Saya punya bukti-bukti hasil klarifikasi dari instansi terkait,”ujarnya.

Sejumlah proyek di KLHK memang manis dan mungkin menjadi proyek bancakan bagi oknum-oknum di KLHK. Sehingga aktivis seperti Dedi Kurniawan yang tetap pengkuh memberikan kritikannya meskipun berada didalam lingkaran perhutanan social, mungkin menjadi sandungan bagi sejumlah oknum tersebut. Sehingga nama Dedi Kurniawan harus dihilangkan.

Namun Dedi Kurniawan juga tidak akan tinggal diam menyikapi kesewenang-wenangan sejumlah oknum di KLHK dalam mengelola program dan memanfaatkan jabatannya.

Rencana somasi hingga gugatan litigasi dan non litigasi akan coba ditempuh Dedi dan teman-temannya, demi keberlangsungan implementasi Program Perhutanan Sosial, sesuai dengan marwah dan cita-cita mulia.

“Kita bersama-sama akan berupaya membuat efek jera oknum KLHK, melalui hak dasar saya yang tentunya juga hak dasar secara kolektif para pimpinan lembaga saya. Semua kami lakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tugas kami sebagai kelompok masyarakat sipil dalam menegakan Keadilan,” pungkasnya. (muis)

Categories: Regional