Ombudsman RI Apresiasi Pelayanan Publik Kota Bandung, MPP Miliki 32 Gerai dan 314 Jenis Layanan

BANDUNG, eljabar.com – Ketua Ombudsman Republik Indonesia (RI), Nuzran Joher, mengapresiasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai menjadi langkah positif dalam mendekatkan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Nuzran berharap fasilitas pelayanan yang telah dibangun tersebut dapat diimbangi dengan komitmen kuat seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan layanan yang berkualitas, cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan.

“Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Nuzran saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis (12/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Nuzran didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI untuk memantau sekaligus memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, termasuk melihat secara langsung berbagai inovasi pelayanan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung.

Nuzran menjelaskan, kedatangan Ombudsman RI tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026.

Penilaian tersebut mencakup berbagai instansi pemerintahan, mulai dari kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Menurut Nuzran, Ombudsman RI memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, fungsi pengawasan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan atau kekurangan instansi pemerintah.

Lebih dari itu, Ombudsman hadir untuk memberikan pembinaan dan peringatan dini agar penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan perbaikan sebelum terjadi pelanggaran yang mengarah pada praktik maladministrasi.

Ia menegaskan, orientasi utama pelayanan publik haruslah kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara layanan dituntut mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui prosedur yang sederhana, waktu pelayanan yang jelas, transparansi informasi, serta kepastian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Nuzran juga mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas pelayanan yang memadai harus benar-benar memberikan manfaat nyata. Jangan sampai sarana dan prasarana yang sudah dibangun dengan baik tidak diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat.

MPP Kota Bandung Layani 72 Ribu Pengunjung

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menjelaskan bahwa Mal Pelayanan Publik Kota Bandung merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi.

Melalui konsep pelayanan terpadu tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan dari sejumlah instansi tanpa harus mendatangi kantor pelayanan yang berbeda-beda.

Saat ini, MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan total 314 jenis layanan. Berdasarkan data hingga 10 November 2026, fasilitas pelayanan tersebut telah dikunjungi sekitar 72.000 masyarakat.

Angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan MPP menjadi salah satu fasilitas penting bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan pemerintahan secara lebih praktis dan terintegrasi.

Tidak hanya mengembangkan pelayanan di lokasi utama, Pemerintah Kota Bandung juga menghadirkan fasilitas pelayanan di kawasan Summarecon Bandung. Kehadiran lokasi pelayanan tambahan tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan akses layanan kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Bandung Timur.

Hingga 10 November 2026, lokasi pelayanan di kawasan Summarecon Bandung tercatat telah melayani sebanyak 22.442 pengunjung.

Iskandar menuturkan, pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Sebab, pelayanan yang baik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, kepastian prosedur, transparansi informasi, serta kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan melalui penguatan sistem pelayanan terpadu, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat.

Melalui kunjungan dan supervisi Ombudsman RI tersebut, Pemerintah Kota Bandung berharap sinergi kedua lembaga semakin kuat dalam mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.

Pemkot Bandung juga berharap berbagai fasilitas dan inovasi pelayanan yang telah dikembangkan dapat terus memberikan manfaat nyata, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dengan demikian, kehadiran Mal Pelayanan Publik tidak sekadar menjadi pusat pengintegrasian berbagai layanan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. *red