Masalah Krusial Dalam Penyelenggaraan Kominfo - El Jabar

Masalah Krusial Dalam Penyelenggaraan Kominfo

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com – Program Prioritas Nasional dalam RPJMN diantaranya, yakni meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik untuk terciptanya keterbukaan informasi publik dan komunikasi public, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Penelaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sudah tentu ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, sebagimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Proses telaah tersebut menurut Anggota Komisi 4 yang juga saat ini sebagai Anggota Pansus V DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Diskominfo yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat kedepan.

“Proses penelaahan ini untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan yang dilakukan dinas terkait (Diskominfo-red) sehingga dapat mempengaruhi pada pencapaian visi misi pembangunan jabar,” jelasnya, kepada elJabar.com.

Pada era globalisasi, bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, perdagangan, jasa produksi, teknologi, hiburan, transportasi, pariwisata dan tenaga kerja tidak lagi terhalang-halangi oleh jarak dan batas-batas wilayah administrasi, serta dapat dengan mudah melintasi batas.

Berangkat dari hal tersebut diatas dibutuhkan suatu rumusan rencana pembangunan yang sinergi dan harmonis, antara pemerintah pusat melalui Renstranas, Pemerintah Provinsi Renstrada Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Renstrada Kabupaten/Kota. Lalu kemudian dijabarkan ke dalam Renstra tiap-tiap OPD, selaku institusi pelaksana teknis diwilayah kabupaten/kota.

Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menggali data dan informasi ke setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memperkaya materi dalam membahas Raperda Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Persandian, terutama dari daerah-daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah terkait masalah tersebut yang sudah di sahkan.

“Masih dibutuhkan referensi dari daerah untuk melakukan sebuah penyempurnaan Raperda, terkait Raperda Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian,” katanya.

Pansus V ini menurut Prasetyawati, mempunyai tim kerja yang lebih ekstra, karena tingkat pengkajian yang lebih dalam di antara Pansus lain, mengingat juga sangat banyak komponen didalamnya.

Statistik dan persandian ini merupakan masalah krusial, dimana tidak hanya daerah tetapi pemerintah pusat juga terus melakukan pembenahan akan hal tersebut.

“Ini masalah cukup krusial. Tidak hanya didaerah, tapi juga di pusat. Pansus Kominfo ini berkaitan dengan pelayanan publik juga pelayanan birokrasi pemerintah untuk mempermudah akses ‘connecting’. Sehingga terus dilakukan pembenahan,” jelasnya.

Untuk mensinkronkan antara kabupaten/kota dengan provinsi, menurut Prasetyawati, Pansus V DPRD Jawa Barat keliling ke beberapa daerah. Dalam kunjungan kerja itu pihaknya membutuhkan gagasan melalui referensi di beberapa daerah untuk disempurnakan di tingkat kajian pansus, sebelum didefinitifkan.

Pada dasarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi wakil pemerintah pusat untuk bisa merealisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada daerah masing-masing.

“Karena harus ada sinergi yang linier antara pemerintah tingkat provinsi, agar tidak bertolak belakang dengan regulasi pemerintah provinsi dan di daerah masing-masing. Maka, kesempurnaan pansus ini prosesnya cukup panjang, hingga tingkat kajian yang begitu sangat konservatif, pelik dan juga harus benar-benar dikaji lebih matang,” terangnya.

Setelah mendapatkan data dan informasi dari daerah, Pansus diharapkan dapat membahas lebih lanjut sesuai masukan dari masing-masing daerah kabupaten kota.

Sehingga Raperda penyelenggaraan Komunikasi Informasi Statistik Dan Persandian tersebut dapat mengakomodir kebutuhan setiap daerah kabupaten kota di Jabar.

“Tingkat kajiannya akan kita bahas nanti seperti apa dan berdasarkan audiensi kebutuhan masing-masing dari daerah,” pungkasnya. (muis/fajar)

Categories: Pemerintahan