Membangun Perekonomian Jawa Barat: Strategis Menuju Daerah Maju Dan Mandiri
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Perekonomian Jawa Barat terus menunjukkan geliat positif meskipun di tengah tantangan global dan dinamika nasional yang kompleks.
Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini kini tengah fokus membangun fondasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dengan menekankan sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, pertanian, ekonomi digital, dan pariwisata.
Sejumlah strategi pun dikerahkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat guna memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menyatakan bahwa membangun perekonomian Jabar tidak bisa dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus bersifat holistik dan menyentuh aspek hulu-hilir.
“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, tapi juga soal kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dari kota besar hingga pelosok desa,” ujar Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dengan struktur ekonomi yang ditopang oleh industri pengolahan, sektor jasa, serta pertanian dan perdagangan, Jabar menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Kawasan industri seperti di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta telah lama menjadi magnet investasi asing dan domestik. Namun kini, arah pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan metropolitan.
“Kami mendorong pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Priangan Timur, Cirebon Raya, dan Pangandaran agar tidak terjadi ketimpangan,” jelas Lina.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong transformasi digital dan pemanfaatan ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan UMKM berbasis teknologi. Program digitalisasi pasar tradisional, pelatihan e-commerce, serta penyediaan infrastruktur internet di daerah terpencil terus digalakkan.
Pembangunan infrastruktur fisik menjadi salah satu pilar utama dalam strategi penguatan ekonomi Jabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama mempercepat konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, dan akses logistik yang menunjang arus barang dan manusia.
“Pembangunan Jalan Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya) misalnya, tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tapi juga membuka akses pasar baru bagi produk pertanian dan kerajinan lokal,” ujar Lina.
Selain itu, pengembangan pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati diharapkan mempercepat arus ekspor-impor serta memicu pertumbuhan kawasan industri baru di Subang, Majalengka, dan sekitarnya.
Dari sisi investasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta aktif mempromosikan potensi daerah dalam forum bisnis internasional.
Membangun perekonomian Jabar tidak bisa dilepaskan dari penguatan sektor pertanian, khususnya dalam konteks ketahanan pangan. Provinsi ini memiliki lahan pertanian yang luas dan subur, namun menghadapi tantangan alih fungsi lahan dan regenerasi petani yang minim.
Menurut Lina Ruslinawati, DPRD bersama pemerintah daerah tengah merancang program insentif bagi petani milenial, termasuk pelatihan teknologi pertanian modern dan bantuan modal usaha.
“Kita harus membuat pertanian itu keren dan menguntungkan agar generasi muda mau terjun ke sektor ini,” ujarnya.
Selain itu, revitalisasi irigasi, distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, serta digitalisasi tata niaga hasil pertanian juga menjadi prioritas. Langkah ini diyakini akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di Jawa Barat. Tercatat lebih dari 4 juta UMKM aktif di berbagai sektor seperti kuliner, fashion, kerajinan tangan, hingga jasa digital.
Namun, UMKM masih menghadapi tantangan akses modal, pasar, dan teknologi. Pemerintah provinsi bekerja sama dengan lembaga keuangan dan BUMD membuka berbagai skema pembiayaan mikro yang mudah diakses, termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) berbunga rendah.
“Kami di Komisi 2 mendorong lahirnya bank daerah yang benar-benar pro-UMKM serta menjalin kerja sama dengan marketplace nasional untuk membuka pasar yang lebih luas,” ungkap Lina.
Masa depan ekonomi Jabar juga diarahkan ke sektor hijau (green economy) dan pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan, seperti PLTS atap dan pengolahan sampah menjadi energi, telah mulai diterapkan di beberapa daerah seperti Bandung Barat, Sumedang, dan Ciamis.
Sementara itu, pariwisata berbasis ekologi terus dikembangkan dengan menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan. Kawasan seperti Geopark Ciletuh, Kawah Putih, dan Situ Ciburuy menjadi contoh destinasi wisata unggulan yang dikelola dengan konsep konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Pariwisata tidak boleh eksploitatif. Kita ingin wisata yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mensejahterakan masyarakat,” kata Lina.
Membangun perekonomian Jawa Barat tentu tidak tanpa hambatan. Ketimpangan wilayah, urbanisasi yang cepat, pengangguran usia muda, hingga kerentanan terhadap guncangan ekonomi global masih menjadi tantangan serius. Terlebih, dampak pasca pandemi dan krisis iklim global turut memengaruhi pola produksi dan konsumsi di daerah.
Namun, dengan semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan, Jabar optimistis mampu melesat sebagai provinsi dengan ekonomi yang tangguh, adil, dan inovatif.
“Kami yakin, selama pembangunan ekonomi ini berpihak pada rakyat, terutama yang paling lemah dan tertinggal, maka hasilnya akan nyata dan dirasakan semua,” pungkasnya. (muis)
