Menuju Indonesia Emas 2045, Pendidikan dan Birokrasi Adaptif Jadi Penentu
BANDUNG, eljabar.com — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan dinilai sebagai instrumen penggerak pemerintahan, selain kepemimpinan yang berintegritas, kompetensi manajerial, serta etika birokrasi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Kuliah Bareng Birokrat (KBB) Kota Bandung yang digelar Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), di Auditorium K.H. Ahmad Dahlan UMB, Sabtu (31/01/2026).
“Investasi cerdas yakni aliran anggaran pendidikan untuk masa depan Indonesia. Contohnya, dampak alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang menjadikan kualitas pendidikan meningkat, termasuk jumlah lulusan,” tuturnya.
Dalam kuliah yang dihadiri mahasiswa dan tenaga pengajar tersebut, Rizal memaparkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 merupakan janji sekaligus tantangan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan inovasi tinggi pada momentum 100 tahun kemerdekaan RI.
Menurutnya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan transformasi birokrasi yang adaptif dan inklusif. Ia menilai, Indonesia masih menghadapi stereotipe birokrasi tradisional yang cenderung kaku dan kurang responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Di sisi lain, sekitar 60 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang dituntut lebih inovatif.
“Birokrasi harus adaptif dan inovatif. Diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja, solusi kreatif dari generasi muda, serta pemerintahan yang transparan dan responsif,” ujarnya.
Untuk mendorong hal tersebut, ia menilai perlu diciptakan lingkungan kerja yang menarik dan memberdayakan, melibatkan pegawai muda dalam pengambilan keputusan, mempercepat adopsi teknologi, serta menerapkan strategi rekrutmen yang tepat.
“Menuju Indonesia Emas 2045 berarti mendorong birokrasi yang lebih responsif dan inklusif. Pendidikan adalah mesin penggerak tata kelola pemerintahan berkelanjutan hingga masa depan,” katanya.
Rizal menambahkan, implementasi kebijakan pendidikan juga perlu diperkuat melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyamaan persepsi, penguatan teknis, serta dukungan terhadap tenaga pendidik.
Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah perlu diatasi melalui pendanaan inovatif, adaptasi kurikulum lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat berbasis nilai.
“Yang tidak kalah penting, harus dibangun kolaborasi multipihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar pengelolaan sumber daya lebih efektif. Saya berharap energi mahasiswa ke depan bisa bermanfaat bagi rakyat dan dibutuhkan pemerintah,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya dosen Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya Risbon Sianturi, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bandung Dr. Rini Ayu Susanti, serta Founder Prisma Muda dan Duta Bava Jawa Barat Alfath Fadillah Ridwannur.
Turut hadir Sekretaris Prodi Administrasi Publik UMB Yayan Andri serta dosen pengampu Mata Kuliah Birokrasi dan Governansi Publik Fatmawati. *red
