Menuju WBK dan WBBM, Menpan RB Ganjar Pemkab Sumedang Penghargaan Zona Integritas
SUMEDANG, eljabar.com — Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahyo Kumolo, di Birawa Assembly Hall Hotel Bidara Jakarta, Selasa (10/12/19).
Selain kepada Pemda Kabupaten Sumedang, penghargaan itu juga diberikan kepada sejumlah pemimpin kementerian/lembaga/Pemda yang berhasil membangun Zona Integritas secara masif sehingga setidaknya terdapat minimal 5 unit kerja pada instansi mereka mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019.
Dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM. Sehingga sampai tahun ini, terdapat 57 unit kerja WBBM dan 779 unit kerja WBK. Terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Imigrasi, Kantor Pertanahan, Rumah Sakit, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Lapas, Rutan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perizinan dan lainnya.
Wakil Bupati H Erwan Setiawan yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Kabupaten Sumedang mendapatkan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
“Alhamdulillah pelayanan perizinan semakin baik dan sudah dinyatakan wilayah bebas korupsi. Semoga ini bisa terus dilanjutkan, harus ditindaklanjuti ke depan dengan bebas pungli di (seluruh tingkatan pemerintah) Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemda akan memfasilitasi Wilayah Bebas Pungli di semua tingkatan, mulai dari dinas, kecamatan, sampai desa.
“Kebetulan tadi saya udah mengobrol dengan Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM Pak Nugroho. Katanya siap memberikan pengarahan kepada kepala dinas, camat, kepala desa untuk mensosialisasikan Wilayah Bebas Pungli di Kabupaten Sumedang. Semoga Sumedang semakin bersih dari berbagai pungutan dan bebas korupsi,” tuturnya.
Sementara Sekretaris Daerah Herman Suryatman yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan rasa syukurnya atas penganugerahan Zona Intregitas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Pemda Kabupaten Sumedang.
“Syukur alhamdulilah Kabupaten Sumedang melalui DPMPTSP mendapatkan predikat WBK. Ini suatu prestasi bagi DPMPTSP sekaligus menegaskan bahwa Sumedang punya komitmen untuk bebas dari korupsi,kolusi, nepotisme,” ucapnya.
Ia mengharapkan, dengan diraihnya predikat tersebut, penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang benar-benar berkualitas dan pada akhirnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.
“Bukan hanya administratifnya saja, tetapi yang substansial adalah pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang betul- betul ringkas, cepat, tidak berbelit-belit dan tentu bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme endingnya mudah-mudahan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang,” katanya.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
“Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah,” ujarnya.
Lanjutnya dikatakan, instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. “Hal ini akan berdampak pada kepuasan masyarakat, berpengaruh pada kepercayaan publik yang berujung pada produktivitas dan daya saing bangsa,” jelasnya.
Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN menuntut perbaikan birokrasi. Menurutnya, perbaikan birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas.
Untuk itu, Kementerian PANRB sebagai leading sector dan prime mover reformasi birokrasi terus mendorong perbaikan birokrasi salah satunya dengan pembangunan zona integritas. Menurut Wapres, pembangunan zona integritas ini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani.
“Semakin baik integritas birorkasi akan memperkuat public trust dan pelayanan publik,” ujarnya.
Ia berharap ke depan pembangunan zona integritas cakupannya diperluas. Perubahan dalam birokrasi, menurutnya harus semakin inovatif dan mengutamakan kepentingan masyarakat. “Hilangkan rutinitas dan buat inovasi!” tegas orang nomor dua di republik ini.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM,” jelasnya.
Dikatakan, arahan presiden yang tertuang dalam visi dan misi Indonesia Maju dilakukan melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Untuk itu, diperlukan beberapa kunci keberhasilan yakni komitmen pemimpin, program yang menyentuh masyarakat, kemudahan pelayanan, monitoring dan evaluasi, dan manajemen media. (Abas)
