Mulyadi, Siap Kawal Usulan Pembenahan Jalur Puncak – El Jabar

Mulyadi, Siap Kawal Usulan Pembenahan Jalur Puncak

KAB. BOGOR, elJabar.com — Untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak-Bogor, ada titik terang terkait pelebaran jalur alternatif. Kerana kucuran dana APBN dipastikan bakal mengalir.

Dengan terbitnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, setidaknya telah membantu dalam upaya pembenahan kemacetan lalu lintas jalur Puncak.

Seperti yang kita ketahui, bahwa dengan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka persoalan ketiadaan pembebasan lahan dan pembangunan jalan desa, kabupaten dan provinsi, bisa diintervensi dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

“Pembenahan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak akan bisa dibenahi dengan menggunakan APBN. Pembebasan lahan dan pembangunan jalan alternatif utara dan selatan, kedepan bisa dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata H. Mulyadi Anggota Komisi V DPR RI, kepada wartawan, Kamis 6 Januari 2022.

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemkab Bogor untuk menginventarisir titik-titik kemacetan dan volume kendaraannya. Lalu apa usulan solusi untuk membenahi kemacetan lalu lintas.

“Tidak hanya pembebasan lahan untuk pelebaran jalur alternatif utara dan selatan ataupun demi pelebaran Jalan Raya Puncak saja. Tetapi juga bisa Pemkab Bogor membangun fly over di titik kemacetan lalu lintas, seperti di Simpang Pasar Cisarua, Simpang Cipayung Megamendung dan titik kemacetan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi menurut Mulyadi, pembenahan lalu lintas yang bisa diintervensi dengan APBN, bukan hanya yang berada di Kawasan Puncak saja, tetapi juga di Kecamatan Sukamakmur.

“Kalaupun proyek Jalan Raya Puncak II belum disetujui, namun pembebasan lahan dan pelebaran jalan menuju objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan juga bisa diusulkan. Itu sesuai RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan,” jelas Mulyadi.

Mulyadi yang ikut masuk dalam rapat kerja RUU tentang perubahan kedua UU Jalan ini menjelaskan, bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor siap mengawal usulan pembenahan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak.

“Saya sudah bilang ke Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin, agar secepatnya dikirim feasibility study pembenahan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak. FS tersebut, siap saya perjuangkan dalam rapat bersama KemenPU-PR,” pungkasnya. (Gan/MI)

Categories: Parlemen