Poliran Polri Buka Peluang Kerja bagi Ribuan Pencari Kerja, Pemkot Bandung Dukung Tekan Pengangguran

BANDUNG, eljabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengapresiasi peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Program ini diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat, sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan mendukung terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai kehadiran program Poliran menjadi peluang bagi ribuan pencari kerja, khususnya di Kota Bandung dan Jawa Barat, untuk memperoleh pekerjaan melalui fasilitasi yang melibatkan berbagai pihak.

Menurut Farhan, inisiatif Kapolri tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran membutuhkan perhatian dan keterlibatan bersama, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga institusi kepolisian, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Farhan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Polri yang berupaya membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi para pencari kerja, terutama mereka yang selama ini masih menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan.

“Alhamdulillah, Poliran ini membuka peluang kerja bagi ribuan tenaga kerja di Kota Bandung, khususnya di Jawa Barat. Dengan adanya Poliran, diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Bandung maupun Jawa Barat,” kata Farhan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).

Ia juga menilai persoalan ekonomi dan pengangguran memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Keterbatasan kesempatan kerja dan tekanan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan seseorang untuk terlibat dalam tindak kriminal.

Karena itu, menurut Farhan, upaya membuka lapangan pekerjaan bukan semata-mata bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, kesempatan kerja juga dapat membantu membangun ketahanan keluarga dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman serta kondusif.

Kapolri: Pekerjaan Berikan Kepastian bagi Keluarga

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, pekerjaan bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi seseorang, tetapi juga memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga.

Keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan ekonomi lebih baik dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Kapolri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta orang. Sementara itu, Jawa Barat masih mencatatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,67 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengangguran masih menjadi tantangan, terutama dalam memperluas kesempatan kerja dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensinya.

Melihat kondisi tersebut, Polri berupaya mengambil bagian melalui program Poliran dengan memfasilitasi masyarakat agar lebih mudah terhubung dengan berbagai kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, serta perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Suyudi menegaskan, program Poliran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun dunia usaha dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.

Sebaliknya, Poliran diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dan berbagai pihak terkait. Dengan sinergi tersebut, proses peningkatan keterampilan, pelatihan, rekrutmen hingga penyaluran tenaga kerja diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Polri juga memberikan perhatian terhadap transparansi proses rekrutmen. Hal ini penting agar masyarakat memperoleh kesempatan kerja secara adil tanpa harus menghadapi praktik percaloan maupun pungutan liar.

Kapolri secara tegas mengingatkan jajarannya untuk menindak praktik percaloan yang merugikan masyarakat, khususnya para pencari kerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

“Saya ingin menyampaikan, kita akan berperang melawan para calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Saya perintahkan seluruh jajaran untuk melakukan penindakan tegas,” ujar Suyudi.

Ia juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses pencarian kerja. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan kepolisian 110 maupun kepada jajaran kepolisian di wilayah masing-masing.

Menaker Dorong Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja

Dukungan terhadap program Poliran juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli. Ia menyambut positif inisiatif Polri yang dinilai dapat memperkuat upaya pemerintah dalam memperluas penyerapan tenaga kerja.

Yassierli menyampaikan, berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka nasional menunjukkan tren penurunan. Pada Agustus 2024, TPT tercatat sebesar 4,91 persen, kemudian turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.

Meski menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan bahwa percepatan penyerapan tenaga kerja masih membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan harus memiliki langkah yang saling mendukung dalam memperluas kesempatan kerja.

Menurut Yassierli, tantangan dunia kerja saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.

Perkembangan industri yang berlangsung cepat menuntut calon tenaga kerja untuk terus meningkatkan keterampilan, kemampuan teknis, dan kompetensi profesional.

Ia menegaskan bahwa sertifikat kompetensi dapat menjadi salah satu modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperbesar peluang diterima oleh perusahaan.

“Industri berubah cepat, mereka membutuhkan orang-orang yang memiliki skill, kompetensi dan sertifikat kompetensi. Pastikan teman-teman lulusan SMK maupun perguruan tinggi untuk terus mengasah kompetensinya,” ucap Yassierli.

Menaker juga mendorong para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi agar memanfaatkan berbagai fasilitas pelatihan yang telah disediakan pemerintah.

Balai pelatihan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga pelatihan berbasis komunitas dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dan menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain mendorong pencari kerja meningkatkan kompetensi, Yassierli turut mengingatkan perusahaan agar menerapkan proses rekrutmen yang objektif, transparan, dan tidak diskriminatif.

Menurutnya, penerimaan tenaga kerja harus didasarkan pada kemampuan serta persyaratan yang benar-benar berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, bukan faktor lain di luar kebutuhan profesional.

“Kalau mereka benar-benar sudah memenuhi kriteria, saya harap bisa diterima tanpa diskriminasi, tanpa alasan macam-macam. Persyaratannya hanya fokus kepada skill dan persyaratan yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan,” tuturnya.

Melalui program Poliran, kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha diharapkan semakin terbuka dalam mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan para pencari kerja.

Program ini sekaligus diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, serta proses rekrutmen yang transparan.

Dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, upaya penanganan pengangguran diharapkan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung terciptanya situasi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif. *red