Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Kelautan Daerah Jawa Barat
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempercepat proses pengelolaan Wilayah Kelautan Daerah (WKD) sebagai upaya mengembangkan potensi ekonomi biru (blue economy) dengan pendekatan ekologis dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, mengungkap berbagai inisiatif strategis yang telah dan sedang diupayakan, serta tantangan yang masih harus dihadapi. Lina menegaskan prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pengelolaan wilayah kelautan:
“Kita tidak bisa hanya melihat laut sebagai komoditas. Laut adalah ruang hidup. Kita butuh kebijakan kelautan yang holistik dan ekologis, yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kelestarian jangka panjang,” jelas Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Pendekatan ini selaras dengan kerangka ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dengan menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Hal ini sekaligus menjadi pijakan reformasi dalam penyusunan RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan teknologi maritim.
Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan di daerah pesisir. Mulai dari teknologi ramah lingkungan, penggunaan alat tangkap selektif dan metode yang menjaga kelestarian ekosistem. Sampai dengan literasi keuangan, membantu nelayan mengelola penghasilan, meningkatkan tabungan dan akses pembiayaan usaha.
“Kita mendorong agar program pelatihan dan pendampingan nelayan dijadikan agenda rutin dalam APBD Provinsi Jawa Barat. Masih banyak nelayan yang belum familiar dengan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan atau belum memiliki pemahaman pengelolaan keuangan,” ungkapnya.
Lina juga mengingatkan urgensi revisi Perda agar RZWP3K Jawa Barat yang lebih adaptif terhadap tantangan kontemporer.
Menyesuaikan zonasi laut dengan perubahan iklim seperti naiknya muka air laut. Mengakomodir kemajuan teknologi maritim: kapal canggih, penginderaan laut, sistem pemantauan digital. Menjaga keseimbangan antara kawasan konservasi, industri kelautan, dan wilayah pemanfaatan masyarakat pesisir.
“Dengan revisi tersebut, RZWP3K bukan hanya menjadi dokumen statis, tapi instrumen yang responsif terhadap dinamika lingkungan dan pembangunan maritime,” jelasnya.
Kemudian bagian penting dari strategi ini adalah upaya konservasi ekosistem laut vital, yakni terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Menurut Lina, ekosistem tersebut adalah pusat pemijahan ikan dan habitat laut. Konservasi yang berjalan baik mendukung daya tangkap perikanan dan menjaga keberlanjutan stok ikan.
“Di sisi lain, kawasan-kawasan tersebut juga mampu menyerap karbon, menjadi penyangga perubahan iklim. Oleh karena itu, kami tidak hanya mendukung program ekonomi, tetapi juga konservasi laut,” tegasnya.
Lina Ruslinawati juga menekankan pentingnya pembangunan WKD Jawa Barat yang berbasis ekonomi biru.
Program tersebut diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial ekonomi dan ekologi. Sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan perikanan berbasis hak (rights-based fishery), yang tengah diadopsi global.
“Hal ini memungkinkan nelayan lokal untuk berperan aktif dalam mengelola zona tangkap sesuai hak mereka, mencegah perburuan ikan berlebihan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat local,” pungkasnya. (muis)
