Kemendagri Beri 8 Catatan untuk Perubahan APBD Jabar 2026, Pinjaman Daerah hingga Belanja Operasional Jadi Sorotan
BANDUNG, eljabar.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan delapan catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memastikan perubahan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah aspek yang menjadi sorotan di antaranya berkaitan dengan pinjaman daerah dan belanja operasional. Kedua komponen tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam proses penyempurnaan dokumen perubahan APBD.
Catatan Kemendagri tersebut menjadi bagian dari mekanisme evaluasi pemerintah pusat terhadap kebijakan anggaran daerah. Tujuannya agar setiap perubahan alokasi anggaran benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
Dalam penyusunan perubahan APBD, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dianggarkan memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Aspek pembiayaan daerah, termasuk kebijakan pinjaman, perlu diperhitungkan secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
Sementara itu, belanja operasional juga menjadi salah satu komponen yang perlu dicermati agar penggunaannya tetap proporsional dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
Evaluasi Kemendagri tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemprov Jawa Barat bersama DPRD dalam menyempurnakan Raperda Perubahan APBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan adanya evaluasi tersebut, perubahan APBD diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi juga mampu memperkuat kualitas belanja daerah, menjaga kesehatan fiskal, dan meningkatkan efektivitas pembangunan di Jawa Barat.
Sumber: Akun TikTok @Poslogis.
