KDM Sesalkan Foto Wapres Gibran Diturunkan di DPRD Jabar, Ajak Aktivis Junjung Etika Demokrasi

BANDUNG, eljabar.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyayangkan aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat yang dilakukan sejumlah aktivis saat menggelar audiensi. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dalam demokrasi harus tetap mengedepankan etika, adab, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi melalui keterangan resminya pada Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada anggota DPRD Jawa Barat, melainkan terhadap tindakan sekelompok aktivis yang dinilai berlebihan dalam menyikapi dinamika politik nasional.
Menurut Dedi, setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan sikap dan pandangan politiknya. Termasuk ketika terjadi perubahan situasi politik yang berkaitan dengan jabatan pejabat negara.
Ia menilai, ekspresi masyarakat dalam menyikapi dinamika tersebut merupakan bagian dari hak demokrasi. Namun, kebebasan itu tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Wakil presiden mengundurkan diri. Saat mengundurkan diri, banyak foto yang diturunkan. Ada yang diturunkan penuh dengan rasa hormat, ada yang diturunkan sambil berurai air mata, ada yang diturunkan sambil yang menurunkannya tertawa bersuka ria. Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang,” ujar Dedi.
Meski demikian, KDM menekankan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang kebebasan, tetapi juga mengajarkan pentingnya menjaga kesopanan dan menghormati tata aturan yang berlaku.
Penurunan Foto di Ruang Banggar Dinilai Tidak Tepat
Dedi secara khusus menyoroti penurunan foto Wakil Presiden di ruang Banggar DPRD Jawa Barat. Menurutnya, ruangan tersebut merupakan bagian dari fasilitas resmi pemerintahan yang digunakan untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran daerah antara pihak legislatif dan eksekutif.
Karena itu, pelepasan atribut atau foto pejabat negara di lingkungan kantor pemerintahan seharusnya dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang semestinya.
Ia menyayangkan tindakan sekelompok orang yang menurunkan foto tersebut dalam suasana euforia, kemudian meletakkannya dalam posisi terbalik di tangan maupun di atas kursi sebelum meninggalkannya.
“Salah satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat adalah diturunkannya foto wakil presiden di ruangan Banggar DPRD. Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk,” kata Dedi.
Ia menilai, tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan dalam kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap institusi negara.
“Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua,” tegasnya.
Minta Aktivis Berikan Penjelasan kepada Publik
Selain menyampaikan penyesalan, KDM juga mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam aksi tersebut untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia menyebut Ketua DPRD Jawa Barat telah memberikan keterangan kepada publik mengenai peristiwa tersebut. Karena itu, kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat juga diharapkan menyampaikan penjelasan agar persoalan ini tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.
Menurut Dedi, demokrasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Setiap tindakan yang dilakukan atas nama kebebasan berpendapat tetap memiliki konsekuensi dan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia juga meyakini para aktivis memiliki latar belakang pendidikan serta wawasan yang cukup untuk memahami pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan aspirasi.
“Karena demokrasi bukan hanya hak tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab. Aktivis pasti punya latar pendidikan yang baik, punya wawasan yang luas, dan punya mental yang kuat. Selamat memberikan penjelasan karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar tetapi oleh warga Indonesia,” ungkapnya.
KDM Ajak Masyarakat Jaga Marwah Demokrasi
Di akhir pernyataannya, Dedi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah demokrasi dengan mengedepankan sikap saling menghormati, meskipun memiliki perbedaan pandangan politik.
Ia mengingatkan agar dinamika politik nasional tidak menjadi alasan untuk mengabaikan etika dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara.
KDM juga meminta masyarakat memberikan ruang kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan sesuai mekanisme konstitusi.
“Mari berdemokrasi secara terbuka beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Banggar DPRD Jawa Barat menjadi perhatian publik setelah videonya beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut memunculkan beragam tanggapan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap setiap penyampaian aspirasi dan ekspresi politik dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan etika, ketentuan hukum, serta nilai-nilai kebangsaan. (yud)







