Pemerintahan

Pemkot Bandung Perluas Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Informal dan Rentan Jadi Sasaran

BANDUNG, eljabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan pekerja, mulai dari sektor formal, informal hingga kelompok pekerja rentan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap warga yang bekerja memiliki perlindungan finansial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun kehilangan pekerjaan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak setiap pekerja tanpa membedakan jenis pekerjaan, status, maupun skala usaha yang dijalankan.

Menurut Farhan, setiap orang yang bekerja memiliki risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Karena itu, jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat diakses secara merata agar pekerja maupun keluarganya memiliki perlindungan ketika terjadi musibah yang berdampak terhadap kondisi ekonomi.

Ia mengakui, menjadi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan bukanlah sesuatu yang diharapkan. Sebab, manfaat tersebut umumnya diterima ketika peserta mengalami risiko atau musibah yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan dirinya maupun keluarganya.

“Memang bukan hal yang menggembirakan ketika kita menjadi penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita harus akui bersama, kita menerima manfaat ketika terjadi risiko atau musibah terhadap diri kita maupun anggota keluarga kita,” kata Farhan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci, Jumat (06/11/2026).

Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung bersama BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan sosial.

Komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperluas jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga perlindungan tidak hanya dinikmati pekerja yang memiliki hubungan kerja formal, tetapi juga mereka yang bekerja di sektor informal dan kelompok rentan.

Menurut Farhan, tantangan perluasan kepesertaan masih cukup besar karena karakteristik pekerjaan masyarakat sangat beragam. Banyak pekerja yang menjalankan usaha secara mandiri atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan akses perlindungan.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini cakupan perlindungan pekerja di Kota Bandung memang belum mencapai 100 persen. Namun, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kepesertaan secara bertahap melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Farhan secara khusus menyoroti pentingnya menjangkau kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, termasuk pekerja seni dan berbagai profesi informal lainnya.

“Sampai hari ini memang belum 100 persen tetapi pertumbuhannya akan berjalan terus. Semua yang bekerja, sekecil apa pun pekerjaannya, serentan apa pun pekerjaannya akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, perluasan perlindungan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil bekerja.

Farhan juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat dan Kantor Cabang Bandung yang selama ini telah berkolaborasi dengan Pemkot Bandung dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja.

Selain memastikan peserta mendapatkan hak perlindungan, ia menilai pemenuhan hak ahli waris ketika peserta meninggal dunia juga menjadi bagian penting dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dengan adanya perlindungan tersebut, keluarga yang ditinggalkan diharapkan tetap memiliki dukungan finansial untuk menghadapi kondisi sulit setelah kehilangan anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah.

Farhan Ingatkan Santunan Dikelola Secara Bijak

Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengingatkan para penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar mengelola santunan yang diterima secara bijak dan bertanggung jawab.

Menurutnya, dana santunan merupakan bentuk perlindungan finansial yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan penting dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Karena itu, penerima manfaat diharapkan tidak menghabiskan dana tersebut tanpa perencanaan. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar santunan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih panjang.

“Jaminan sosial dan manfaat tentu saja harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya, dikelola sebaik-baiknya. Istilahnya teh mah ceuk kolot urang mah tong dihambur-hambur,” jelasnya.

Pesan tersebut, menurut Farhan, penting agar manfaat jaminan sosial tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga dapat menjadi penopang ekonomi keluarga ketika menghadapi risiko kehilangan pencari nafkah atau musibah lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan Miliki Lima Program Perlindungan

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Denny Yusyulian, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan bagi para pekerja.

Kelima program tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Masing-masing program memiliki manfaat dan fungsi perlindungan yang berbeda sesuai dengan risiko yang dihadapi peserta selama menjalani aktivitas pekerjaan maupun ketika memasuki masa pensiun.

Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, sedangkan Jaminan Kematian memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Sementara itu, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun menjadi bagian dari perlindungan finansial untuk menghadapi masa tidak produktif atau masa pensiun. Adapun Jaminan Kehilangan Pekerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan program.

Denny menegaskan, keberadaan lima program tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan bagi pekerja, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga jaminan kehilangan pekerjaan. Seluruh program ini bertujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya,” tutur Denny.

Melalui penguatan kolaborasi antara Pemkot Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan diharapkan terus meningkat sehingga semakin banyak masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap risiko pekerjaan.

Pemkot Bandung berharap tidak ada lagi kelompok pekerja yang terabaikan dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk pekerja informal, pekerja mandiri, pekerja seni, dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi.

Dengan semakin luasnya cakupan perlindungan, jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi pekerja, melindungi keluarga dari risiko ekonomi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. *red

Show More
Back to top button