Pemkot Sukabumi Bersama Dewan Bersiap Bahas APBD 2026, Sekretaris DPRD: Tahapan Awal Dimulai Minggu Pertama November
SUKABUMI, eljabar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mulai bersiap membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Rangkaian pembahasan dijadwalkan berlangsung mulai awal November 2025, dengan target rampung sebelum akhir tahun.
Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Asep Koswara, mengungkapkan bahwa jadwal resmi pembahasan telah disusun oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Tahapan awal akan dimulai pada minggu pertama November.
“Kalau melihat jadwal, pembahasannya dimulai awal bulan depan, dengan target pengesahan di pertengahan hingga akhir Desember 2025,” ujar Asep, Senin (27/10/2025).
Menurut Asep, Wali Kota Sukabumi telah menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi DPRD dalam menyusun rencana anggaran bersama pemerintah daerah.
“Pak Wali sudah menyerahkan draf KUA-PPAS. Bamus juga sudah menetapkan jadwal pembahasan agar semua tahapan bisa berjalan tepat waktu,” tambahnya.
Asep menjelaskan, proses pembahasan APBD murni biasanya memakan waktu sekitar 22 hari kerja. Setelah itu, hasil pembahasan akan dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama sekitar 15 hari. Jika tidak ada kendala, finalisasi diharapkan tuntas pada 20 Desember 2025.
“Setelah evaluasi gubernur, akan ada pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Harapannya, nomor registrasi dari provinsi sudah keluar paling lambat tanggal 20 Desember,” ujarnya.
Meski jadwal pembahasan sudah disusun ketat, Asep tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian prioritas program akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga keseimbangan fiskal dan pelayanan publik.
“Mungkin akan ada penajaman di tingkat Panitia Khusus Raperda. Tapi bukan perubahan besar, hanya penyelarasan agar program tetap sesuai prioritas,” ungkapnya.
Asep berharap seluruh proses pembahasan dapat diselesaikan pada minggu ketiga Desember, sehingga pelaksanaan APBD 2026 bisa segera berjalan di awal tahun tanpa hambatan.
“Kami menargetkan, semua selesai sebelum akhir Desember agar pelaksanaan APBD bisa langsung dijalankan,” pungkas Asep. (Anne)
