Penuhi Hak-hak Anak, DPPKB Kabupaten Sumedang Bentuk AKJB

SUMEDANG, eljabar.com — Guna melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak, Pemerintah Daerag Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang membentuk Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJB).

Launching kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung KB, Dusun Nagrog, Desa Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, Kamis (32/1), secara simbolis oleh Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan yang didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumedang Hj. Samantha Dewi.

Menurut Wabup H Erwan Setiawan, tujuan dibentuknya akademi tersebut antara lain adalah untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh dan membina anak Balita dalam rangka mencegah terjadinya stunting.

Dikatakan, stunting adalah istilah untuk menggambarkan kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga tubuh anak lebih pendek dari anak normal seusianya serta memiliki keterlambatan dalam berfikir.

“Diperlukan upaya dan perhatian lebih dalam menyikapi masalah stunting, apalagi stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan sumber daya manusia dan produktivitas kerja,” ujarnya.

Diantara langkah yang telah dilakukan Pemkab Sumedang dalam upaya menurunkan angka stunting, lanjut Wabup, adalah dengan membentuk Kampung KB di 10 Desa stunting di 10 Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

“10 Desa yang telah dibentuk Kampung KB diantaranya Desa Margamukti Kecamatan Sumedang Utara, Cimarga Kecamatan Cisistu, Kebonkalapa Kecamatan Cisarua, Cilembu Kecamatan Pamulihan, Ungkal Kecamatan Conggeang, Sukahayu Kecamatan Rancakalong, Mekarbakti Kecamatan Pamulihan, Mekarsari Kecamatan Sukasari, Malaka Kecamatan Situraja, dan Cijeruk Kecamatan Pamulihan,” ungkapnya.

Wakil Bupati menegaskan, usaha penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang tidak saja bergantung sepenuhnya pada pemerintah, akan tetapi harus mendapat dukungan penuh dari semua stakeholder terkait.

“Yang paling utama adalah inisiatif dari ibu hamil dan keluarga itu sendiri dengan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam Akademi Keluarga Jabar Juara ini,” tukasnya.

Wakil Bupati sangat mengapresiasi positif program tersebut dengan harapan akan menjadi inovasi strategis dalam penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh dan terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ani Gestaviani menyebutkan, intervensi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bayi dan balita stunting adalah intervensi prenatal dan pascanatal sebagai intervensi spesifik dan sensisitif yang berfokus pada 1.000 hari pertama kehidupan.

“Orang tua perlu memiliki kemampuan melakukan stimulasi yang efektif dan praktis serta komitmen untuk memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan kasih sayang terhadap anak terutama di masa-masa 1.000 hari pertama kehidupan,” pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut dilakukan pula penyerahan BKB kit oleh Wakil Bupati Sumedang kepada Kepala Desa Sukahayu disaksikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan Camat Rancakalong. (Abas)

Advertisement

Categories: Pemerintahan