Peran Sektor Kehutanan Dalam Membangun Perekonomian Jabar
BANDUNG, elJabar.com — Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar 50 juta jiwa, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan penduduk dan kelestarian lingkungan.
Meningkatnya jumlah penduduk, tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pada akhirnya mengarah pada konversi lahan diluar peruntukan dan daya dukungnya.
Salah satu sektor yang terdampak kemajuan pembangunan menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, adalah sektor kehutanan.
Hubungan negatif antara kemajuan pembangunan dan kinerja sektor kehutanan terlihat dari kontribusi sektor kehutanan dalam produk domestik regional bruto (PDRB).
Dari catatan masa lalu hingga kini, meskipun PDRB Jawa Barat mengalami peningkatan, namun kontribusi dari sector kehutanan terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu 1999 hingga 2017, kontribusi sektor kehutanan memiliki trend yang terus menurun.
“Rendahnya kontribusi dari sektor kehutanan, dapat dilihat dari luas kawasan hutan yang terus berkurang. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan, tentu berdampak pada berkurangnya luas kawasan hutan, deforestasi,” ungkap Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Selain itu, rendahnya kontribusi dari sektor kehutanan juga diakibatkan adanya pengambilan sumber daya alam untuk memenuhi bahan mentah, dan adanya penggunaan lahan yang kurang tepat.
Pengambilan sumber daya alam secara berlebihan, tentu saja akan menimbulkan biaya recovery yang lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dalam mengejar pertumbuhan ekonomi.
“Pengambilan sumber daya alam yang berlebih serta penggunaan lahan yang tidak tepat, juga jadi factor terhadap rendahnya kontribusi PDRB. Bahkan ini, justru menimbulkan biaya recovery yang sangat besar,” ujarnya.
Pengurasan sumber daya alam, walaupun dapat diimbangi dengan usaha konservasi namun dampaknya terhadap lingkungan hidup masih akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya.
Untuk mengetahui seberapa besar peranan dari sektor kehutanan secara aktual dan potensi kawasan hutan berdasarkan daya dukungnya, menurut Prasetyawati yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, diperlukan sebuah kajian yang komprehensif.
Sektor kehutanan, mungkin memiliki peran yang rendah dalam perekonomian Jawa Barat. Namun dalam hal ini, memiliki kemampuan mendorong sektor hilir lebih baik dari pada menarik sektor hulu.
“Untuk itu diperlukan upaya pengembangan usaha sektor kehutanan dan sector terkait lainnya, untuk meningkatkan kontribusi sector kehutanan dalam perekonomian Jawa Barat,” tandasnya.
Sekitar 8 % – 10 % kawasan hutan di Jawa Barat tidak selaras dengan rencana pola ruang, dimana hal itu sebagian besar terjadi pada hutan produksi dan hutan lindung.
Potensi jasa ekosistem penyedia pangan, air bersih, dan kayu bakar pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak selaras dengan pola ruang, didominasi potensi jasa ekosistem penyedia kelas tinggi.
Sedangkan potensi jasa ekosistem pengaturannya, mulai dari pengaturan iklim, tata aliran air, perlindungan banjir, pencegah longsor, pemurni air, dan pengatur kualitas udara, cenderung didominasi kelas rendah.
“Sehingga ini perlu adanya kajian serius secara komprehensif, dengan menggunakan variabel hasil valuasi ekonomi beragam jenis ekosistem di dalam analisis Input-Output,” jelasnya. “Informasi daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem ini, sangat baik digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW),” pungkasnya. (muis)
