Perkuat Sinergi dengan OJK Jawa Barat, Pemkot Sukabumi Optimalisasi Pembiayaan 55 Ribu Pelaku UMKM
SUKABUMI, eljabar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi pembiayaan bagi lebih dari 55 ribu pelaku UMKM.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, S.E., M.M. dengan Kepala OJK Jawa Barat Darwisman, bertempat di Kantor OJK Jabar, Jl. Ir H. Juanda Kota Bandung, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Langkah ini ditempuh di tengah belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan di Kota Sukabumi. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat telah menembus lebih dari Rp10 triliun, namun realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah. Bahkan, posisi penyaluran KUR Kota Sukabumi berada di peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Wali Kota Sukabumi menargetkan pertumbuhan ekonomi kota yang saat ini berada di level 5,32 persen dapat meningkat secara bertahap hingga 8 persen. Namun, ia mengakui terdapat persoalan struktural yang harus segera dibenahi.
“Likuiditas perbankan di daerah sangat besar, tetapi kredit yang mengalir ke sektor produktif belum sebanding. Jika fungsi intermediasi tidak berjalan optimal, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” ujar Ayep.
Menurutnya, akselerasi pembiayaan UMKM menjadi kunci agar dana masyarakat yang tersimpan di perbankan kembali berputar di sektor riil. Tanpa keberanian mendorong kredit produktif, potensi ekonomi daerah sulit berkembang maksimal.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, Pemkot Sukabumi mendorong inovasi pembiayaan alternatif seperti dana kebajikan, pengelolaan wakaf produktif, hingga skema Qordhul Hasan sebagai tahap inkubasi usaha mikro sebelum masuk ke pembiayaan formal perbankan.
Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai pendekatan inkubatif penting untuk memperkuat fundamental usaha kecil agar lebih siap mengakses pembiayaan formal.
“Dari lebih 55 ribu UMKM di Kota Sukabumi, baru sekitar 23 ribu yang mengakses pembiayaan perbankan. Artinya, masih ada ruang yang sangat besar untuk meningkatkan inklusi keuangan. Perbankan perlu lebih agresif, namun tetap prudent,” tegas Darwisman.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK akan mendorong penguatan ekosistem pembiayaan terintegrasi, termasuk mendukung sektor unggulan seperti peternakan domba dan kambing melalui program kurban ASN, pengembangan susu sapi perah berbasis koperasi nasional, serta budidaya telur dan pisang.
Sinergi Pemkot Sukabumi dan OJK Jawa Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan akses kredit, tetapi juga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di tengah besarnya likuiditas yang belum sepenuhnya terserap sektor produktif, kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan sektor keuangan benar-benar berperan sebagai penggerak ekonomi daerah. (Anne)
