BANDUNG, eljabar.com — Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menghadiri Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung Tahun 2023, di Hotel Harris, Bandung, Kamis (14/09/2023).
Hadir Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., serta para Wakil Ketua DPRD Ir. Kurnia Solihat, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M. Acara ini juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah, S.Pd., Wakil Ketua Komisi B H. Wawan Mohammad Usman, S.P., Sekretaris Komisi B Rieke Suryaningsih, S.E., serta para Anggota Komisi B Hj. Siti Nurjanah, S.S., Christian Julianto Budiman, Folmer Siswanto M. Silalahi, S.T., H. Asep Mulyadi, Dudy Himawan, S.H., Agus Salim, dan N. Wina Sariningsih, S.E.
Dari Pemkot Bandung hadir Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna, bagian Ekonomi Setda Kota Bandung, serta jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD Kota Bandung.
Seperti diketahui, Kota Bandung memiliki empat perusahaan pelat merah meliputi Perumda Bank Bandung, Perumda Tirtawening, Perumda Pasar Juara, dan PT Bandung Infra Investama (BII). Bank Bandung mengisi sektor perbankan, Tirtawening menyediakan layanan air bersih dan pengolahan limbah, Pasar Juara mengelola 37 pasar tradisional, dan PT BII yang ditugaskan mengurus transportasi massal, telekomunikasi pasif, dan menyediakan hunian warga.
Tedy Rusmawan mengatakan, DPRD memiliki tiga parameter terkait harapan publik Kota Bandung kepada BUMD Kota Bandung. Terkait pelayanan, BUMD ini memang masih harus mengupayakan peningkatan kualitas kinerja dari waktu ke waktu. Responsif pada keluhan warga juga menjadi penting. Selain kecepatan kunjungan langsung ke lokasi aduan, respons cepat juga harus dihadirkan dalam layanan pesan digital.
“Lewat media sosial misalnya, merespons dengan cepat keluhan warga sebelum menurunkan tim untuk membenahi masalah. Masyarakat tuntutannya sangat tinggi kepada pemerintah. Sedikit-sedikit viral. Ini mendorong kita se-gercep mungkin, secepat mungkin memberikan layanan terbaik kepada warga,” ujar Tedy.
Ia juga meminta Perumda Tirtawening untuk segera mencari cara untuk mengurangi dampak-dampak dari musim kemarau bagi ketersediaan layanan air bersih.
“Air menjadi kebutuhan penting buat masyarakat. Saat ini relatif ditindaklanjuti. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih optimal lagi,” ujarnya.
Tedy juga mendengar keluhan aspirasi terkait pasar tradisional. Masalah ketiga terbesar hampir setiap pekan aspirasi diterima DPRD dari pedagang pasar, aktivis pasar, warga pembeli, yang menunggu pelayanan dan solusi dari Perumda Pasar. Agenda Komisi B yang lebih dari 90 persen berisi aspirasi soal pasar. Surat-surat yang masuk ke kami juga dari berbagai aspirasi terkait pasar,” katanya.
Perhatian juga diharapkan tertuju pada penanganan Pasar Sadang Serang pasca kebakaran yang terjadi 4 Agustus 2023. Ia prihatin para pedagang berjualan tanpa atap, di tengah angin yang sedang kencang.
“Tolong dicarikan solusi. Semua pasar yang di bawah Perumda Pasar Juara harus segera dibantu. Ini yang kita tunggu. Apalagi banyak para pedagang yang lansia. Jadi mohon pelayanan bagi pedagang terus ditingkatkan, sekaligus akan menambah kenyamanan bagi para pembeli,” tuturnya.
Untuk PT BII, Tedy berharap target-target pencapaiannya sudah segera diperlihatkan. Ia berharap selepas Covid kinerjanya bisa bergerak cepat. “Kiara Artha semakin ramai. Mudah-mudahan sewanya bisa berdampak pada PAD Kota Bandung. BII ada di sektor properti selain bidang infrastruktur lainnya bisa terus digenjot. Pelayanan kepada masyarakat juga bisa ditingkatkan, terutama kepada sektor UMKM,” ujarnya.
Tedy kembali mengingatkan sejauh mana BUMD bisa memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung. DPRD masih memaklumi kondisi setelah Covid-19, tetapi sudah saatnya bangkit dan membuktikan kinerja perusahaan.
“Sampai kapan kita diberikan kabar gembira. Karena selama ini kabarnya masih belum menggembirakan. Hitungan-hitungannya juga harus realistis, apa yang bisa diikhtiarkan, seberapa banyak kontribusi BUMD bagi Kota Bandung. Mudah-mudahan evaluasi kinerja ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan PAD Kota Bandung” ujarnya.
Ia berharap BUMD Kota Bandung juga menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi permasalahan pengangguran. “Tetapi paling tidak, tidak ada PHK di BUMD kita. Sehingga penyerapan tenaga kerja bisa berdampak baik bagi Kota Bandung,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kurnia Solihat meminta Perumda Pasar untuk segera membenahi perusahaan. Sejumlah perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola pasar juga harus ditinjau ulang.
“Kami ingin menegaskan lagi kepada Perumda Pasar. Tidak ada perjanjian kerja sama sebagai contoh yang baik. Padahal jika pelayanan baik, pedagang dan pembeli juga akan semakin suportif. Jadi sangat kompleks permasalah di pasar ini. Intinya semua harus melaksanakan peraturan yang ada di dalamnya. Apalagi perjanjian kerja sama di dalamnya, harus dibereskan secara komprehensif supaya terlahir win-win solution,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha mengungkapkan, BUMD yang ada di Kota Bandung ini tidak memperlihatkan kemajuan. Beberapa kali evaluasi tetapi tidak menunjukkan perkembangan berarti. Bank Bandung sudah seharusnya bisa melepas ketergantungan dari bantuan penyertaan modal dari pemerintah. Pengelolaan pasar juga terpantau masih semrawut dan belum terlihat ada perbaikan dari Perumda Pasar. PAD juga minim. Tugas PT BII terkait ducting kabel-kabel, transportasi massal, sampai hunian juga belum terlihat pekerjaannya. Sementara Perumda Tirtawening harus menjamin layanan bagi penggunanya. Jangan sampai tagihan berjalan saat layanan air terhenti.
Achmad menambahkan, yang perlu didorong pada BUMD ini adalah soal kemampuan untuk menarik investor. Status Perumda seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendatangkan minat investasi agar mampu meringankan beban dalam mengembangkan kinerja perusahaan.
“Ini kan perusahaan, kreatif dong. Cari investasi. Bagaimana mau maju kalau tidak bisa mendatangkan investasi,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Edwin Senjaya mengingatkan kembali komitmen BUMD untuk memenuhi tujuan melayani publik dan juga memberikan kontribusi bagi PAD Kota Bandung. Evaluasi kinerja BUMD ini sudah beberapa kali digelar, namun, ia melihat penyelesaian persoalannya belum sesuai harapan.
“Evaluasi kinerja ini bukan sekali dilakukan. Setiap tahun dilakukan. Bahkan dalam rapat kerja di kantor kami, bersama BUMD bukan satu, dua kali. Sudah terlalu sering. Dari segala teori sudah dilakukan. Walaupun kami memberikan apresiasi dalam upaya memperbaiki, pembenahan persoalannya belum optimal, belum mencapai harapan yang kita inginkan,” ujarnya.
Ia menyoroti penurunan performa kerja dari Perumda Pasar Juara yang mendapatkan penilaian paling rendah. Edwin menjelaskan, di pasar itu masalahnya bukan teori, tetapi potensi gangguan di lapangan.
“Saya berharap dari forum ini bisa menghasilkan yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Dewan selalu mendukung kebijakan yang memang untuk kepentingan masyarakat Kota Bandung,” tutur Edwin.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nunung Nurasiah meminta rekomendasi yang telah dibuat oleh Tim Ahli untuk dikaji lebih rinci bersama BUMD yang ada. Hal ini penting karena di atas kertas pola penyelesaian setiap tahun selalu menemui kendala. Yang harus dibuktikan, kata Nunung, adalah komitmen BUMD untuk segera menciptakan keuntungan bagi kepentingan warga Kota Bandung.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim ahli. Ada solusi yang bisa diaplikasikan oleh BUMD. Tetapi kami berharap, tingkatkan komitmen untuk progress perbaikan. Kalau kita merugi, keadaannya akan selalu sama dengan sebelumnya,” katanya.
Meski kondisinya karut marut, ia mengaku prihatin. Yang harus dilakukan adalah tetap optimistis masa-masa menjelang lebih baik daripada sekarang.
“Karena kami prihatin. Ada BUMD yang sehat, dan kurang sehat. Kita harus ingat kembali tujuan BUMD dibentuk, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Bandung, dan pelayanan publiknya,” ujarnya.
Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna berterima kasih kepada DPRD Kota Bandung yang telah bersedia untuk terus mengawal perkembangan BUMD Kota Bandung. Sebagai Kuasa Pemilik Modal di setiap BUMD, wali kota Bandung berperan untuk terus melecut kinerja dari perusahaan-perusahaan ini.
“Kami sebagai pemilik, di dalam Perda KPM ini kami yang paling bertanggung jawab. Evaluasi ini forum yang sangat strategis. Dan kehadiran para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini juga menjadi bagian pengawasan DPRD yang telah menampung banyak aspirasi dari warga,” ujarnya. *ADV
