Pjs Bupati Sumedang Hadiri Bincang pagi dengan tema ‘Peningkatan Maturitas SPIP level 3 dan Kapabilitas APIP level 3 pada Pemerintah Daerah,
Sumedang,eljabar.com — Pjs. Bupati Sumedang, H. Sumarwan Hadisoemarto didampingi Inspektur Kabupaten Sumedang, H. Subagio, bersama Bupati/Walikota lainnya se-Jawa Barat, hadir pada acara bincang pagi dengan tema ‘Peningkatan Maturitas SPIP level 3 dan Kapabilitas APIP level 3 pada Pemerintah Daerah, yang diselenggarakan di Kantor BPKP Prov. Jabar, Senin, (19/3/18).
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Jabar, Iman Achmad Nugraha, dan menampilkan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan serta Kepala BPKP Pusat, Ardan Adiperdana selaku pembicara.
Diungkapkan Iman Achmad, ada tiga hal penting yang menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan saat itu.
Pertama, dalam praktik good governance, akuntabilitas merupakan elemen penting yang didukung oleh penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sekaligus peningkatan kapabilitas SPIP.
Kedua, terdapatnya 884 temuan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 tahun 2017 tentang kelemahan pengendalian intern pada 86 Kementerian/Lembaga, dan terakhir, diharapkan minimal 85 persen K/L/D serta Pemerintah Daerah se-Jabar, mampu mencapai tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 atau terdefinisi di tahun 2019.
“Kondisi eksisiting saat ini, baru ada 9 K/L dari 49 K/L yang ditargetkan mencapai level 3 pada akhir tahun 2018. Karena itulah, diperlukan sebuah forum untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam peningkatan maturitas SPIP,” paparnya.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan atau akrab disapa Aher saat memberikan testimoni tentang penyelenggaraan SPIP dan juga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Jawa Barat mengungkapkan, bahwa di awal tahun 2018 saat ini, dalam hal pencapaian SPIP dan kapabilitas APIP khususnya di Jawa Barat, diakui mengalami peningkatan. Dimana, pada tahun ini dari 28 entitas pengawasan, terdapat 7 Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Provinsi Jabar yang maturitas SPIP dan kapabilitas APIP nya berada pada level 3.
“Tentu ini sangat penting bagi kita semua untuk diperhatikan, sebab ke depan tuntutan publik akan akuntabilitas, pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, akan semakin tinggi,” paparnya.
Diterangkan Aher, hal itu bisa terjadi salah satunya adalah sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tak mungkin bisa dibendung saat ini, dan hal tersebut sudah menjadi sebuah keniscayaan.
Lebih lanjut dikatakan Aher, dengan dicapainya SPIP level 3, maka pemerintahan diharapkan akan semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dan sejatinya hal ini akan turut memudahkan para Kepala Daerah, mengingat yang bertanggungjawab terhadap SPIP itu adalah para Kepala Daerah atau para pimpinan tertinggi pada suatu daerah.
“Untuk mencapai kepada SPIP yang baik itu tentu harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Tidak ada perencanaan, kecuali perencanaan yang baik, dengan melakukan perencanaan efektif yang tepat sasaran (pembangunan sesuai dengan keperluan) serta efisien (tidak ada kebocoran anggaran),” kata Aher.
Ke depan, dalam hal perencanaan program pembangunan, selain harus merinci kebutuhan anggaran pada program yang akan dilaksanakan termasuk menambahkan output serta outcome dari masing-masing program, setiap Kepala SKPD juga diharapkan mampu menyesuaikan indikator kinerja SKPD dengan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.
“Seluruh program yang dibuat SKPD harus bisa kelihatan, dan ini (program) tentu menggambarkan visi misi dari Kepala Daerah. Dari misi tersebut, nanti diterjemahkan dalam indikator utama kinerja Kepala Daerah, dan kemudian dibuatkan program-program prioritas dari Indikator Kinerja Utama masing-masing SKPD,” paparnya.
Dengan begitu, dikatakan Aher, sebuah program SPIP dapat terkendali. “Nanti, apabila dari aspek perencanaannya sudah bagus, maka tinggal pelaksanaannya (program) dikelola dan dipantau dengan baik serta diakhiri oleh pelaporan, dan dilaksanakan dengan alur anggaran yang ada, sehingga dengan cara itu SPIP kita dapat terlihat dengan baik,” tukasnya.
Terkait maturitas SPIP, Pemkab Sumedang sendiri sebagaimana diakui Bupati Sumarwan, di tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan nilai maturitasnya, setelah sebelumnya melakukan berbagai upaya perbaikan dan kemudian dilakukan penilaian mandiri (Self Assesment) atas penyelenggaraan SPIP.
“Saat ini, kita pun sedang berupaya terus melakukan perbaikan dengan menyusun Peraturan Bupati tentang penilaian risiko pada perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumedang, untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP agar lebih baik, serta dalam rangka menghadapi penilaian maturitas SPIP oleh BPKP pada bulan April mendatang,” tutupnya.(abas/arip)
