PPK Pengadaan Tanah, Garda Terdepan Pembangunan Infrastruktur SDA Brantas – El Jabar

PPK Pengadaan Tanah, Garda Terdepan Pembangunan Infrastruktur SDA Brantas

SURABAYA, eljabar.com — Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan harus dikelola dengan cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Sehingga dalam rangka pengembangan wilayah maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Tak terkecuali pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Pengadaan tanah yang dibutuhkan harus berlandaskan azas untuk kepentingan umum. Sebab, pengadaan tanah memegang peranan yang cukup krusial.

PPK Pengadaan Tanah BBWS Brantas, Deny Bayu Prawesto menjelaskan bahwa pengadaan tanah yang sangat kompleks terkadang dihadapkan pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya faktor hak milik atas tanah secara yuridis.

“Bukti kepemilikan tanah dari beberapa masyarakat yang masih tidak mengerti hanya berupa letterĀ  atau girik,” terang Deny.

Bukti-bukti sah kepemilikan tanah diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN), imbuh Deny, akan menyulitkan pada saat pengadaan tanah.

Deny mengatakan, pengadaan tanah ada empat tahapan.

“Pertama adalah tahap perencanaan,” terangnya.

Pada tahapan perencanaan tersebut yang dihadilkan adalah dokumen Land Acquisition Resettlemen Action Plan (LARAP) atau rencana tindakan pengadaan tanah dan permukiman serta Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).

Titik kritis yang perlu dicermati pada tahap perencanaan adalah menyiapkan DPPT yang dilengkapi data teknis calon lokasi dan data administrasi.

“Selain data-data tadi, juga disusun rencana anggaran yang jelas, akurat dan terkini,” kata Deny.

Tahap selanjutnya adalah tahapan persiapan. Pada tahapan ini, menurut Deny output-nya adalah penetapan lokasi, membentuk tim persiapan, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal rencana lokasi pembangunan.

“Disusul dengan kegiatan konsultasi publik dan menetapkan lokasi pembangunan,” urainya.

Selanjutnya tahapan pengadan tanah. Pada tahapan ini hal-hal yang sangat penting dan krusial akan diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kepala BPN Provinsi sebagai penanggungjawab.

Pada tahapan ini, timpal Deny, maka Kepala ATR/BPN Provinsi membentuk tim pelaksana. Tim ini dapat didelegasikan kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

“Tahapan yang terakhir adalah penyerahan hasil. Tahapan ini output-nya adalah sertifikat dan menjadi aset negara,” pungkas Deny.

Disinggung perkembangan pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Bagong, Deny mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembayaran untuk 124 bidang tanah.

“Saat ini ada lagi yang kita ajukan pembayaran untuk 124 bidang,” ujarnya melalui aplikasi pesan.

Sejumlah pihak berharap pembangunan salah satu proyek strategis nasional tersebut segera berjalan efektif dan efisien.

Bahkan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menekankan agar Pemkab Trenggalek bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta BBWS Brantas untuk segera melakukan percepatan pembebasan lahan. (*wn)

Categories: Regional