Sejumlah Persoalan Dalam Upaya Percepatan Pembangunan
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Pembangunan sejatinya harus memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat banyak. Pembangunan bukan malah menjadi permasalahan dikemudian hari, karena berbagai sebab kebijakan atau perencanaan yang salah kaprah.
Dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan, harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Prinsip ini harus dipahami positif, dengan maksud dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan.
Demikian juga dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat harus konsisten dengan kebijakan nasional, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku secara tahunan.
Jika pemerintah daerah mengikuti peraturan yang telah dikeluakan oleh pemerintah pusat, tentunya konsistensi ini akan terwujud. Tapi menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, H. Kasan Basari, sudah barang tentu sejumlah persoalan akan menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.
“Sejumlah kendala akan menjadi hambatan. Jawa Barat masih dihadapkan pada berbagai kendala. Baik yang sedang, maupun yang mungkin terjadi pada tahun mendatang,” ujar H. Kasan Basari, kepada eljabar.com.
Minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan menengah, menjadi salah satu kendala dari sejumlah permasalahan dalam upaya mempercepat pembangunan.
Dengan rendahnya tingkat pendidikan, maka permasalahan ini menurut H. Kasan Basari yang juga politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Jabar, harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah dalam peningkatan sumber daya manusia.
Begitu juga dengan masalah infrastruktur, seperti terbatasnya akses jalan dan jembatan pada sebagian wilayah daerah atau desa terpencil, menjadi kendala yang serius juga. Ini sebagai fakta yang harus mendapat perhatian serius dalam upaya pengembangan pembangunan.
“Infrastruktur lain, seperti akses menuju lokasi sekolah, merupakan persoalan serius. Termasuk kondisi ketersediaan gedung sekolahnya,” ujarnya.
Implementasi regulasi dan kebijakan pemerintah yang terbatas dalam memberikan kewajiban bagi penduduk usia sekolah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah, juga merupakan persoalan.
Kemudian persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan pendanaan yang besar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah. Sehingga hal ini harus melobi pemerintah pusat agar dapat subsidi untuk menutupi kekurangan atas pendapatan daerah yang minim, guna menutupi kebutuhan pembangunan daerah tersebut.
Dengan luasnya wilayah Jawa Barat ini, masih terdapat daerah terpencil dan sulit untuk bisa dijangkau. Sehingga hal ini menjadi faktor yang tentunya sangat mempengaruhi ketimpangan dalam perkembangan pembangunan.
“Ini membutuhkan biaya besar untuk membangun kemudahan akses dan sarana infrastruktur. Tapi ini harus menjadi bahan pemikiran dan focus garapan pemerintah,” sarannya.
Minimnya kesempatan untuk berusaha dan memperoleh pekerjaan yang layak, menjadi persoalan yang tidak bisa dielakan lagi. Sehingga masalah ini menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendapatan ditengah-tengah masyarakat.
Apalagi ditambah dengan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam Jawa Barat sebagai natural capital, serta belum optimalnya pemanfaatan SDA yang ada di Jawa Barat, semakin lengkap persoalan yang harus dihadapi dalam pembangunan.
“Hal ini yang harus mendapatkan focus perhatian kita, untuk mencari solusi jalan keluarnya. Sehingga apabila ini dikelola secara maksimal, akan menjadi nilai tambah bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Disisi lain dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah oleh pemerintah, akibat rendahnya pembiayaan sektor perumahan serta rendahnya pelayanan sarana dan prasarana dasar untuk lingkungan permukiman, menyebabkan penuruan kualitas lingkungan permukiman.
“Tentunya ini ada kaitannya dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat Jawa Barat. Pekerjaan besar yang harus mendapat perhatian pemerintah guna mempercepat pembangunan untuk masyarakat,” pungkasnya. (muis)
