Sekda Sumedang Ikuti Penyerahan DIPA dan Rincian Alokasi terkait TKDD 2021 oleh Presiden RI - El Jabar

Sekda Sumedang Ikuti Penyerahan DIPA dan Rincian Alokasi terkait TKDD 2021 oleh Presiden RI

SUMEDANG, eljabar.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengikuti Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi terkait Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 oleh Presiden RI secara virtual di Aula PUPR Kabupaten Sumedang, Rabu (25/11/2020).

Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya mengatakan, bangsa Indonesia di Tahun 2021 masih akan menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global.

Menurutnya, kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam setiap kebijakan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 akan fokus pada empat hal yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Berdasarkan fokus belanja pemerintah Tahun 2021 dan kinerja, pengelolaan anggaran dan keuangan akan menitikberatkan pada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Sementara itu, APBD tahun 2021 tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 2,750 triliun.

“Anggaran tersebut akan di alokasikan untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1,032 triliun dan DTD/Dana Desa,” papar Presiden.

Presiden juga mengatakan, di saat perekonomian masih lesu, maka belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda ekonomi sehingga APBD harus segera dibelanjakan.

“Saya minta kepada seluruh kementerian, lembaga, dan kepala daerah, terutama yang memiliki anggran-anggaran besar agar melakukan lelang sedini mungkin di bulan Desember 2020 agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal satu 2021,” ungkapnya.

Presiden juga meminta agar Bantuan Sosial (Bansos) harus segera diberikan kepada masyarakat penerima manfaat di awal Januari 2021.

“Awal Januari 2021 Bansos harus segera diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. Harapannya agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga bisa meningkatkan ekonomi di lapisan bawah,” pintanya.

Presiden mengimbau agar pemerintah bekerja cepat dan extra ordinary karena dalam kondisi krisis. Pihaknya juga meminta agar seluruh menteri, lembaga, dan kepala daerah agar melakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.

“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat dan harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” tukasnya.

Terakhir Presiden RI mengatakan, fleksibilitas penggunaan anggaran juga sangat lengkap.

“Kita bertugas memecahkan masalah rakyat dan membantu rakyat. Kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian integral pelaksanaan APBN dan APBD,” pungkasnya. (Abas)

Categories: Pemerintahan