Sekda Sumedang Laksanakan Pembinaan SAKIP di Kecamatan Pamulihan dan Cimanggung - El Jabar

Sekda Sumedang Laksanakan Pembinaan SAKIP di Kecamatan Pamulihan dan Cimanggung

SUMEDANG, eljabar.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman melaksanakan Pembinaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan Pencanangan Reformasi Birokrasi/Zona Intregritas di  dua Kecamatan yakni Pamulihan dan Cimanggung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Akselerasi Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

Untuk Kecamatan Pamulihan pembinaan dipusatkan di Aula Kecamatan sedangkan untuk Kecamatan Cimanggung  Balai Desa Sindangpakuon, Senin (30/11/2020).

Hadir dalam acara tersebut para pejabat  dan pegawai masing-masing kecamatan serta para Kades dan perangkat desa.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan Fakta Intregritas antara Sekretaris Daerah Herman Suryatman beserta para Camat dan Kepala Desa masing-masing kecamatan sebagai pencanangan Zona Intregritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

“Kami berharap setelah Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan dicanangkan sebagai wilayah Zona Intregritas, intregritas teman-teman aparat di Cimanggung dan Pamulihan akan lebih bagus lagi,” ucapnya.

Ia berharap, tidak ada satupun di dua kecamatan tersebut pejabat maupun pegawainya yang menerima gratifikasi, melakukan Pungli dan lain sebagainya.

“Justru pelayanan harus cepat, ramah dan berkualitas yang pada akhirnya masyarakat akan diuntungkan. Jadi Zona Intregritas ini adalah reformasi birokrasi di tingkat kecamatan bagaimana kecamatan melakukan pembangunan Zona Intregritas diawali denga pencanangan,” harapnya.

Ia juga menerangkan mengenai Area Zona Integritas yang diawali dengan menajemen perubahan dimana mindset aparaturnya harus diubah. Kedua pembangunan tata laksana harus lebih cepat, lebih ringkas dimana salah satunya dengan bantuan teknologi informasi melalui e-Office.

“Ketiga melakukan pembangunan SDM aparatur berupa peningkatan kualitasnya, kompetesinya, kinerjanya. Keempat akuntabilitas bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan harus ditingkatkan baik perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, pencapaian kinerja harus jauh lebih baik,” ujarnya.

Adapun yang kelima, lanjut Sekda, yaitu pengawasan berupa sistem pengawasan pemerintahan seperti pengawasan internal SPIP untuk memastikan tidak ada penyimpangan di kecamatan dan desa,” terangnya.

Adapun yang terakhir kata Sekda adalah Pelayanan Publik yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat.

“Jadi dengan melakukan pembangunan Zona Intregritas, pelayanan publik bisa cepat, tepat, ringkas berkualitas dan bebas dari KKN,” ucapnya. (Abas)

Categories: Regional