SURABAYA, eljabar.com — Di tengah upaya mengungkap peran para jenderal dalam penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto serta tokoh-tokoh tertentu, elemen masyarakat sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai adanya persoalan mendasar dalam penggunaan kekuasaan penegak hukum dan teknologi pengawasan oleh aparat negara.
“Penggunaan sarana penyadapan tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta penyalahgunaan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana dan kelembagaan,” tulis siaran pers YLBHI, dikutip Senin (09/11/2026).
Selain itu YLBHI menambahkan, negara juga wajib menjamin bahwa seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi yang dimiliki oleh setiap orang.
“Penyadapan terhadap warga biasa, jurnalis, pembela HAM serta kelompok rentan harus diusut dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap Presiden atau pejabat negara sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum tanpa terkecuali,” imbuhnya.
Menurut YLBHI, jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman serta kebebasan berpendapat, berserikat dan berkomunikasi adalah amanat konstitusi.
“Pasal 28G ayat 1 dan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 telah menggariskan jaminan tentang perlindungan, rasa aman dan kebebasan,” tegas YLBHI.
Bahkan, YLBHI menegaskan bahwa pasal 32 Undang-undang Nomor 39 tentang HAM telah secara khusus melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik. Begitu juga dengan pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, tegas melarang campur tangan terhadap privasi yang melawan hukum dan sewenang-wenang.
YLBHI mengungkapkan, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum serta jaringan pembela HAM. Pasalnya, penyadapan yang dilakukan oleh para jenderal Polri tersebut malah menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah.
“Penyadapan ilegal dapat menjadi instrumen pembungkaman yang menimbulkan rasa takut dan mendelegitimasi kebebasan warga negara,” ungkap siaran Pers YLBHI.
Oleh karena itu YLBHI mendesak penanganan perkara penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri dan personel aktif Polri harus mencakup pemeriksaan atas dasar hukum, tujuan, pemilihan sasaran, penggunaan hasil sadapan, serta dampaknya terhadap korban.
Pelanggaran penyadapan yang dilakukan oleh empat jenderal Polri ini jangan dipersempit menjadi ketidakpatuhan prosedur internal yang diatur melalui Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Ini adalah bentuk kejahatan dan perbuatan melawan hukum penguasa yang harus dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang saat ini diperiksa tidak boleh mengendalikan bukti, mempengaruhi saksi, atau mengarahkan penanganan perkara,” urai siaran Pers YLBHI.
YLBHI bersama masyarakat sipil telah memperingatkan bahaya perluasan kewenangan Polri tanpa pembatasan dan pengawasan yang memadai.
Dari perkara ini YLBHI menyebutkan bahwa reformasi Polri harus mencakup pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan nyata. Pergantian pejabat harus disertai perubahan sistem yang menutup celah penyalahgunaan terjadi kemudian disembunyikan.
“Kekuasaan untuk mengawasi warga harus dibatasi dan dapat diuji. Negara wajib melindungi masyarakat dari penyadapan sewenang-wenang serta memulihkan hak mereka akibat aparat menyalahgunakan kekuasaan” tegas YLBHI. (wan)
