Stunting, Problem Akut di Sistem Kapitalis Sekuler – El Jabar

Stunting, Problem Akut di Sistem Kapitalis Sekuler

EKONOMI Indonesia diprediksi akan masuk dalam lima besar dunia pada tahun 2030, bahkan menjadi keempat negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan populasi yang besar.

Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030, yaitu 70% penduduk Indonesia berusia 15 – 64 tahun, atau berada dalam masa produktif. Jumlah kelompok usia produktif ini diperkirakan 180 juta jiwa. Mereka akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Hanya saja Indonesia dihadapkan pada masalah besar yang menyebabkan bonus demografi justru menjadi ancaman serius. Hal ini karena tingginya angka stunting, atau balita yang mengalami stunting. Padahal balita inilah yang kelak akan menjadi para penggerak ekonomi dan pembangunan nasional.

Stunting adalah kondisi ketika balita mengalami tinggi badan di bawah rata-rata. Ini berpotensi memperlambat perkembangan otak, sehingga akan menyebabkan rendahnya kemampuan belajar. Dalam jangka panjang akan mengalami keterbelakangan mental dan rentan terhadap berbagai penyakit kronis.

Indonesia diketahui menjadi negara keempat dengan angka stunting tertinggi di dunia, dan nomor dua se-Asia Tenggara. Tercatat angka stunting Indonesia 27,67 % pada Maret 2019, sebagaimana dilaporkan Studi Status Gizi Balita yang terintegrasi Susenas Maret 2019. Angka ini berada di bawah yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20℅.

Persoalan stunting di negeri ini tersebar di seluruh provinsi. Tak terkecuali di provinsi Jawa Barat. Kabupaten Kuningan menyumbang angka stunting yang terbilang tinggi, yaitu 7,37℅. Berdasarkan data hasil bulan penimbangan bayi dan balita pada Agustus 2020, dari jumlah bayi dan balita yang ditimbang ada sebanyak 5.016 atau 7.37℅ mengalami stunting (radarCirebon.com, 13/02/2021).

Sementara itu jika melihat prevalensi stunting berdasarkan data Riskesdas kementrian RI (3/01/2018) secara nasional sebesar 30,8℅. Jawa Barat 31,1℅, dan kabupaten Kuningan 28℅.

Pemerintah telah menjadikan persoalan stunting ini sebagai persoalan prioritas. Pemerintah berkomitmen menurunkan angka stunting di bawah 20℅ pada tahun 2024. Pemerintah menyerukan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dari institusi pemerintahan tingkat nasional hingga daerah, masyarakat sipil, akademisi, hingga pihak swasta.

Kabupaten Kuningan sendiri melalui dinas kesehatan baru-baru ini melaksanakan kegiatan pertemuan penandatanganan kerjasama (MOU) penanggulangan stunting antara SKPD/SOPD, Organisasi, dan pihak swasta dengan desa kelurahan lokus stunting. Dalam rangka konvergensi percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Kuningan (Kuningankab.go.id, 13/10/2021).

Bupati Acep mengatakan penandatanganan MOU bertujuan meningkatkan komitmen bersama seluruh pihak dalam rangka konvergensi percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Kuningan dan untuk perencanaan, kordinasi, monitoring, dan evaluasi, advokasi, sosialisasi, dan komunikasi.

Persoalan stunting tidak boleh diabaikan. Hal ini sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Karena akan membawa bencana besar dalam jangka panjang, yaitu krisis sumber daya manusia sebagai para pengisi pembangunan dan penggerak perekonomian. Hanya saja, akan kah stunting selesai hanya dengan membangun komitmen bersama semua pihak, sementara persoalan distribusi asupan Gizi yang disinyalir Karena kemiskinan sebagai faktor penyebab utamanya belum terselesaikan? Apalagi problem kemiskinan Kabupaten Kuningan khususnya berkali-kali menjadi sorotan. Problem kemiskinan Indonesia juga menjadi sorotan. Belum lagi rendahnya pendidikan di negeri ini yang juga disinyalir penyebab stunting masih menjadi persoalan.

Stunting masalah Sistemik

Disebut-sebut faktor penyebab stunting ada 3 faktor, yaitu pendidikan, Kemiskinan, dan sosbud. Penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan keluarga, pola asuh, pola makan, kesling, dan pelayanan kesehatan. Terakhir penyebab langsung Karena kurang asupan Gizi dan penyakit (radarcirebon.com, 13/02/2021)

Masalah pendidikan yang menyebabkan rendahnya pengetahuan para ibu dalam pola makan, pola asuh, dan dalam memenuhi asupan Gizi dari usia Kehamilan hingga kelahiran sampai anak usia balita, sudah lama menjadi sorotan di negeri ini. Baik dari mulai tidak memilikinya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan hingga kurikulum pendidikan yang tidak bisa melahirkan anak didik menjadi manusia bermental pemimpin.

Kuningan yang belum lama ini menjadi kabupaten dengan kemiskinan ekstrim tinggi di Jabar, masyarakat putus sekolahlah yang telah menyumbang angka kemiskinan tersebut.

Masalah ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam memberi asupan gizi dan sulitnya masyarakat dalam membangun ketahanan pangan keluarga, juga sudah sejak lama menjadi sorotan di negeri ini. Masalah distribusi menjadi penyebab utamanya.

Sementara itu masalah pelayanan kesehatan turut juga menambah persoalan yang sudah sejak lama terjadi.

Persoalan-persoalan diatas sudah lama berkelindan di negeri ini. Seperti benang kusut yang sangat sulit diurai. Stunting adalah sebagian kecil dampak dari semuanya.

Hal ini terjadi karena sistem kapitalis sekuler yang menjadi kendali pengurusan masyarakat. Kapitalis sekuler telah melahirkan pemerintah yang tak peduli terhadap urusan rakyat. Pemerintah hanya mengedepankan urusan-urusan para pengusaha (pemilik modal). Pemerintah hanya bersifat regulator saja. Sehingga wajar terlihat tidak serius dalam mengatasi persoalan stunting ini. Hanya sebatas menyeru perlu adanya kolaborasi.

Sistem kesehatan dan pendidikan juga tidak berorientasi pada kemaslahatan individu. Hal ini semakin terlihat dengan adanya pencabutan subsidi di dalamnya. Akhirnya swastanisasilah yang ada. Inilah yang menyebabkan tidak semua masyarakat mampu menjangkau.
Kapitalis sekuler melahirkan sistem ekonomi liberal, yang menyebabkan harta hanya berputar pada sebagian orang saja. Inilah yang menyebabkan sulitnya masyarakat mengakses barang dan jasa. Dalam hal ini makanan bergizi.

Walhasil bagaimana stunting bisa selesai jika sistem kapitalis sekuler tetap menjadi acuan dalam mengatur masyarakat.

Solusi Islam untuk permasalahan stunting

Islam menetapkan fungsi pemerintah adalah sebagai pengatur urusan rakyat. Terwujudnya kemaslahatan masyarakat menjadi fokus perhatiannya. Untuk merealisasikannya, Islam menetapkan sistem pengurusan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Diantaranya Islam menetapkan sistem pendidikan yang bertujuan mewujudkan masyarakat siap dalam mengelola dan mengatur kehidupannya dengan benar, cakap dalam mengatasi berbagai persoalan, cerdas dalam memimpin segala aspek untuk meraih kemaslahatan. Sistem pendidikan dipandang sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat. Sehingga persoalan masyarakat yang rendah pengetahuan akan asupan Gizi, gak cakap dalam pola asuh dan pola makan tidak akan terjadi di dalamnya.

Islam juga menetapkan sistem ekonomi yang berbasis distribusi kekayaan secara merata. Islam menetapkan dengan jelas pembagian kekayaan berdasarkan kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dengan pembatasan ini, Islam memastikan distribusinya berjalan sesuai kepemilikan.

Kepemilikan individu, yaitu harta yang bisa dimiliki individu, biasanya berkapasitas kecil. Dalam hal ini, Islam akan memberikan berbagai kemudahan pada individu untuk bisa mengaksesnya. Tidak akan ditemukan birokrasi panjang dan berbelit seperti yang terjadi sekarang ini. Bahkan Islam akan membangun berbagai fasilitas infrastuktur untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Seperti jalan, pelabuhan, bandara, jalur kereta api,sarana transportasi, pasar, dan lain-lain. Semuanya menjadi fasilitas bersama. Tidak akan ada pemungutan apapun, seperti yang terjadi sekarang ini.

Kepemilikan umum adalah harta yang penciptaannya memiliki tabiat milik umum. Seperti air, api, dan padang gembalaan, juga sumber daya alam. Semuanya berkapasitas besar, seperti air mengalir. Islam akan memastikan semua ini terdistribusi hanya untuk kepentingan masyarakat. Dari masyarakat bersama menikmatinya dengan mudah hingga menikmati berbagai hak umum, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan penerangan karena disubsidi penuh oleh negara dari pembiayaan hasil eksploitasi SDA. Dengan ini, maka tidak akan ditemukan masyarakat yang tidak bisa mengakses Gizi. Tidak akan juga ditemukan masalah pelayanan kesehatan. Justru sebaliknya ibu hamil, melahirkan hingga proses membesarkan anak balita akan mendapat perhatian penuh oleh negara.

Kepemilikan negara, adalah harta yang dimiliki oleh negara, seperti harta-harta rampasan perang, tanah, berbagai fasilitas negara yang ditaklukan berupa berbagai bangunan infrastuktur, dan lain-lain. Ini semua berada dalam hak penuh negara dalam mengelolanya, yang semuanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat.

Islam juga akan menetapkan sistem kesehatan. Kesehatan dipandang sebagai hak umum masyarakat. Negara wajib untuk memperhatikan dan memenuhinya. Negara akan mensubsidi penuh berbagai hal yang dibutuhkan dalam kesehatan. Dari mulai pembangunan rumah sakit berikut berbagai fasilitas pendukungnya, pengadaan para nakes berikut dengan jaminan kehidupannya, pengadaan berbagai obat, dan lain-lain. Negara juga akan sangat memperhatikan kesehatan lingkungan. Apalagi Islam menetapkan bahwa kebersihan sebagian dari iman.
Demikianlah solusi Islam dalam mengatasi masalah stunting.

Wallahu a’lam bishshawab.

 

Penulis adalah Fathimah Salma, Pengelola Home Schooling Mandiri dan Pegiat Literasi

Categories: Kronik