Tantangan Pembangunan Jawa Barat ke Depan: Infrastruktur, Pemerataan, dan Tata Kelola
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Pembangunan di Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan signifikan ke depan, mulai dari ketimpangan wilayah, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.
Menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanadi, meskipun Jawa Barat terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, angka itu belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Masih banyak wilayah di Jawa Barat yang belum tersentuh pembangunan secara optimal. Ketimpangan antara kawasan metropolitan seperti Bandung Raya atau Bodebek dengan wilayah Priangan Timur dan Jawa Barat bagian selatan itu nyata,” ungkap Daddy Rohanadi, kepada elJabar.com.
Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah distribusi infrastruktur yang tidak merata. Contoh nyata adalah akses jalan dan transportasi. Banyak daerah di Jabar Selatan yang belum memiliki jalan nasional atau provinsi yang memadai. Ini berdampak langsung pada akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.
Selain infrastruktur fisik, Daddy juga menyoroti pentingnya pembangunan manusia yang berkelanjutan.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah di Jabar masih di bawah rata-rata provinsi. Ini berarti ada tantangan besar dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Daddy mengungkapkan bahwa perencanaan tata ruang yang tidak konsisten juga menjadi persoalan serius. Menurutnya, banyak daerah di Jawa Barat yang mengalami alih fungsi lahan secara masif tanpa kajian mendalam.
Itu bisa dilihat, bagaimana pesatnya pertumbuhan kawasan perumahan dan industri di pinggiran kota. Sayangnya, itu sering tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti drainase, air bersih, dan ruang terbuka hijau.
“Akibatnya, risiko bencana seperti banjir meningkat,” ujarnya.
Daddy menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih tegas dalam menerapkan kebijakan tata ruang dan lingkungan. Tidak cukup hanya membuat rencana, tapi harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang jelas.
“Jangan sampai kita mengorbankan masa depan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Daddy mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dunia usaha dan masyarakat sipil.
Tidak bisa lagi bekerja sektoral. Isu pembangunan sangat kompleks dan lintas bidang, jadi butuh pendekatan yang kolaboratif.
Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tapi harus menjadi subjek. Transparansi anggaran, partisipasi publik, dan penguatan kelembagaan lokal sangat penting dalam membangun Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan tantangan yang semakin kompleks, Daddy Rohanady menegaskan bahwa masa depan pembangunan Jawa Barat sangat ditentukan oleh keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan strategis yang berpihak pada rakyat.
“Jabar punya potensi besar, tapi kalau tidak dikelola dengan visi dan integritas, semua itu bisa sia-sia,” pungkasnya. (muis)
