Tapping Box Siap Dipasang di Setiap Rumah Makan Wajib Pajak

SUMEDANG,eljabar.com — Guna meningkatkan PAD atau Pendapatan Asli Daerah dari sektor ekonomi melalui pajak dan retribusi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Sumedang, H. Ramdan Ruhendi Dedy merencanakan untuk memasang alat pemantau data transaksi usaha secara daring (tapping box), di tiap Rumah Makan yang telah menjadi Wajib Pajak di Sumedang.

Keinginannya tersebut Ia sampaikan ke hadapan Pjs. Bupati Sumedang, H. Sumarwan Hadisoemarto saat berkunjung ke Kantor Bappenda untuk bersilaturahmi, Rabu, (14/3/18).

Dikatakan Ramdan lebih lanjut, apabila transaksi pembayaran menggunakan sistem komputerisasi, maka akan memudahkan pihaknya untuk mengontrol pendapatan dari setiap transaksi.

“Pemasangan alat monitoring data transaksi usaha secara online yang berfungsi untuk merekam dan menyimpan setiap data transaksi usaha wajib pajak tersebut, akan dapat dipantau secara online dan tepat waktu, dari dashboard (sistem monitoring) yang nantinya ditempatkan di Bappenda,” ungkapnya.

Namun demikian, sampai dengan saat ini, realisasi pemasangan tapping box dimaksud masih menemui kendala, khususunya dalam hal pengadaan alat.

Karena, seperti apa yang dituturkan Ramdan, satu unit alat tersebut berharga sekitar 15 juta rupiah, sedangkan di Kab. Sumedang sendiri terdapat sekitar 141 Rumah Makan yang termasuk Ke dalam Wajib Pajak.

“Apabila kita alokasikan anggaran penyediaan alat untuk sebanyak 150 unit saja, maka yang kita butuhkan adalah sekitar 2 Milyar Rupiah, dan hal ini (pengadaan alat) masih menjadi kendala bagi kita,” tutur Ramdan.

Menanggapi rencana Kepala Bappenda tersebut, Bupati Sumarwan mengatakan, dirinya akan mendukung penuh langkah yang akan diambil Bappenda, dalam hal ini pengadaan alat tapping box.

“Saya rasa apabila memang dibutuhkan, kenapa tidak kita anggarkan untuk penyediaan alat (tapping box) nya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sumarwan juga menegaskan hendaknya pegawai pada Bappenda agar memiliki kreativitas dan inovasi tinggi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak meragukan akan kinerja para pegawai pengelola pajak.

“Mari ciptakan sistem sehingga masyarakat tidak ragu terhadap kinerja kita. Karena seperti kita ketahui, para pegawai di Badan Pengelola pajak selalu menjadi sorotan masyarakat, terlebih Bappenda selaku penyedia anggaran,” tukasnya.