Tim Pemeriksa  BPK RI Laksanakan Exit Meeting Tandai Selesainya Pemeriksaan di Kabupaten Sumedang  – El Jabar

Tim Pemeriksa  BPK RI Laksanakan Exit Meeting Tandai Selesainya Pemeriksaan di Kabupaten Sumedang 

Sumedang, eljabar. Com — Menandai berakhirnya pemeriksaan di Kabupaten Sumedang, Tim Pemeriksa  BPK RI melaksanakan exit meeting  pada Jumat (5/11), di Ruang Kerja Sekretaris Daerah.

Dari pihak BPK, exit meeting dihadiri oleh Ade Kusnadi selaku Wakil Penanggung Jawab beserta anggota tim. Sedangkan dari Pemda Kabupaten Sumedang dihadiri Sekda Herman Suryatman dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumedang Asep Uus Ruspandi.

Menurut Ade Kusnadi, pemeriksaan terkait kinerja atas upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020-2021.

“Rangkaian jadwal pemeriksaan meliputi Pemeriksaan Terinci 12 Oktober-8 November 2021, Rapat Koordinasi Nasional Minggu IV November 2021, Rencana Penyampaian KHP dan Action Plan tanggal 8-12 Desember 2021 dan Rencana Penyampaian LHP Paling telqt 16 Desember 2021,” ujarnya.

Dikatakan, dalam pemeriksaan tersebut terdapat enam indikator penilaian yang terbagi menjadi dua sektor yaitu pelayanan perizinan dan penanaman modal.

“Indikator pertama adalah penyediaan sumber daya dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, kedua kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha, ketiga Pengelolaan Pengaduan dan Konsultasi, keempat Koordinasi antar OPD dalam Pelayanan Penanaman Modal, kelima Pengembangan Iklim penanaman Modal, dan terakhir Promosi Penanaman Modal,” tuturnya.

Sementara itu, Sekda Herman Suryatman mengatakan, perizinan dan investasi adalah sektor penting di setiap Kabupaten Kota Kabupaten dalam pelayanan publik.

“Hasil dari pemeriksaan kinerja ini, diharapkan menjadi bahan masukan agar Sumedang menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal,” katanya.

Dikatakan, hadirnya pelayanan perizinan dan investasi yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Pelayan perizinan terpadu di MPP merupakan ikhtiar pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Categories: Pemerintahan