Tuntut UMK 2022 dan Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Kabupaten Bandung Gelar Aksi – El Jabar

Tuntut UMK 2022 dan Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Kabupaten Bandung Gelar Aksi

Kabupaten Bandung,eljabar.com — Buruh dari delapan serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) di Kanupaten Bandung menuntuk kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 sebesar 10 persen dari besaran UMK tahun 2021. Buruh juga menuntut di pencabutan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan buruh dan pekerja.

Kedelapan SP/SB yang melakukan aksi di depan pintu masuk komplek perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung, adalah SBSI, SPN, Gaspermindo, GOBSI, FSBI, SBSI 92, LIDIK, dan KEP SPSI. Aksi yang dilakukan mulai Selasa 2 November akan terus dilakukan para buruh dan pekerja yang tergabung di delapan SP dan SB di Kabupaten Bandung.

Komisi D DPRD Kabupaten Bandung yang diwakili Ketuanya Maulana Fahmi dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung lainnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H. Rukmana didampingi Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Kawaludin dan perwakilan Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Aam Rahmat menerima audensi terkait tuntutan para buruh tersebut. Perwakilan buruh pun menyerahkan berkas tuntutannya yang disampaikan kepada Maulana Fahmi dan Rukmana.

Eman Suherman, dari FSBI perwakilan aksi massa buruh mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilaksanakan gabungan SP/SB Kabupaten Bandung terus menyuarakan supaya dicabut UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya. “Karena sangat merugikan kaum pekerja/buruh,” kata Eman Suherman.

Para buruh juga, imbuh Eman Suherman , menuntut penegakan hukum ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan fungsi pelaksanannya dari Provinsi Jabar ke Kabupaten Bandung.

“Kami gabungan SP/SB Kabupaten Bandung menuntut kepada Bupati Bandung untuk merekomendasikan kenaikan UMK 2022 sebesar 10 dari nilai UMK 2022. Hal itu sebagai upah percepatan pemulihan ekonomi pekerja/buruh beserta keluarganya dan mempertahankan daya beli masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19,” ujar Eman Suherman.

Sementara Ketua SBSI Usman Firdaus dalam orasinya mengatakan, bahwa saatnya para buruh bangkit dari tidurnya. “UU Cipta Kerja Omnibus Law (Perburuhan) tak berpihak pada buruh. Aksi buruh itu, aksi murni bukan aksi politis. Yang menunggangi politik tak benar. Kita datang ke sini menyampaikan aspirasi, unek-unek. Buruh saatnya bangkit dan bangun dari tidurnya. Sebelumnya tertidur nyenyak,” kata Usman Firdaus.

Dikatakan Usman Firdaus SBSI akan terus menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja, karena tak berperikemanusiaan dan tak berpihak pada buruh. “Itu ranah pusat, UU Omnibus Law, walau ranah pusat, daerah tak tinggal diam,” ucapnya. Sedangkan Ketua DPC SPN Kabupaten Bandung Suharyono mengatakan aksi dari berbagai SP/SB itu menjadi kekuatan bagi buruh untuk menuntut keinginan para buruh. “Melaksanakan aksi ini dilindungi UU dan diatur dalam menyampaikan aspirasi. Ini murni suara buruh untuk menyampaikan tuntutan keinginan buruh. Murni keinginan kita bersama, keinginan buruh,” ucap Suharyono.

Ia mengatakan, jika UMK 2022 tak naik, apakah buruh diam. Karenanya, kata dia, para buruh menolak UU Omnibus Law. “SP/SB tak menerima UU Omnibus Law, karena tidak mensejahterakan para tenaga kerja,” ucapnya.

Suharyono pun berharap kepada pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dari Provinsi Jabar dikembalikan ke Pemkab Bandung. “Soalnya, masih banyak perusahaan tak melaksanakan peraturan ketenagkerjaan, di antaranya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan UMK 2021,” katanya.

Dengan adanya keluhan dan tuntutan para buruh itu, katanya, para buruh turun ke lapangan untuk memperjuangkan hak-haknya. “Aksi hari ini, merupakan aksi awal kita,” katanya.

Ia berharap dengan adanya tuntutan para buruh itu menjadi perhatian khusus pemerintah. “Harapan ini untuk dipertimbangkan oleh Pemkab Bandung,” katanya.

Sama halnya yang dikatakan Gindo dari Gaspermindo Kabupaten Bandung. Ia mengatakan turun aksi ke jalan merupakan awal. “Pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang merugikan buruh. Kami mohon kepada pemerintah cabut UU Cipta kerja. Ini murni perjuangan buruh. Saya menghimbau, Pemkab Bandung untuk mengeluarkan rekomendasi cabut UU Cipta Kerja. Kami mohon bupati mengeluarkan rekomendasi kenaikan UMK 2022 sebesar 10 persen,” katanya.

Gindo pun berharap kepada Pemkab Bandung untuk memantau perusahaan yang tak melaksanakan UMK 2021. “Saya minta ke Pemkab Bandung dalam penegakan ketenagakerjaan karena masih banyak perusahaan yang tak melaksanakan UMK 2021, apalagi ada isu UMK 2022 tak akan naik,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung H. Rukmana mengatakan para buruh menyampaikan aspirasinya merupakan hal yang wajar. “Itu solidaritas para buruh dengan melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya,” kata Rukmana. Rukmana mengatakan, para buruh menuntut pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law. “Dan itu ranah pusat. Kita dari Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Bandung turut memfasilitas, apa yang menjadi aspirasi para buruh tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, dinas yang dipimpinnya, bukan dinas perusahaan, tetapi Dinas Ketenagakerjaan. Rukmana pun mengatakan bahwa pihaknya sedang memikirkan kenaikan UMK 2022, dan ia pun ingin menaikkan upah tersebut.

“Tidak mungkin UMK 2022 turun. Tidak mungkin, UMK Cimahi naik, Kabupaten Bandung tak naik. Itu tak mungkin. Upah kita sama se Bandung Raya,” katanya.

Ia pun akan mengajak para buruh untuk membahas kenaikan UMK 2022 tersebut. Rukmana pun berharap jika ada pengusaha yang nakal dan main-main bisa dilaporkan. “Kita dari Dinas Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan dan melakukan pengawalan,” katanya.

Categories: Parlemen