Wali Kota Sukabumi Tanggapi Kritik DPRD Soal Wakaf
SUKABUMI, eljabar.com – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki angkat bicara soal kritik yang disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi terkait program wakaf,Rabu(9/4/2025)
Ayep Zaki mengaku tak ingin merespon berlebihan kritik tersebut. Dia menilai bahwa pejabat eksekutif dan legislatif sama-sama merupakan produk konstitusi, sehingga mestinya bisa berkolaborasi dalam membangun daerah. Terkait aturan, Ayep Zaki membeberkan program wakaf ini dinaungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf.
“Sebagai sesama anak kandung konstitusi, sama-sama produk undang-undang, seharusnya seorang pejabat eksekutif maupun legislatif, membaca dulu undang-undang sebelum berkomentar. Sebelum berbicara harus hati-hati. Kalau yang berkomentar masyarakat biasa tidak masalah. Tapi kalau pejabat eksekutif apalagi legislatif, saya rasa harus lebih bijaksana. Harus paham,” jelasnya.
Masih kata Ayep Zaki, pihak yang menjalankan program wakaf ini hanya menjalankan amanat undang-undang. Artinya, dalam menjalankan tugasnya juga dilindungi oleh undang-undang. Dia pun mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama-sama, agar prosesnya akuntabel dan transparan. Dia menegaskan jika pada prosesnya tidak sesuai aturan yang berlaku, sudah pasti aparat penegak hukum tak akan tinggal diam.
“Kalau tidak bekerja secara profesional sesuai aturan undang-undang, tentu di kita ada KPK, ada kejaksaan yang ikut mengawasi. Kita sama-sama terbuka, terang benderang dan jalankan secara profesional. Saya juga sampaikan secara terbuka melalui media sosial saya agar semua masyarakat bisa melihat. Karena ini kaitannya dengan publik. Media sosial saya juga untuk kepentingan publik, bukan politik,” ujarnya.
Dia pun meminta agar pejabat eksekutif dan legislatif melakukan kajian serta analisis secara ilmiah terkait program wakaf ini, sehingga akan memandang lebih objektif, bukan secara politis. Lebih baik lagi jika berbasis data dan fakta, sehingga publik mengetahui betul potensi pendapatan daerah dan apa manfaat yang dirasakan dari program tersebut.
“Perlu saya ingatkan, sejak saya dilantik, saya sudah berkomitmen bekerja sepenuhnya untuk masyarakat. Di sini yang saya bela adalah masyarakat. Mengelola anggaran cukup besar tentu risikonya juga besar. Tetapi ini tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Sekali lagi, apabila eksekutif atau legislatif ingin berbicara atau berkomentar, silakan saja, tapi lebih baik baca dan pahami dulu aturannya,” pungkas Ayep Zaki.(Anne)
