Zonasi Sekolah Tampaknya Sudah Banyak Menimbulkan Persoalan – El Jabar

Zonasi Sekolah Tampaknya Sudah Banyak Menimbulkan Persoalan

Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi.

Soreang,eljabar.com – Regulasi menyoal zonasi sekolah tampaknya sudah banyak menimbulkan persoalan. Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi.

“Oleh karena itu, adanya sekolah swasta sangat membantu masyarakat yang akan menyekolahkan anak-anaknya,” ungkap Fahmi saat memberikan keterangannya, Selasa (24/8).

Saat disinggung terkait pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang batal didirikan, Fahmi pun mengaku, telah mendapatkan kabar bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung akan mendirikan bangunan sekolah baru, yaitu 15 SMPN di Kabupaten Bandung. Satu lagi SDN, namun kabarnya rencana pembangunan SDN batal.

Jadi, kalau unit sekolah baru itu bisa menjawab keterserapan calon peserta didik atau siswa baru itu sangat bagus,” kata Fahmi.

Namun, lanjut Fahmi, apakah pembangunan sekolah negeri itu bisa menjawab solusi atau persoalan fundamental pendidikan di Kabupaten Bandung.

“Dengan banyaknya sekolah negeri, apakah nantinya akan mengancam eksistensi sekolah swasta? Padahal selama ini, sekolah swasta itu sangat membantu,” jelasnya.

Nah, kemudian, kata dia, apakah dalam mendirikan sekolah baru itu sesuai dengan tata ruang, jika dilihat dari sisi pemukiman. “Apakah dalam mendirikan sekolah baru itu strategis atau tidak,” ucapnya.

Selama ini, katanya, yang sempat menjadi persoalan itu, khususnya di Kencana Rancaekek, ada SMPN 3 Rancaekek. Apakah itu strategis dan menjawab persoalan-persoalan di lapangan atau tidak?.

Menurutnya, dalam mendirikan sekolah baru itu, selain harus sesuai tata ruang, juga harus strategis. Selain itu secara sosialogis calon peserta didik ada.

“Sekarang jumlah peluang calon siswa, diperbanding dengan jumlah kursi yang tersedia, itu hampir seimbang baik sekolah negeri atau swasta. Jika kita melihat secara global. Contohnya, jumlah muridnya 1.000 orang dan jumlah kursi yang tersedia 1.000 kursi, itu sudah hampir seimbang,” ungkapnya.

Kalau ada unit sekolah baru, kata Fahmi, itu akan makin besar nanti kursi-kursinya yang tersedia makin banyak.

“Nah, yang paling terancam sekolah swasta. Jangan sampai seperti itu. Saya sangat mendukung dengan adanya sekolah negeri itu. Supaya warga yang tidak mampu bisa dibiayai negara dengan cara masuk sekolah negeri. Dan yang kaya, bisa ke swasta,” katanya.

Dikatakan Maulana Fahmi, dalam mendirikan sekolah baru itu, harus sesuai dengan peruntukan lahannya, strategis dan sesuai sosiologis. Selain berada pada kawasan padat penduduk, tidak terkendala pencemaran dan cukup ketersediaan air bersih.

Alamnya bagus, dan tidak tergganggu dengan laju rel kereta api. Selain itu, jauh dari risiko banjir dan hal-hal itu perlu. Selain itu, mohon diperhatikan, sekolah swasta, jangan sampai terancam. Kami tetap mendukung mendirikan sekolah baru. Tapi hal-hal itu harus dipenuhi atau diperhatikan,” tandasnya.

Categories: Parlemen