Aliansi Masyarakat Tuding Anggaran DD Kramian Masalembu Tidak Transparan Banyak Proyek Mangkrak
SUMENEP, eljabar.com – Aliansi Masyarakat Peduli Desa Kramian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, geruduk Balai Desa Setempat.
Puluhan warga datang membawa spanduk yang bertuliskan ‘Biarkan Anak Desa Kramian membangun Desanya sendiri, laksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW)’.
Pasalnya aksi demonstrasi tersebut berawal saat warga mengetahui anggaran Dana Desa (DD) Kramian tahun 2022 belum banyak terealisasi.
Sebab itu, warga juga menuding apabila tahun 2023 tahap 1 dan 2 juga tidak jelas wujudnya. Mereka mempertanyakan bagaimana realisasi tranparansi anggaran DD tersebut.
“Padahal, berdasarkan informasi edaran Aliansi Rakyat Masalembu-Menggugat, jelas rincian DD TA 2022 Rp918.600.000, DD TA 2023 Rp1.557.663.000, harusnya pemerintah desa (Pemdes) menyampaikan informasi publik tersebut secara transparan bukan malah terkesan menutupi,” ungkapwarga inisial MTDT saat berorasi, Rabu (30/8/2023) kemarin di balai desa setempat.
Warga juga menilai, Pemdes Kramaian sengaja menutup-nutupi informasi anggaran DD tersebut selama beberapa tahun terakhir.
“Pemdes, ini terkesan ingin menutupi informasi,” tegas MTDT.
Di sisi lain, Kepala Desa (Kades) Kramian yang sebelumnya meninggal dunia sudah hampir 2 tahun dan digantikan oleh penanggungjawab (Pj) itu malah terkesan tertutup kepada warga.
“Selama dipimpin Pj, selama itu tidak pernah ada Musrembang Desa, harusnya ada Pemilihan Antar Waktu (PAW),” tuding MTDT dalam orasinya.
“Ini kalau gak diganti berpotensi terjadinya masalah secara berkelanjutan, dan berdampak buruk bagi pembangunan Desa Kramian, kabarnya surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Pak Camat sudah lama dilayangkan untuk merekomendasikan PAW di Desa Kramian, cuma sampai detik ini tidak ada hasil,” kata MTDT lebih lanjut.
Pihaknya juga membeberkan, bahwa sebelumnya Pj Desa Kramian, atas nama Idris, pernah mengatakan, apabila PAW tidak bisa dilakukan sebelum pemilihan umum (Pemilu) selesai.
“Tapi ketika ditanya aturannya, dia malah berdalih, cari sendiri,” ucapnya.
Untuk diketahui, Pulau Kramian secara administrasi merupakan salah satu dari 4 desa yang ada di Kecamatan Masalembu.
Oleh sebab itu pihaknya berharap, pihak kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep dapat merespon cepat adanya persoalan tersebut.
“Tentu, hal ini agar tidak melebar menjadi masalah yang lebih serius, mengingat kita sudah tidak percaya lagi dengan Pemdes Kramian, karena tidak terbuka masalah anggaran DD kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Pj Desa Kramian, Idris berikut Camat Masalembu, Auzai Rahman, belum merespon adanya tudingan warganya itu.
Sebab, saat Rangkuman mencoba melakukan upaya konfirmasi melalui sambungan teleponnya belum ada respon, meski terdengar nada nunggu telfonnya berdering aktif.
Meski demikian, Ketua BPD Kramian, Lafandi, merespon atas apa yang menjadi persolan di desanya tersebut.
Dia membenarkan, bahwa anggaran DD Kramaian tahun 2022 belum terealisasi. Namun, untuk tahun 2023 masih dalam proses pengerjaan proyek, salahsatunya perbaikan jalan dan penerangan lampu.
“Untuk tahun yang 2022 (itu Pj-nya Pak Askar, red). Dia menjabat kalau nggak salah 1 tahun lebih. Dia anggarannya untuk paving, namun tahap kedua dan pertama memang tidak dikerjakan,”
Namun untuk yang tahun ini, kata dia, ada sejumlah proyek perbaikan jalan yang memang tidak dikerjakan karena kendala cuaca.
“Untuk yang tahun ini Pj-nya itu dia kali diganti. Nah untuk yang perbaikan jalan saya tahu, memang tidak dikerjakan karena kendala cuaca,” katanya.
Hanya saja, untuk tahap pertama proyek tersebut sudah berjalan pelaksanaannya.
“Cuma keterlambatan waktu, tapi sampai saat ini masih berjalan hingga tahap kedua,” dalihnya.
Sayangnya, ia tidak berani menyebutkan ada berapa proyek dari anggaran DD itu. Alasannya, belum dilakukan musyawarah desa (Musdes).
Bahkan Lafandi mengaku, bahwa anggaran DD tahun 2022 tidak tahu menahu dikelola oleh siapa. Sebab, menurutnya, ada dua kali pergantian Pj desa setempat.
Akan tetapi, pihaknya telah mengaku sudah menekan PJ Desa Kramian agar sejumlah proyek yang sudah berjalan segera diselesaikan.
Terpisah, disinggung soal pelaksanaan PAW, dia mengatakan, bahwa mekanisme pelaksanannya sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
“Kami sudah menyurati ke Kecamatan Masalembu. Terus yang kedua kita sudah menyurati ke DPMD sampai ke Bupati. Tapi sampai saat ini masih belum ada respon,” tandasnya.
Pastinya, kata dia lebih lanjut, ketika sudah pelaksanaan PAW, masyarakat dan para tokoh setempat akan dilibatkan. (ury)
