APBD Jabar 2021, Antara Harapan dan Kenyataan. Nandang: Lonjakan BTT Harus Menjadi Fokus Perhatian DPRD – El Jabar

APBD Jabar 2021, Antara Harapan dan Kenyataan. Nandang: Lonjakan BTT Harus Menjadi Fokus Perhatian DPRD

BANDUNG, elJabar.com — Kinerja keuangan Pemprov Jabar ditengah Pandemi, dilihat dari rencanan dan serapan APBD 2021 masih kurang progresif. Artinya untuk menjadi “triger” mengatasi dampak pandemic di sector ekonomi, masih belum bisa diandalkan.

Hal tersebut menurut pemerhati anggaran Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman, berdampak terhadap kinerja pendapatan daerah, khususnya PAD dan juga cara intervensi dalam bentuk program dan kegiatan yang sudah diserap masih relative rendah.

Dalam catatan Nandang, realisasi pendapatan sampai September, baru sekitar 57,2% atau sekitar 24 triliun dari rencana 41,4 triliun. Sementara serapan Belanja Daerah sekitar 50,4% atau sekitar 22,4 triliun dari rencana 44,5 triliun.

“Padahal tahun anggaran tersisa sekitar dua bulan efektif. Jadi masih cukup berat untuk mencapai target seperti yang dicanangkan dalam APBD 2021 ini,” ujar Nandang, kepada elJabar.com, Senin (26/10).

Sepertinya pada saat menyusun perencanaan APBD 2021, pendapatan dan belanja kurang mempertimbangkan Pandemi akan berlangsung cukup lama. Sehingga membuat rencana pendapatan daerah cukup optimistic, hampir sama dengan waktu sebelum Covid.

“Padahal kita tahu dampak pendemi sangat berpengaruh ke roda ekonomi masyarakat. Dampaknya PAD, capaiannya kurang dadri target. Kita bisa lihat pendapatan pajak kendaraan masih cukup jauh dari target yang direncanakan,” ungkap Nandang.

Sumber pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 25,07 triliun, dan beberapa capaian pajak daerah masih jauh dari rencana. Seperti dari pajak daerah baru terkumpul sekitar 54,2%, atau sekitar 12,7 triliun dari rencana 23,4  triliun, idealnya harus sudah masuk sekitar 70-80% atau sekitar 18 triliun.

Sedangkan pada sector Belanja, menurut Nandang Suherman, sebagian besar untuk Belanja Operasi sekitar 24,8 triliun (62,3%), Belanja Modal sekitar 3,2 triliun (7,2%) dan Belanja Transfer ke daerah Kab/kota 16,2 triliun (36,4%) serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar 369 Miliar (0,8%).

Serapan belanja Operasi yang di dalamnya ada belanja pegawai, belanja barang dan Jasa serta belanja hibah dan belanja bantuan sosial, serapannya sudah diatas 62,3%. Ada yang menarik dari belanja barang dan jasa, yakni untuk serapan sampai September 2021 ini sudah melebih dari rencana, yaitu dari rencanan Rp. 7.220.375.246.644,- sudah diserap sekitar Rp. 11.283.015.250.797 (156,3%).

Dengan penambahan cukup besar, serapan untuk Belanja Jasa Kantor juga dari rencana Rp. 2.935.106.783.889,-, sudah diserap Rp. 10.898.733.877.638,- atau lonjakan (371,3%).

“Bagaimana ini bisa terjadi, apakah tidak diperhitungkan sejaka awal, atau terjadi sesuatu yang ‘luarbiasa’, sehingga harus ada penambahan belanja dengan serapan seperti itu,” kata Nandang.

Namun Belanja Modal yang terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan dan Irigasi, Belanja Modal Gedung serta Belanja Modal Tanah, serapannya masih sangat rendah, baru sekitar 9,1%.

“Padahal belanja modal ini banyak langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dalam perencanaan APBD 2021 di belanja modal ada yg cukup menarik, apabila kita bandingkan antara alokasi untuk belanja jalan dan jembatan sekitar 463 miliar, sementara Belanja Modal untuk Peralatan Rumah Tangga sekitar 225 miliar.

Sungguh memprihatinkan sekali, sudah prosentase belanja modal relative kecil, namun penggunaannya juga kurang memperioritas kebutuhan masyarakat. Belanja jalan dan jembatan, jelas untuk peningkatan layanan masyarakat, memperlancar arus perpindahan barang dan jasa kalau jalan dan jembatannya mulus.

“Sementara belanja alat rumah tangga, sebagian besar untuk fasilitas internal aparatur pemerintahan,” katanya.

Dengan sisa waktu yang tinggal dua bulan lagi, sepertinya target yang sudah disepakatai dalam APBD 2021 tidak akan tercapai. Maka akan terjadi perubahan drastic di APBD Perubahan 2021 ini.

Yang perlu dicermati adalah terjadi lonjakan belanja tidak terduga (BTT) yang semula direncanakan hanya sekitar 369 miliar, namun dalam realisasinya sampai September sudah mencapai sekitar 2,1 triliun.

“Pasti ini dialokasikan untuk penanganan Covid19, dan tidak harus mendapat persetujuan DPRD. Ini yang harus menjadi focus perhatian DPRD dalam perubahan APBD 2021 dan perencanaan untuk APBD 2022,” tandas Nandang.

Dari data-data diatas, menurut Nandang, kinerja Pemprov Jabar masih harus diberi “vitamin” ekstra agar lebih focus dan trengginas dalam menggali pendapatan daerah, termasuk membelanjakan untuk kepentigan masyarakat dalam mengatasi pandemic covid 19 ini. (muis)

Categories: Regional