Bundaran Cibiru Ditata, Farhan Tegaskan PKL Boleh Berjualan dengan Empat Ketentuan

BANDUNG, eljabar.com – Pemerintah Kota Bandung mulai menata dan menertibkan kawasan Bundaran Cibiru sebagai salah satu pintu masuk Kota Bandung. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan perbatasan yang lebih tertib, teratur, dan nyaman, sekaligus mengatur aktivitas pedagang kaki lima (PKL) agar tidak mengganggu fungsi ruang publik.
Penertiban tersebut melibatkan Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, Satpol PP Kota Bandung, serta Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi lintas wilayah dan instansi ini diperlukan mengingat Bundaran Cibiru berada di kawasan perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat dan kendaraan cukup tinggi.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan Bundaran Cibiru merupakan hasil koordinasi antara Pemkot Bandung dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi.
“Pelaksanaannya hasil koordinasi kami dengan keseluruhan dari dua kecamatan, Kecamatan Cibiru dan Kecamatan Panyileukan, diperkuat oleh Satpol PP Kota Bandung dan dari provinsi,” kata Farhan, Selasa (03/11/2026).
Menurut Farhan, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperlukan karena kawasan tersebut berada di wilayah perbatasan. Penataan tidak hanya menyangkut ketertiban aktivitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang pengembangan kawasan agar memiliki identitas dan tampilan yang lebih representatif.
Pemkot Bandung, lanjutnya, tengah melihat kemungkinan menghadirkan landmark atau penanda khas kota di kawasan perbatasan. Gagasan tersebut sejalan dengan rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menata sejumlah kawasan perbatasan dengan konsep landmark, sebagaimana telah ditunjukkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Subang.
Bundaran Cibiru dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan karena menjadi salah satu akses masuk Kota Bandung dengan aktivitas masyarakat dan arus kendaraan yang cukup padat.
PKL Tetap Boleh Berjualan, tetapi Harus Tertib
Terkait keberadaan pedagang kaki lima, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung tidak bermaksud melarang masyarakat mencari nafkah melalui kegiatan berdagang. Namun, aktivitas perdagangan harus mengikuti ketentuan dan penataan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, penataan dilakukan agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik.
Farhan juga memastikan bahwa pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada pedagang yang terdampak penertiban. Hal tersebut, kata dia, tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang berlaku.
“Kami tidak berani memberikan kompensasi karena berdasarkan Perda kita tidak boleh memberikan kompensasi. Tapi, kami tidak melarang untuk berdagang hanya saja dagangnya diatur ulang,” ungkap Farhan.
Dengan demikian, pedagang tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usaha, tetapi harus menyesuaikan aktivitasnya dengan aturan penataan kawasan.
Empat Prinsip Penataan Aktivitas PKL
Dalam penataan kawasan Bundaran Cibiru, Pemkot Bandung menetapkan empat prinsip yang wajib dipatuhi para pedagang. Ketentuan tersebut diarahkan untuk menjaga agar kegiatan usaha tetap berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar.
Pertama, pedagang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permanen di lokasi berjualan. Kedua, penggunaan bangunan semi permanen juga tidak diperkenankan.
Ketiga, pedagang wajib menerapkan prinsip datang bersih dan pulang bersih. Artinya, setiap pedagang harus menjaga kebersihan lokasi selama berjualan serta memastikan tidak meninggalkan sampah atau sisa aktivitas perdagangan setelah selesai.
Keempat, waktu operasional perdagangan dibatasi maksimal 12 jam. Pembatasan ini menjadi bagian dari pengaturan aktivitas agar penggunaan kawasan tetap terkendali.
“Empat prinsip ini harus dipenuhi. Tidak boleh permanen, tidak boleh semi permanen, dagangnya datang bersih pulang bersih dan operasionalnya maksimum 12 jam,” tutur Farhan.
Melalui penataan tersebut, Pemkot Bandung berharap kawasan Bundaran Cibiru dapat berkembang menjadi pintu masuk kota yang lebih tertib dan memiliki identitas kawasan yang jelas. Di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berlangsung dengan memperhatikan aturan, kebersihan, serta kenyamanan bersama. *red







