Farhan Perkuat Ekosistem UMKM Bandung, Inkubasi Bisnis Terintegrasi Didorong untuk Bantu Usaha Naik Kelas

BANDUNG, eljabar.com – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang, meningkatkan daya saing, serta naik kelas secara berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menghadiri peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan UMKM Kota Bandung Naik Kelas Berkelanjutan di Hotel Grandia Bandung, Kamis (05/11/2026).
Farhan mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian Kota Bandung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari penguatan proses produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk.
Menurutnya, pengembangan UMKM tidak bisa hanya bertumpu pada satu pihak. Diperlukan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, sektor perbankan, serta komunitas pelaku ekonomi agar berbagai kebutuhan usaha dapat ditangani secara berkesinambungan.
Penguatan tersebut, lanjut Farhan, juga harus menyentuh pembenahan rantai pasok, terutama pada sektor pangan. Pelaku usaha besar dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan baku sehingga UMKM dapat memperoleh pasokan secara lebih terjamin.
Dengan rantai pasok yang lebih tertata, pelaku usaha diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi, meningkatkan kualitas barang, serta memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten.
Selain penguatan produksi dan distribusi, Pemkot Bandung juga tengah mendorong sejumlah kebijakan untuk mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL).
Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung mendorong pengembangan konsep PKL sebagai kategori usaha tersendiri yang memiliki karakteristik mobilitas. Artinya, aktivitas usaha tetap dapat berlangsung tanpa menjadikan ruang publik sebagai lokasi usaha permanen.
Kebijakan tersebut bertujuan mempertahankan karakteristik usaha PKL sekaligus menjaga fungsi ruang publik agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat. Penataan dilakukan dengan prinsip datang bersih dan pulang bersih, seraya memperhatikan kepentingan pedagang maupun pengguna ruang publik lainnya.
“PKL itu memiliki model bisnis sendiri. Kita ingin mempertahankan karakteristik tersebut, tetapi pada saat yang sama ruang publik juga harus tetap terjaga,” kata Farhan.
Sertifikasi Halal dan Pembayaran Digital Jadi Perhatian
Di bidang peningkatan kualitas dan daya saing produk, Pemkot Bandung turut mendorong perluasan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Farhan menilai, sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian dan rasa aman kepada konsumen, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal. Dengan demikian, produk UMKM Bandung diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.
Selain sertifikasi halal, Farhan mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Menurutnya, penggunaan QRIS dapat mempermudah proses transaksi, mempercepat pelayanan, serta memberikan kemudahan bagi konsumen. Sistem pembayaran digital tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melayani wisatawan dari sejumlah negara yang telah menggunakan sistem pembayaran tersebut.
Pemanfaatan teknologi digital, dengan demikian, menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong UMKM beradaptasi dengan perubahan pola transaksi dan kebutuhan konsumen.
Fesyen dan Sepatu Lokal Punya Potensi Dikembangkan
Dalam kesempatan itu, Farhan juga menyoroti potensi sektor fesyen, khususnya produk busana muslim dan muslimah, serta industri sepatu lokal yang selama ini menjadi bagian dari identitas ekonomi kreatif Kota Bandung.
Ia menilai Bandung memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk fesyen dan alas kaki dengan desain serta kualitas yang kompetitif. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas produksi, inovasi desain, dan pengembangan pasar.
Namun, Farhan mengingatkan bahwa penguatan pasar domestik perlu menjadi perhatian sebelum produk lokal didorong lebih luas ke pasar ekspor.
Menurutnya, pasar dalam negeri dapat menjadi fondasi bagi pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas produksi, menjaga konsistensi kualitas, sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.
Apabila pasar domestik dapat diperkuat, pelaku usaha akan memiliki pijakan yang lebih baik untuk memperluas jangkauan pemasaran dan menghadapi persaingan di pasar yang lebih luas.
Farhan menegaskan, pemerintah dalam pengembangan UMKM berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator. Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses, serta mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pengembangan bisnis mereka.
Ia berharap Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi dapat menjadi ruang pembinaan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jejaring, memperkuat manajemen, serta mengembangkan bisnis secara lebih profesional.
Melalui program tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan komunitas diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan komitmen, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan dan dukungan nyata bagi pelaku usaha.
Farhan optimistis, penguatan ekosistem melalui kolaborasi lintas sektor dapat membuka lebih banyak peluang bagi UMKM Kota Bandung untuk berkembang, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. *red








