Islam Menjamin Ketahanan Pangan - El Jabar

Islam Menjamin Ketahanan Pangan

Penulis adalah Ika Mustaqiroh Revowriter Majalengka 1
Ika Mustaqiroh, Revowriter Majalengka.

PANDEMI global covid-19 telah genap satu tahun. Dampak dari wabah ini telah merusak tatanan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Berbagai sektor ekonomi terpukul hebat akibat Covid-19 ini, termasuk ancaman ketahanan pangan dunia. Bagaimana kondisi pangan global, Indonesia, khususnya Jawa Barat selama maupun pasca-wabah virus COVID-19?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa ancaman krisis pangan di dunia, terutama di Indonesia tidak main-main. Airlangga menjelaskan US Departement of Agriculture (USDA) International Grains Council (IGC) memproyeksikan bahwa produksi padi global pada 2019/2020 menurun 0,4% sampai 0,5%, dibandingkan dengan produksi pada 2018/2019.

Negara pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam, diakui Airlangga juga akan memasuki musim kering. Sementara Vietnam dan India juga sudah melakukan pembatasan ekspor. Oleh karena itu, Indonesia dipandang perlu untuk memproduksi sendiri kebutuhan pangannya, terutama produksi beras. “Karena kalau mengandalkan ekspor cukup sulit,” jelas Airlangga. (cbncindonesia.com, 16/6/2020)

Jika krisis pangan menjadi ancaman nyata Indonesia, wilayah Jawa Barat pun pasti akan terkena dampaknya juga. Jawa Barat yang lokasinya sangat dekat dengan ibukota Jakarta, saat ini mau tidak mau menjadi kota metropolis. Jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa. Jika terjadi krisis pangan, tentu impactnya akan membahayakan yakni terjadinya kelaparan. Oleh karena itu, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Husin SE, mendorong pemprov melakukan langkah-langkah prioritas yang diperlukan untuk melindungi petani dan lahan pertanian, demi menjaga stabilitas pangan di Jawa Barat. (radarcirebon.com/ 14/12/2020)

Kita harus akui bahwa kondisi ketahanan pangan kita sejak sebelum pandemi sudah carut marut. Meski dikenal sebagai negara dengan empat musim yang memiliki tanah subur, juga luas wilayah laut yang luas dan kaya akan ikan, pada kenyataannya kita masih harus mengimpor bahan pangan dari luar negri. Contohnya 11 kebutuhan pangan yang selalu dipenuhi oleh produk impor seperti gula (India), bawang putih (China), daging sapi/kerbau (Brazil), beras (Vietnam, Thailand), jagung (Argentina), bawang merah (Vietnam, India, Thailand), cabai besar (China, Malaysia), cabai rawit (India, China), daging ayam ras (Brazil), telur ayam ras (Amerika), dan minyak goreng (Malaysia, Papua Nugini, Singapore, Thailand,). Dan masih banyak kubutuhan pokok lainnya hasil impor, termasuk garam. Padahal jika ada political will dari pemerintah untuk mengembangkan usaha rakyat dan berkualitas tinggi, tentu saja impor menjadi suatu kebijakan yang tidak diperlukan.

Adanya pemberlakukan PSBB, pembatasan, dan karantina selama pandemi menyebabkan terganggunya harga, akses ke sumber makanan/pangan, rantai pasok dan produksi. Ada rasa khawatir para petani untuk keluar rumah. Belum juga perubahan iklim, serangan hama, dan bencana banjir. Minimalisnya upaya pemerintah mengantisipasi kondisi nonteknis ini berakibat langkanya stok pangan. Kita pun tidak bisa mengandalkan impor, karena negara-negara pensuplay tersebut adalah negara-negara yang mengalami wabah hebat Covid-19, sehingga dilakukan pembatasan ekspor.

Ada banyak penghambat dalam terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan, yakni keberpihakan anggaran. Bagaimana mungkin kedaulatan pangan tercipta bila anggaran sektor pangan dari tahun ke tahun terus dipangkas dan mengalami penurunan. Sehingga membuat mahalnya sarana untuk produksi pangan seperti alsintan, benih, pupuk, pestisida dsb berakibat pada tingginya biaya produksi dan harga jual tidak bersaing.

Penguasaan lahan oleh korporasi dan pembiaran alih fungsinya. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyatakan 82 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh korporasi besar. Umumnya digunakan untuk konsesi dan izin di sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan. Di samping itu konversi lahan pertanian menjadi non pertanian berjalan masif. Seperti kebijakan pembangunan kota metropolitan Segitiga  Rebana yang dibangun. Lahan pertanian ratusan hektar hilang akibat pembangunan ini. Akibatnya produksi pangan terus melorot.

Berlepastangannya pemerintah pada aspek distribusi pangan. Hal ini berakibat merajalelanya para mafia pangan mulai dari penimbun, spekulan hingga kartel pangan. Diperburuk dengan sistem pasar bebas sehingga membuka ruang yang makin lebar bagi bermainnya spekulan dari luar. Sehingga harga bahan-bahan pangan bukan lagi diatur dengan mekanisme supply dan demand, namun harga seenaknya dikendalikan spekulan dan kartel. Bahkan korporasi (spekulan) tak jarang ikut menentukan impor pangan.

Liberalisasi Fungsi Bulog. Saat ini Bulog bukan lagi lembaga negara yang berfungsi sebagai pelayan rakyat. Namun telah beralih menjadi korporasi yang berorientasi untung rugi. Sehingga perannya untuk stabilisator harga dan penyimpan stok pangan makin hilang. Begitu pula BUMN pangan yang seharusnya menjadi representasi negara, turut pula membisniskan kebutuhan pangan rakyat dan berorientasi untung.

Sementara dalam hal distribusi, diakui pula bahwa sistem logistik pangan kita tidak memadai. Lemahnya negara pada aspek logistik juga memberikan kontribusi pada mahalnya biaya pengiriman dan tidak meratanya penyebaran pangan ke seluruh wilayah karena infrastruktur minim. Adanya otonomi daerah makin mempertajam gap antar daerah baik dari sisi ongkos juga prioritas kebijakan pangan. Akibat dari semua itu masyarakat sulit mengakses bahan pangan bahkan harganya sangat mahal.

Kelalaian negara membangun ketahanan dan kedaulatan pangan berkelindan dengan konsep penanggulangan wabah yang tidak tepat dinilai berimbas pada goncangan sistem penyediaan pangan. Saat wabah menyebar, daerah terkena wabah harusnya segera diisolasi agar wabah tidak menyebar ke tempat lain. Tidak ada yang boleh keluar-masuk dari daerah tersebut agar proses penularan berantai dapat dihentikan. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah saw: “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (HR al-Bukhari).

Namun, karena sistem kapitalisme yang dianut oleh Indonesia dan dunia yang berorientasi manfaat secara ekonomi dalam setiap aktifitasnya, sementara nilai kemanusiaan, akhlak dan agama ditinggalkan, maka penanganan wabah ini sangat sulit dihentikan.

Ini sejumlah gambaran lemahnya ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia yang mengancam pemenuhan pangan rakyat. Dalam keadaan normal saja, pemerintah telah abai dalam menjamin produksi, distribusi serta konsumsi, apalagi dalam kondisi pandemi. Kelalaian ini dibayar dengan penderitaan rakyat akibat krisis pangan bahkan meninggal karena kelaparan. Dan dalam badai corona saat ini, entah berapa lagi korban akan berjatuhan tersebab pengabaian negara. Sudah saatnya pemerintah mengakui kesalahan dan melakukan perubahan yang mendasar dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebab sistem neoliberal kapitalisme yang digunakan selama ini terbukti gagal mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. ***

Penulis adalah Ika Mustaqiroh, Revowriter Majalengka

Categories: Kronik