Safari Jurnalistik 2026, Hilman Hidayat: AI Boleh Percepat Produksi Berita, tetapi Manusia Tetap Pegang Kendali

BANDUNG, eljabar.com – Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja industri media dan ruang redaksi. Teknologi ini mampu mempercepat proses produksi berita, mulai dari transkripsi wawancara, penerjemahan, pengolahan data, hingga penyusunan ringkasan dokumen. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI juga menghadirkan tantangan serius terkait etika jurnalistik, akurasi informasi, perlindungan data, serta tanggung jawab editorial.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kegiatan Safari Jurnalistik 2026 hasil kerja sama PT Astra International Tbk dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, yang mengangkat tema “Jurnalisme Pasca Ledakan AI: Bagaimana Media Massa Menempatkan Diri?”

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Bandung, Rabu (11/11/2026), dengan menghadirkan Ketua Bidang Multimedia dan IT PWI Pusat, Hilman Hidayat, S.Sos., M.Si., sebagai pemateri.

Dalam paparannya bertajuk “Jurnalisme di Era AI: Menjaga Etika, Akurasi, dan Nilai Berita di Tengah Otomasi” Hilman menguraikan bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah cara kerja ruang redaksi sekaligus menuntut wartawan dan perusahaan pers untuk memperkuat standar kehati-hatian dalam memproduksi berita.

Ia menjelaskan bahwa AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, melainkan sudah menjadi bagian dari praktik kerja jurnalistik. Pemanfaatannya semakin luas karena mampu membantu berbagai pekerjaan teknis yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar.

Namun, kecepatan produksi tidak boleh mengorbankan kebenaran informasi. Karena itu, penggunaan AI harus tetap berada dalam kendali manusia, khususnya wartawan, editor, dan pemimpin redaksi.

75 Persen Jurnalis Indonesia Sudah Menggunakan AI

Dalam materi presentasinya, Hilman memaparkan hasil survei BBC Media Action yang dipresentasikan pada Februari 2026. Survei terhadap lebih dari 200 jurnalis tersebut menunjukkan bahwa sekitar 75 persen jurnalis Indonesia telah menggunakan AI dalam pekerjaan mereka.

Data tersebut menggambarkan bahwa teknologi kecerdasan buatan semakin diterima dan dimanfaatkan dalam aktivitas jurnalistik.

Perubahan utama yang terjadi di ruang redaksi terlihat dari meningkatnya kecepatan proses produksi berita. AI dapat membantu melakukan transkripsi wawancara dari audio menjadi teks, menyusun ringkasan dokumen, menerjemahkan materi, serta membantu pengolahan data.

Di sisi lain, penggunaan teknologi tersebut juga memperbesar sejumlah risiko, antara lain halusinasi informasi, bias, manipulasi visual, hingga kebocoran data.

Hilman menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan aset penting yang harus terus dijaga oleh perusahaan media. Kepercayaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis dimiliki media, tetapi harus dibangun melalui pemberitaan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, terdapat prinsip penting yang menjadi landasan pemaparannya, yakni AI mempercepat proses, sedangkan verifikasi menjaga kebenaran.

Pedoman Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik Tetap Menjadi Pagar

Salah satu perhatian utama Hilman adalah landasan etika penggunaan AI dalam karya jurnalistik.

Ia mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik yang ditetapkan pada 22 Januari 2025 dan berstatus berlaku.

Pedoman tersebut menjadi landasan bagi insan pers dalam memanfaatkan teknologi AI tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.

Dalam materi tersebut, terdapat sejumlah prinsip utama yang harus diperhatikan.

Pertama, Kode Etik Jurnalistik tetap berlaku. Penggunaan teknologi AI tidak menghapus kewajiban wartawan untuk bekerja secara profesional, menjaga akurasi, serta mematuhi standar etika profesi.

Kedua, kendali manusia harus tetap berada dalam seluruh tahapan produksi berita. AI dapat membantu pekerjaan teknis, tetapi manusia tetap bertanggung jawab mengendalikan proses sejak perencanaan hingga publikasi.

Ketiga, verifikasi wajib dilakukan. Setiap informasi maupun materi yang dihasilkan atau dibantu AI harus diperiksa sebelum digunakan dalam pemberitaan.

Keempat, transparansi harus diperhatikan. Penggunaan AI perlu dijelaskan secara proporsional kepada pembaca apabila relevan dengan kepentingan publik.

Kelima, tanggung jawab karya jurnalistik tetap berada pada perusahaan pers. Teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas berita yang dipublikasikan.

Selain itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan perlindungan hak cipta, privasi, dan keamanan data.

AI Bisa Membantu Pekerjaan Teknis, tetapi Tidak Menentukan Nilai Berita

Hilman juga menjelaskan bahwa pemanfaatan AI dalam ruang redaksi perlu dibedakan secara tegas antara pekerjaan teknis yang dapat dibantu mesin dan keputusan jurnalistik yang harus tetap dilakukan manusia.

Dalam pekerjaan teknis, AI dapat dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan, di antaranya:

1. Mengubah rekaman audio wawancara menjadi teks melalui proses transkripsi.
2. Menerjemahkan dan membuat ringkasan dokumen.
3. Mengelompokkan data serta membantu menemukan pola informasi.
4. Memeriksa ejaan dan memberikan alternatif judul berita.
5. Membantu pengelolaan metadata dan pemberian tanda atau tagging pada konten.

Pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja wartawan dan redaksi.

Namun, terdapat sejumlah keputusan penting yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada teknologi AI.

Penentuan sudut pandang atau angle dan nilai berita (news value) tetap menjadi kewenangan manusia. Begitu pula proses investigasi, wawancara, penilaian dampak sosial, pertimbangan kepentingan publik, serta pengambilan keputusan etis sebelum berita diterbitkan.

Wartawan juga harus memastikan konteks pemberitaan, keadilan terhadap pihak yang diberitakan, dan empati dalam penyajian informasi.

Dengan demikian, AI hanya berperan sebagai asisten yang memberikan dukungan teknis, sedangkan keputusan akhir tetap menjadi tanggung jawab redaksi.

Lima Lapis Pengendalian Editorial Sebelum Berita Diterbitkan

Dalam materi berikutnya, Hilman memperkenalkan konsep human-in-the-loop, yaitu keterlibatan dan pengendalian manusia dalam seluruh tahapan penggunaan AI untuk produksi berita.

Konsep ini menjadi penting agar teknologi tidak mengambil alih tanggung jawab jurnalistik.

Terdapat lima lapis pengendalian editorial yang perlu dilakukan sebelum sebuah berita diterbitkan.

1. Verifikasi

Tahap pertama adalah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh informasi yang akan dimuat dalam berita.

Wartawan dan editor harus memeriksa nama, angka, kutipan, gambar, serta sumber primer. Setiap informasi yang berasal dari hasil pengolahan AI harus diuji kembali kebenarannya.

2. Penilaian Nilai Berita

Tahap kedua adalah memastikan bahwa berita memiliki kepentingan publik dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat.

Penentuan nilai berita tidak cukup hanya berdasarkan popularitas atau kemudahan produksi konten, tetapi harus mempertimbangkan relevansi dan manfaat informasi bagi pembaca.

3. Pemeriksaan Editorial

Tahap ketiga adalah pemeriksaan konteks, keberimbangan, bias, dan empati.

Editor harus memastikan bahwa pemberitaan tidak menghilangkan konteks penting, tidak merugikan pihak tertentu akibat informasi yang tidak terverifikasi, serta tetap memperhatikan prinsip keberimbangan.

4. Persetujuan Publikasi

Tahap keempat adalah pengambilan keputusan akhir oleh editor atau pemimpin redaksi.

Persetujuan publikasi harus dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan editorial. AI tidak dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut.

5. Transparansi

Tahap kelima adalah menjelaskan penggunaan AI apabila relevan bagi pembaca.

Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami proses produksi informasi dan tidak merasa dimanipulasi oleh penggunaan teknologi yang tidak dijelaskan secara memadai.

Melalui lima lapisan tersebut, Hilman menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan akuntabilitas redaksi.

Penerapan AI dalam Praktik Media Massa

Dalam pemaparannya, Hilman juga memberikan sejumlah contoh penerapan AI yang mulai digunakan dalam industri media.

Pertama, presenter sintetis atau synthetic presenter. Teknologi ini memungkinkan penggunaan avatar atau presenter berbasis AI untuk membantu format penyajian informasi tertentu.

Kedua, jurnalisme data. AI dapat membantu memilah kumpulan data dalam jumlah besar dan menemukan pola awal yang dapat digunakan wartawan untuk mengembangkan laporan.

Ketiga, personalisasi konten. Algoritma dapat merekomendasikan artikel kepada pembaca berdasarkan minat dan kebiasaan mereka dalam mengakses informasi.

Keempat, sistem pengelolaan konten atau Content Management System (CMS). AI dapat mendukung proses pemberian tag, transkripsi, serta berbagai tahapan pengelolaan dan produksi konten.

Meski demikian, penerapan teknologi tersebut tetap membutuhkan pengawasan redaksi agar tidak menimbulkan kesalahan informasi maupun persoalan etika.

Enam Risiko Penggunaan AI yang Harus Diwaspadai Redaksi

Hilman mengingatkan bahwa perusahaan pers tidak cukup hanya memahami manfaat AI. Setiap media juga harus memiliki kesadaran terhadap risiko yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi tersebut.

Dalam presentasinya, terdapat enam risiko utama yang harus dikelola secara sadar.

1. Halusinasi AI

Halusinasi dapat menghasilkan fakta, kutipan, atau referensi palsu yang terlihat meyakinkan.

Untuk mengantisipasinya, redaksi harus memeriksa sumber primer dan melakukan konfirmasi terhadap informasi yang digunakan.

2. Bias

AI berpotensi menghasilkan informasi yang mengandung stereotip atau diskriminasi.

Karena itu, wartawan dan editor harus menguji sudut pandang serta dampak informasi sebelum dipublikasikan.

3. Hak Cipta

Penggunaan karya tanpa dasar yang jelas dapat menimbulkan persoalan hukum terkait hak cipta.

Redaksi perlu memeriksa lisensi, izin, dan atribusi terhadap materi yang digunakan dalam produksi berita.

4. Privasi

Penggunaan layanan AI eksternal berpotensi menimbulkan risiko ketika data sensitif dimasukkan ke dalam sistem.

Karena itu, perusahaan pers harus meminimalkan penggunaan data sensitif dan memastikan perlindungan terhadap narasumber serta informasi pribadi.

5. Kepercayaan Publik

Penggunaan AI yang tidak transparan dapat menimbulkan kesan bahwa masyarakat sedang dimanipulasi.

Untuk mengatasinya, media harus membangun transparansi dan menyediakan mekanisme koreksi secara terbuka apabila terjadi kesalahan.

6. Devaluasi Profesi Wartawan

Risiko lainnya adalah menurunnya nilai profesi jurnalistik apabila wartawan hanya menjadi operator teknologi.

Wartawan tidak boleh kehilangan kemampuan melakukan peliputan, analisis, investigasi, serta penilaian editorial akibat ketergantungan berlebihan terhadap AI.

Penguatan kompetensi jurnalistik menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi risiko tersebut.

Workflow Hybrid, Kolaborasi Manusia dan AI dari Ide hingga Publikasi

Dalam materi tersebut, Hilman juga memaparkan pola kerja hibrida atau hybrid workflow yang menggabungkan kemampuan manusia dengan dukungan teknologi AI.

Model ini menggambarkan bahwa AI dapat dilibatkan dalam sejumlah tahapan produksi berita, tetapi manusia tetap memegang kendali pada proses yang berkaitan dengan kebenaran dan tanggung jawab jurnalistik.

Tahap pertama adalah perencanaan. Seluruh ide berita, tujuan pemberitaan, sudut pandang, serta daftar sumber informasi ditentukan oleh manusia.

Tahap kedua adalah pengolahan bahan. Pada tahap ini, AI bersama manusia dapat membantu proses transkripsi, penyusunan ringkasan, penerjemahan, dan pembuatan draf awal.

Tahap ketiga adalah verifikasi. Tahapan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia melalui pemeriksaan sumber primer, konfirmasi narasumber, serta pengujian bukti.

Tahap keempat adalah penyuntingan. Editor melakukan pemeriksaan konteks, keberimbangan, bahasa, dan etika pemberitaan.

Tahap kelima adalah publikasi. Persetujuan akhir dilakukan oleh editor atau pemimpin redaksi dengan memperhatikan transparansi dan dokumentasi proses produksi.

Pola kerja tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan AI tidak berarti menyerahkan seluruh pekerjaan jurnalistik kepada mesin. Sebaliknya, teknologi ditempatkan sebagai pendukung produktivitas dengan tetap mempertahankan kendali editorial manusia.

Redaksi Perlu Memiliki SOP Penggunaan AI

Lebih lanjut, Hilman menekankan pentingnya perusahaan pers menyusun kebijakan internal atau standar operasional prosedur (SOP) penggunaan AI.

Kebijakan tersebut diperlukan agar setiap wartawan dan anggota redaksi memahami batasan penggunaan teknologi dalam pekerjaan jurnalistik.

Dalam materi presentasinya, terdapat sejumlah aturan redaksi yang perlu diterapkan.

Pertama, perusahaan pers harus menetapkan daftar pekerjaan yang boleh dibantu AI.

Kedua, melarang praktik menyalin langsung keluaran AI atau copy-paste tanpa melalui proses penyuntingan dan pemeriksaan.

Ketiga, tidak memasukkan data rahasia maupun informasi sumber yang dilindungi ke dalam layanan AI publik.

Keempat, mendokumentasikan penggunaan alat AI, proses pemeriksaan, serta persetujuan editorial.

Selain itu, redaksi perlu menerapkan empat pertanyaan penting sebelum berita diterbitkan, yakni apakah informasi sudah akurat, apakah berita memiliki konteks yang memadai, apakah bahasa dan visual yang digunakan sudah berempati, serta apakah seluruh proses produksi dapat dipertanggungjawabkan.

Empat pertanyaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas produk jurnalistik di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi otomatis.

Tiga Pilar Masa Depan Jurnalisme yang Bertanggung Jawab

Menutup pemaparannya, Hilman menguraikan tiga pilar utama yang harus menjadi arah pengembangan jurnalisme di era kecerdasan buatan.

Pertama, etika sebagai fondasi.

Kode Etik Jurnalistik dan pedoman Dewan Pers harus tetap menjadi pagar utama dalam penggunaan teknologi. Perkembangan AI tidak boleh mengubah prinsip dasar profesi wartawan.

Kedua, manusia sebagai penentu.

AI dapat membantu pekerjaan teknis, tetapi wartawan dan redaksi tetap memegang kendali serta tanggung jawab terhadap setiap karya jurnalistik yang diterbitkan.

Ketiga, kepentingan publik sebagai tujuan.

Kecepatan produksi berita harus tetap tunduk pada kebenaran, keadilan, konteks, dan kepercayaan masyarakat.

Dalam materi presentasinya, Hilman menegaskan sebuah prinsip yang menjadi pesan utama bagi insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut:

“Teknologi boleh mempercepat proses; kebenaran tetap harus diperjuangkan manusia.”

PWI Dorong Perusahaan Pers dan Wartawan Tingkatkan Kompetensi AI

Sebagai tindak lanjut, Hilman memaparkan sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan pers maupun wartawan.

Bagi perusahaan pers, diperlukan penyusunan SOP penggunaan AI yang mengacu pada pedoman Dewan Pers, penetapan kewajiban verifikasi dan standar transparansi, audit berkala terhadap kualitas konten dan keamanan data, serta penyediaan pelatihan AI, etika, dan literasi digital bagi seluruh anggota redaksi.

Sementara bagi wartawan, AI harus digunakan sebagai asisten dan bukan sebagai sumber kebenaran.

Setiap fakta, angka, kutipan, maupun materi visual tetap harus diverifikasi sebelum digunakan. Wartawan juga wajib menjaga kerahasiaan narasumber dan data pribadi.

Di samping itu, kemampuan reportase, analisis, dan empati harus terus dipertahankan agar profesi wartawan tidak kehilangan nilai dan karakteristiknya di tengah otomatisasi.

Kegiatan Safari Jurnalistik 2026 hasil kerja sama PT Astra International Tbk dengan PWI Pusat ini menjadi ruang pembelajaran bagi insan pers untuk memahami perubahan teknologi sekaligus memperkuat profesionalisme jurnalistik.

Melalui pemahaman terhadap etika, akurasi, kontrol editorial, dan regulasi, media massa diharapkan mampu memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.

Pada akhirnya, masa depan pers bukan hanya tentang siapa yang paling cepat memproduksi berita dengan bantuan teknologi, melainkan siapa yang mampu menjaga kebenaran, kepercayaan publik, dan tanggung jawab terhadap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat. (**)