Sidang PHI Bandung: Saksi PT Fiako Enjiniring Indonesia Tak Bisa Jelaskan Alasan Pengunduran Diri Firman Perkasa Yudha
BANDUNG, eljabar.com – Persidangan perkara perselisihan hubungan industrial antara mantan karyawan, Firman Perkasa Yudha, dengan PT Fiako Enjiniring Indonesia (PT FEI) mengungkap sejumlah persoalan terkait pengunduran diri, aturan perusahaan, hingga mekanisme penetapan upah pekerja.
Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (09/11/2026), dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat, yakni Direktur Keuangan PT FEI Adrian Priyana dan Manajer Keuangan Hesti Johan, belum memberikan penjelasan secara menyeluruh atas sejumlah pertanyaan yang diajukan majelis hakim.
Sidang perkara Nomor 159/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Bdg tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr. Ronald Salnofri BYA, didampingi hakim anggota Dr. Suratno dan Ansharul Haq Syamsul, S.H., M.H.
Dalam pemeriksaan saksi, majelis hakim menggali berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja Firman, mulai dari ketentuan pengupahan, tunjangan jabatan, hingga latar belakang pengunduran dirinya dari perusahaan.
Namun, sejumlah pertanyaan belum memperoleh jawaban yang jelas. Bahkan, saksi beberapa kali menyatakan tidak mengetahui persoalan yang ditanyakan, terutama hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses berakhirnya hubungan kerja Firman.
Ketika ditanya mengenai alasan Firman mengundurkan diri, saksi pada awalnya mengaku tidak mengetahui secara pasti. Setelah mendapat sejumlah pertanyaan lanjutan, saksi kemudian menyebut Firman mengundurkan diri karena merasa kurang nyaman bekerja di perusahaan.
Meski demikian, ketika majelis hakim meminta penjelasan lebih jauh mengenai penyebab ketidaknyamanan tersebut, saksi tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
Perkara ini bermula dari gugatan Firman terhadap PT FEI terkait berakhirnya hubungan kerja dan sejumlah hak ketenagakerjaan yang menurut penggugat belum dipenuhi perusahaan.
Dalam gugatannya, Firman menuntut pembayaran pesangon serta kekurangan upah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp86 juta.
Kuasa Hukum Penggugat Soroti Ketiadaan Peraturan Perusahaan
Usai persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Firman, Prana Yogaswara, S.H., menyoroti sejumlah keterangan saksi yang dinilainya belum memberikan gambaran utuh mengenai persoalan hubungan kerja antara kliennya dengan PT FEI.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan peraturan perusahaan yang semestinya menjadi pedoman dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja.
“Pertama, ketika kami mempertanyakan peraturan perusahaan, ternyata mereka tidak punya. Kedua, terkait pengupahan, ternyata mereka tidak mengacu pada SK Gubernur, tetapi berdasarkan instruksi dari pihak perusahaan,” ujar Prana.
Menurutnya, peraturan perusahaan merupakan aspek penting dalam hubungan industrial karena menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Prana juga menyoroti proses yang mendahului pengunduran diri Firman. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, sebelum menyatakan mengundurkan diri, Firman terlebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan.
Dalam pembicaraan tersebut, menurut Prana, Firman dihadapkan pada dua pilihan, yakni menerima pengurangan gaji atau mengundurkan diri.
“Sebelum pengunduran diri dilakukan, ternyata ada pemanggilan terlebih dahulu. Ada pembicaraan sebelumnya. Itulah asal mula pengunduran diri ini,” katanya.
Prana menjelaskan, Firman sempat memilih opsi pengurangan gaji. Namun, dalam perkembangan berikutnya, hubungan kerja justru berakhir melalui pengunduran diri yang kini menjadi salah satu pokok sengketa di PHI Bandung.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan mekanisme penyerahan surat pengunduran diri Firman yang disebut disampaikan kepada Hardian, bukan melalui atasan yang menurutnya secara struktur organisasi seharusnya menerima surat tersebut.
“Itu juga yang saya pertanyakan. Seharusnya melalui yang bersangkutan karena secara struktur berada di atasnya. Tetapi ternyata tidak demikian,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya intimidasi dalam proses pengunduran diri tersebut, Prana tidak menyampaikan kesimpulan secara tegas. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya tekanan yang dialami kliennya.
“Kalau intimidasi saya tidak terlalu yakin. Mungkin ada sedikit tekanan,” katanya.
Prana mengaku belum sepenuhnya puas dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan pihak perusahaan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang belum dijelaskan secara terbuka dalam pemeriksaan.
“Sebenarnya masih kurang juga. Tadi Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa keterangannya kurang terbuka,” ujarnya.
Dalam perkara tersebut, Prana didampingi tim kuasa hukum penggugat, yakni Dito Irawan, S.H., Krisna Anugrah, S.H., dan Rizky Wahyu Putra Pratama, S.H.
Kuasa Hukum PT FEI Serahkan Penilaian kepada Majelis Hakim
Sementara itu, kuasa hukum PT Fiako Enjiniring Indonesia, Nurholis Fathur Rahman, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap keterangan saksi dan seluruh proses persidangan kepada majelis hakim.
“Kami dari kuasa hukum tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim. Seluruh proses yang sudah dilalui, mulai dari gugatan sampai pemeriksaan saksi hari ini, merupakan bagian dari hukum acara,” katanya.
Menurut Nurholis, keterangan yang disampaikan kedua saksi telah sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing sebagai bagian dari keuangan perusahaan.
“Menurut saya, jawabannya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari keuangan,” ujarnya.
Saat dimintai tanggapan mengenai kesan bahwa saksi belum memberikan jawaban secara terbuka, Nurholis memilih tidak memberikan penilaian lebih jauh.
Ia menegaskan, penilaian terhadap keterangan saksi, termasuk hal-hal yang muncul selama pemeriksaan, sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim.
“Sebagai kuasa hukum, saya tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang bukan menjadi kewenangan saya. Itu kembali kepada penilaian Majelis Hakim,” katanya.
Meski demikian, Nurholis mengaku cukup puas dengan jalannya pemeriksaan dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat.
“Kalau kesimpulan saya, sebenarnya saya cukup puas terhadap persidangan hari ini,” ujarnya.
Sidang Berlanjut ke Agenda Kesimpulan
Perselisihan hubungan industrial antara Firman Perkasa Yudha dan PT Fiako Enjiniring Indonesia selanjutnya dijadwalkan kembali disidangkan pada Senin (16/11/2026).
Agenda persidangan berikutnya adalah penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat.
Dalam tahapan tersebut, kedua belah pihak akan menyampaikan kesimpulan berdasarkan dalil gugatan, jawaban, alat bukti, serta keterangan saksi yang telah diperiksa selama proses persidangan.
Kesimpulan tersebut nantinya menjadi bagian dari bahan pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial tersebut. (**)
